Dukung Roadmap Industri Otomotif, Pemerintah Sepakat Berikan Dispensasi Standar emisi Euro 4 dan Penyetaraan Tarif Pajak Sedan

Oleh : Ridwan | Sabtu, 22 Juli 2017 - 08:13 WIB

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto (Ridwan / INDUSTRY.co.id)
Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto (Ridwan / INDUSTRY.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Kementerian Perindustrian tengah membahas perkembangan roadmap otomotif beserta sejumlah regulasi yang akan disesuaikan untuk mendukung peta jalan, salah satunya adalah penyetaraan pajak untuk jenis sedan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto seusai rapat dengan Wakil Presiden, Jusuf Kalla dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya serta pengurus Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) di kantor Wakil Presiden, Jakarta (21/7/2017).

Seperti diketahui, selama ini pengenaan pajak untuk sedan terbilang tinggi yakni 30 persen, sementara itu untuk tipe MPV dan SUV hanya sebesar 10 persen. Padahal saat ini sedan tidak lagi dianggap sebagai barang mewah.

"Sedan memiliki pasar yang sangat potensial di luar negeri dan dapat mengerek nilai ekspor Indonesia. untuk kuartal pertama saja nilai ekspornya meningkat 30 persen, kalau kita memproduksi sedan potensi naiknya lebih tinggi lagi," ungkap Airlangga.

Disisi lain, Ketua Umum Gaikindo, Yohannes Nangoi mengungkapkan, penurunan tarif pajak untuk sedan dapat membantu menaikkan ekspor mobil dan bersaing dengan Thailand.

"Kalau jenis mobilnya ditambah sedan ini ekspor naiknya bisa lebih banyak. Saat ini Indonesia ekspor 200 ribu lebih per tahun, sedangkan Thailand mengekspor hampir 1 juta per tahun," kata Yohannes.

Sementara itu, terkait penundaan penerapan standar emisi Euro 4, Airlangga mengatakan, dispensasi tersebut tidak akan ditindaklanjuti dengan perubahan permen. Melainkan, akan direalisasikan dalam bentuk pelaksanaan kesepakatan antara kementerian Perindustrian, KLH dan Kemenhub," ucapnya.

Dari hasil pertemuan pertemuan antara Wapres JK, Menteri Perindustrian, Menteri LKH dan Gaikindo, disepakati bahwa pemerintah memberikan dispensasi selama enam bulan untuk penerapan standar emisi Euro 4 bagi jenis kendaraan tertentu.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ketua Diaspora Indonesia Dino Patti Djalal (Foto Ist)

Rabu, 18 Oktober 2017 - 19:00 WIB

CIEP Konferensi Politik Luar Negeri Terbesar di Dunia

Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal mengklaim Konferensi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia 2017 (CIFP) yang akan diadakan pada Sabtu (21/10) merupakan…

Direktur BRI Kuswiyoto, Direktur Susi Liestiowaty, Direktur Utama Suprajarto, Direktur Haru Koesmahargyo dan Direktur Sis Apik berbincang seusai acara rapat umum pemegang saham luar biasa di Jakarta, Rabu (18/10/2017) (Foto Rizki Meirino)

Rabu, 18 Oktober 2017 - 18:46 WIB

BRI Hapus Jabatan Wakil Direktur Utama

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk memutuskan untuk menghapus jabatan Wakil Direktur Utama yang selama ini dijabat Sunarso, dan menugaskan dua direksi…

Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto (ketiga dari kiri) sedang berlari di ajang Mandiri Bogor Sundown Marathon, Minggu (9/7/2017). (Irvan AF/INDUSTRY)

Rabu, 18 Oktober 2017 - 18:25 WIB

Diikuti Pelari dari 50 Negara, Mandiri Jakarta Marathon Siap Digelar 29 Oktober 2017

Ajang lomba lari Marathon, Mandiri Jakarta Marathon yang akan digelar kembali pada 29 Oktober 2017 mendatang akan diikuti sebanayk 16 ribu pelari, bahkan hingga 1.585 pelari yang berasal dari…

Ketua Diaspora Indonesia Dino Patti Djalal (Foto Ist)

Rabu, 18 Oktober 2017 - 18:00 WIB

Indonesia Berperan Terdepan Tangani Masalah Rohingya Myanmar

Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal mengatakan Indonesia mengambil peran terdepan dalam masalah Rohingya.

Dirut BPJS Ketenagakerjaaan Agus Susanto saat meresmikan Contact Center

Rabu, 18 Oktober 2017 - 17:27 WIB

Aset BPJS Ketenagakerjaan Capai Rp309 Triliun

Jakarta-BPJS Ketenagakerjaan mempunyai dana kelolaan sebanyak Rp301 triliun, dengan total aset Rp309 triliun hasil iuran dana masyarakat yang menjadi peserta baik institusi maupun perorangan.