Cegah Penyimpangan Pupuk Bersubsidi, Pupuk Indonesia Terapkan Sistem Distribusi Tertutup

Oleh : Hariyanto | Jumat, 28 Juli 2017 - 12:00 WIB

Pupuk Ilustrasi
Pupuk Ilustrasi

INDUSTRY.co.id , Jakarta -  PT Pupuk Indonesia (Persero) menerapkan sistem distribusi tertutup untuk mencegah penyimpangan pupuk bersubsidi ke sektor lain.

"Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian, sistem distribusi pupuk bersubsidi itu menggunakan sistem tertutup, dengan pola Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)," kata Kepala Komunikasi Korporat Wijaya Laksana melalui keterangan resmi di Jakarta, Jumat (28/7/2017).

Menurut Wijaya, pola distribusi tertutup sangat efektif mengurangi penyelewengan serta menjamin pupuk diterima hingga ke tangan petani sesuai prinsip 6 Tepat, yaitu tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat harga.

"Para produsen pupuk, yang terdiri dari anak-anak usaha Pupuk Indonesia, bertanggungjawab untuk menyalurkan pupuk bersubsidi ini hingga ke lini empat, atau sampai ke level kios-kios di seluruh Indonesia. Kami juga melakukan pengawasan bersama dengan pemerintah setempat untuk memastikan pupuk ini sampai ke tangan petani," sambungnya.

Wijaya menilai bahwa pola RDKK ini dibuat untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang sebelumnya kerap terjadi dalam distribusi pupuk. Dengan Pola RDKK, maka hanya yang terdaftar dan tercatat sebagai petani saja yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi, sesuai alokasi yang sudah ditentukan dan diverifikasi Dinas Pertanian setempat.

"Jadi tidak dilepas ke pasar, namun diawasi betul-betul distribusinya, dan hanya orang yang sudah tercatat saja yang berhak memperoleh pupuk subsidi," ungkapnya.

Melalui pola RDKK, petani terlebih dahulu harus tergabung dalam kelompok tani, kemudian menyusun rencana kebutuhan, yang selanjutnya diajukan kepada dinas setempat. Data kebutuhan tersebut yang lalu menjadi dasar penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan produsen pupuk.

"Alurnya jelas, dari gudang lini 1 sampai lini 4, kami bertanggungjawab atas penyalurannya. Bahkan masyarakat juga bisa turut memonitor distribusinya lewat website kami," ujarnya.

Pupuk bersubsidi adalah salah satu upaya Pemerintah membantu meringankan beban biaya produksi petani. Rata-rata harga pupuk bersubsidi bisa separuh dari harga pupuk yang sebenarnya.

Harga eceran tertinggi Urea saat ini adalah Rp1800 per kg, sedangkan bila tidak disubsidi harganya rata-rata bisa mencapai Rp3600. Sedangkan harga NPK bersubsidi hanya Rp2.300 per kg atau jauh di bawah harga NPK komersil yang mencapai Rp5.500.

Hingga Juni 2017, penyaluran pupuk urea bersubsidi secara nasional sudah mencapai 1.907.315 ton, atau 99% dari rencana penyaluran hingga Juni 2017. Untuk NPK sudah 1.260.888 ton atau 102% dari rencana, dan pupuk SP36 mencapai 441.538 ton atau 92% dari rencana penyaluran hingga Juni.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Gerai Mitra 10. (Foto: Panoramio)

Senin, 16 Juli 2018 - 21:08 WIB

Jadi Pemegang Saham Strategis di CSAP, SCG Percepat Pertumbuhan Mitra 10

Siam Cement Group (SCG), salah satu pemimpin konglomerat bisnis di ASEAN, hari ini, Senin (16/7/2018) mengumumkan penandatanganan perjanjian kerja sama denganPT Catur Sentosa Adiprana Tbk. (Kode…

Tim Wushu Indonesia yang berlagapada ajangKejuaraan Dunia Wushu Junior di Brasilia, Brasilberfoto bersama denganDuta BesarIndonesiauntuk Brasil, TotoRiyanto (Foto: Dok. Kemenperin)

Senin, 16 Juli 2018 - 20:33 WIB

Harumkan Nama Bangsa di Kejuaraan Dunia, Tim Wushu RI Juga Bawa Misi Ekonomi Berkelanjutan

Tim Wushu Indonesia mampu harumkan nama bangsa di ajang Kejuaran Dunia Wushu Junior ke-7 (7th World Junior Wushu Championships) di Brasilia, Brasil yang berlangsung pada tanggal 9-15 Juli 2018.…

PLN Ilustrasi

Senin, 16 Juli 2018 - 20:00 WIB

KPK Geledah Kantor Pusat PLN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor pusat Perusahaan Listrik Negara (PLN) di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi suap…

Dirut PLN Sofyan Basir beserta manajamen menggelar konferensi pers perihal kasus PLTU Riau 1, Senin (16/7/2018) (Dok: INDUSTRY.co.id)

Senin, 16 Juli 2018 - 19:42 WIB

Tersandung Hukum, PLN Hentikan Proyek PLTU Riau 1

Manajemen PLN akhirnya memutuskan proyek pembangunan PLTU Riau 1 hingga proses hukum selesai. Dimana PLTU Riau 1 merupakan proyek konsorsium anak usaha PLN yaitu PT Pembangkit Jawa Bali (PJB)…

Sofyan Basir (Foto/Rziki Meirino)

Senin, 16 Juli 2018 - 19:30 WIB

Dirut PLN: Status Saya Adalah Saksi

Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir mengatakan status hukumnya usai rumahnya didatangi KPK adalah masih sebagai saksi.