Anatomi 72 Tahun Rupiah

SAYA takjub dengan langkah bijak Presiden Jokowi “menghentikan”  polemik pro dan kontra redenominasi. Mengingat tahapan 11 tahun yang harus dilalui maka angkah kontroversial itu bukan prioritas urgent untuk dilaksanakan sekarang. Apalagi ditengah  turbulensi kemelut  politik “Kudatuli 2.0” derivative kontroversi ambang batas pilpres 2019.

Presiden RI ke-7 lahir 21 Juni 1961 berarti baru umur 4 tahun ketika Bung Karno melakukan sanering ketiga pada 13 Desember 1965 yang akan berujung pelengseran “merangkak” Presiden pertama itu oleh presiden kedua dengan  Surat Perintah 11 Maret 1966 untuk mengatasi kemelut ekonomi politik menyusul kudeta G30S 1 Oktober 1965 dan terpuruknya ekonomi akibat sanering Rp. 1.000 uang lama diganti dengan Rp 1 uang baru. Menkeu Sumarno SH dan Gubernur Bank Indonesia Jusuf Muda Dalam  bersama Waperdam Chairul Saleh mengumumkan kebijakan itu dari Istana Cipanas yang akan memicu demo Aksi Aksti Tritura 10 Januari 1966 sampai 11 Maret 1966.

Sebetulnya uang Rp. 1.000 itu juga sudah merupakan sanering kedua RI pada 24 Agustus 1959 ketika PM merangkap Menkeu Djuanda dan Menmudkeu Notohamiprojo menghapus 1 nol pada mata uang gambar Gajah Rp. 1.000 dan gambar Macan Rp. 500 menjadi Rp. 100 dan Rp. 50 serta meminjam paksa deposito >Rp. 25.000 diganti dengan obligasi 40 tahun.
 
Saya sudah menjadi mahasiswa Universitas Indonesia ketika sanering ketiga dilakukan dan baru masuk SMA Loyola Semarang waktu sanering kedua. Meski masih SD Xaverius B saya masih ingat sanering pertama yang disebut Gunting Syafruin. Pada 10 Maret 1950 Menkeu Syafrudin Prawiranegara menggunting mata uang Rp. 5  menjadi separuh dan sisanya ditukar jadi obligasi 40 tahun.

Generasi seumur saya mungkin hanya sedikit yang masih sadar dan ingat betapa dalam waktu 15 tahun, Presiden populis Bung Karno telah gagal mengelola ekonomi berdampak penurunan kurs mata uang Rupiah yang pada tahun 1950an masih setara dengan 1 dollar Malaya/Singapore menjadi terpuruk di Asia Tenggara.  

Segera harus dicatat bahwa Indonesia memang merupakan satu-satunya ex negara terjajah yang dibebani utang rezim kolonial Hindia Belanda 1949 sebesar US$ 1.130 juta yang dilunasi 1956 tersisa US$ 171 juta (15%) penelitian DR Thee Kian Wie dikutip  van Zanden –Daan Marks dalam Buku Ekonomi Indonesia 1800-2010 h 283). Juga memang seluruh utang Bung Karno US$ 2,4 milyar adalah untujk membangun armada Angkatan Laut berkapal selam dan Angkatan Udara dengan MIG mutakhir yang terkuat di belahan bumi Selatan untuk membebaskan Irian Barat.

Seandainya John Kennedy tidak tewas, setelah mendamaikan RI Belanda tanpa perang menyerahkan Irian (Papua) kepada RI dan Bung Karno berpidato Tahun Kemenangan 17Agustus 1962  barangkali Indonesia bisa mensukseskan Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1961-1969 yang juga didukung oleh tehnokrat berorientasi pasar ditengah arus pasang ideologi sosialisme etatisme Manipol Orde Lama.

Sujatmoko dan Sarbini berhasil membisiki Bung Karno melalui waperdam Subandrio mencanangkan Deklarasi Ekonomi 26 Maret 1963. Sayang konfrontasi dengan Malaysia memakan energi bangsa, meski Bung Karno bertujuan menciptakan musuh bersama agar TNI dan PKI bersatu dibawah panji Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.

Sanering 13 Desember 1965 menjadi casus belli meledaknya people power melengserkan Bung Karno dan mengorbitkan Jendral Soeharto mengayun pendulum ekonomi ke kanan setelah era etatisme Manipol.  Dunia sedang berada pada puncak Perang Dingin dan Indonesia menempuh jalan anti komunis, rezim Repressive Developmentalist Regime seperti Korea dan Taiwan  Soeharto berkuasa 32 tahun tapi pemerintahnya tidak sepi dari 5 kali devaluasi.

