Cegah Penyimpangan Pupuk Bersubsidi, Pupuk Indonesia Terapkan Sistem Distribusi Tertutup

Oleh : Hariyanto | Jumat, 28 Juli 2017 - 12:00 WIB

Pupuk Ilustrasi
Pupuk Ilustrasi

INDUSTRY.co.id , Jakarta -  PT Pupuk Indonesia (Persero) menerapkan sistem distribusi tertutup untuk mencegah penyimpangan pupuk bersubsidi ke sektor lain.

"Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian, sistem distribusi pupuk bersubsidi itu menggunakan sistem tertutup, dengan pola Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)," kata Kepala Komunikasi Korporat Wijaya Laksana melalui keterangan resmi di Jakarta, Jumat (28/7/2017).

Menurut Wijaya, pola distribusi tertutup sangat efektif mengurangi penyelewengan serta menjamin pupuk diterima hingga ke tangan petani sesuai prinsip 6 Tepat, yaitu tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat harga.

"Para produsen pupuk, yang terdiri dari anak-anak usaha Pupuk Indonesia, bertanggungjawab untuk menyalurkan pupuk bersubsidi ini hingga ke lini empat, atau sampai ke level kios-kios di seluruh Indonesia. Kami juga melakukan pengawasan bersama dengan pemerintah setempat untuk memastikan pupuk ini sampai ke tangan petani," sambungnya.

Wijaya menilai bahwa pola RDKK ini dibuat untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang sebelumnya kerap terjadi dalam distribusi pupuk. Dengan Pola RDKK, maka hanya yang terdaftar dan tercatat sebagai petani saja yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi, sesuai alokasi yang sudah ditentukan dan diverifikasi Dinas Pertanian setempat.

"Jadi tidak dilepas ke pasar, namun diawasi betul-betul distribusinya, dan hanya orang yang sudah tercatat saja yang berhak memperoleh pupuk subsidi," ungkapnya.

Melalui pola RDKK, petani terlebih dahulu harus tergabung dalam kelompok tani, kemudian menyusun rencana kebutuhan, yang selanjutnya diajukan kepada dinas setempat. Data kebutuhan tersebut yang lalu menjadi dasar penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan produsen pupuk.

"Alurnya jelas, dari gudang lini 1 sampai lini 4, kami bertanggungjawab atas penyalurannya. Bahkan masyarakat juga bisa turut memonitor distribusinya lewat website kami," ujarnya.

Pupuk bersubsidi adalah salah satu upaya Pemerintah membantu meringankan beban biaya produksi petani. Rata-rata harga pupuk bersubsidi bisa separuh dari harga pupuk yang sebenarnya.

Harga eceran tertinggi Urea saat ini adalah Rp1800 per kg, sedangkan bila tidak disubsidi harganya rata-rata bisa mencapai Rp3600. Sedangkan harga NPK bersubsidi hanya Rp2.300 per kg atau jauh di bawah harga NPK komersil yang mencapai Rp5.500.

Hingga Juni 2017, penyaluran pupuk urea bersubsidi secara nasional sudah mencapai 1.907.315 ton, atau 99% dari rencana penyaluran hingga Juni 2017. Untuk NPK sudah 1.260.888 ton atau 102% dari rencana, dan pupuk SP36 mencapai 441.538 ton atau 92% dari rencana penyaluran hingga Juni.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Presiden Jokowi- Dirut BNI Achmad Baiquni (Foto Rizki Meirino)

Minggu, 21 Januari 2018 - 22:00 WIB

Presiden Jokowi Serahkan 3.500 Sertifikat untuk Warga Lampung

Presiden RI Joko Widodo menyerahkan 3.500 sertifikat hak tanah kepada warga Provinsi Lampung di GOR Way Handak, Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Minggu (21/1/2018)

Jamkrindo

Minggu, 21 Januari 2018 - 22:00 WIB

Jamkrindo Jamin Kafalah Pembiayaan LPDB-KUMKM

Surabaya- Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia menandatangani Perjanjian Kerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM)…

Kegiatan bisnis TIENS

Minggu, 21 Januari 2018 - 21:22 WIB

TIENS Pacu Distributor Tingkatkan Penjualan Dengan Berbagai Reward

Jakarta-Tiens Indonesia menitik beratkan bisnis degan menyasar anak muda, sebab generasi ini memiliki banyak kelebihan seperti perkembangan teknologi yang akan mempercepat penyebaran bisnis…

Presiden Jokowi (Foto Biro Setpres)

Minggu, 21 Januari 2018 - 21:00 WIB

Presiden Jokowi Tinjau Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Lampung Selatan

Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan Program Padat Karya Tunai di Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Minggu (21/1/2018).

Presiden Jokowi dan Menteri PUPR M Basuki Hadimuljono (Foto Dok Industry.co.id)

Minggu, 21 Januari 2018 - 19:47 WIB

Ini Kegiatan Presiden Jokowi di Sumatera Selatan

- Presiden Joko Widodo dan rombongan tiba di Palembang, Sumatera Selatan, Minggu sore, (21/1/2018) setelah melakukan kunjungan kerja di wilayah Provinsi Lampung.