Sebab hukum besi ekonom nilai suatu mata uang tidak bisa dikomando oleh diktatur proletariat kiri maupun rezim junta militer kanan. Suatu negara dan mata uang nya bisa kuat hanya bila negara itu mampu berproduksi dan berniaga dengan mitra global dan memperoleh surpuls karena ekspor barang dan jasanya melampaui impor barang atau jasa yang diperlukan untuk pertumbuhan pendapatan per kapita dan peningkatan kesejahteraan serta apresiasi nilai mata uangnya.  

Riwayat historis kita adalah tidak peduli rezim kiri atau kanan partai politik dan politisi partisan “syariah” atau “sekuler”, tehnokrat non partisan semuanya bermuara pada sanering. Syafrudin Prawiranegara dari Masyumi, Djuanda dan Notohamiprojo non partisan,meski Gubernur BI 1959 Lukman Hakim mengundurkan diri sebagai protes tidak dilibatkan dalam sanering gajah macan ditembak mati itu.  Sumarno dan Jusuf Muda Dalam “Sukarnois”. Rezim kiri Bung Karno tumbang karena rupiah terpuruk.

Soeharto mengalami 5 kali devaluasi , 3 kali oleh Prof Ali Wardhana 1970: 250-378; 1971 378 ke 415; 1978 415 ke 625, 2 kali oleh Radius Prawiro 1983 702,59 ke970 dan 1986 1.134 ke 1.644  Menkeu Sumarlin dilarang melakukan devaluasi karena Soeharto malu bolak balik pidato ekonomi kuat dan tidak akan ada devaluasi tapi ternyata 5 x devaluasi. Maka pada 1991 ada gebrakan Sumarlin politik uang ketat suku bunga double digit overnight rate.

Ketika krisis Baht merebak 2 Juli 1997 dari Portland USA  berdasarkan trend inflasi dan kurs rupiah, Pusat Data Bisnis Indonesia mengusulkan kepada Pemerintah untuk segera “menyerah” dengan mendevaluasi langsung Rupiah dari 2.250 ke Rp. 5.000. Sebab kalau mata uang anda lemah, sekalipun Ratu Elizabeth dan Bank of England tidak akan mampu mempertahankan Poundsterling 1992. George Soros akan dikenal sebagai the maverick who beats the Bank of England.  

Sejarah berjlan misterius karena IMF memberi resep penutupan bank tanpa sadar bahwa belum ada LPS semacam FDIC di AS dan Soeharto terlambat mengundang Steve Hanke yang mengusulkan rupiah dipatok dgn CBS pada kurs Rp. 5.000 persis seperti usul Pusat Data Bisnis Indonesia tapi telat 6 bulan.

Sekalipun Presiden Clinton menelpon Presiden Soeharto dari Air Force One, keterpurukan ekonomi yang dipicu salah resep anti devaluasi, ngotot merasa fundamental ekonomi RI kuat dan meng unpeg rupiah pada bulan Agustus 1997 semuanya itu mengakibatkan People power dan regime change Mei 1998. Kurs paling nadir sebetulnya Januari 1998 hingga Rp. 17.000 tapi tentu tidak boleh menghibur diri bahwa kita sekarang Rp 13.330  lebih “kuat” dari ground zero Soeharto.

Saya menulis sejarah 3 sanering 5 devaluasi ini berdasar empiris historis Indonesia sebagai komplemen terhadap para penganjur redenominasi yang sibuk mengkaji empiris global tapi lupa bahwa factor “social trust” masyarakat harus diperhitungkan bukan hanya matematis ekonometrik.  Irrational Exuberance, factor psikologi social rakyat yang 8 kali digunting, disanering, di devaluasi tentu tidak mudah dicekoki data empiris Zimbabwe.

Karena itu pengusaha mebel dari Solo lebih bijak dari semua politisi dan tehnokrat baik partisan maupun professional. Presiden Jokowi ini insinyur yang sadar sejarah, mungkin tidak piawai menulis esei tapi paham sejarah psikologi people power karena memang lahir dari people power yang muak dengan politisi establishment yang terbukti dari semua spectrum gagal menguatkan rupiah .

Hanya bisa kuat kalau membangun kapabilitas produksi dan ekspor untuk surplue untuk itu bangun infrastruktur dan turunkan ICOR  mobilisasi seluruh kekuatan Indonesia Inc memotong para “middleman” sumber high cost rent seeking bureaucracy and politicians.

Christianto Wibisono, Direktur Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) dan Analis Bisnis Terkemuka di Indonesia.