DPR Berharap OJK Terus Tingkatkan Literasi Keuangan

Oleh : Herry Barus | Jumat, 09 Juni 2017 - 13:59 WIB

OJK
OJK

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan mengatakan komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2017-2022 harus bisa meningkatkan pemahaman literasi keuangan sehingga semakin banyak warga yang benar-benar memahami dunia finansial.

"Survei menunjukkan bahwa mayoritas atau lebih dari 50 persen penduduk Indonesia belum memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan," kata Heri Gunawan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (9/6/2017)

Menurut dia, data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas penduduk masih belum terlalu kompeten dalam menggunakan produk dan jasa keuangan di sini.

Politisi Partai Gerindra itu memaparkan bahwa para komisioner OJK yang baru terpilih merupakan sosok yang dinilai mampu meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

Hal tersebut, lanjutnya, juga bisa membuat peningkatan perlindungan kepada masyarakat terhadap beragam praktik yang dinilai tidak adil dalam rangka mewujudkan sistem keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

Sebelumnya, Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Agus Sugiarto mengatakan pencapaian target inklusi keuangan harus dibarengi dengan upaya peningkatan literasi keuangan bagi masyarakat.

"Literasi dan inklusi keuangan ibarat dua sisi mata uang. Kalau hanya inklusi akan menuai masalah 'customer protection' (perlindungan nasabah)," kata Agus dalam peluncuran "Survey on Financial Inclusion and Access" (SOFIA) di Jakarta, Senin (22/5).

Agus mengatakan upaya peningkatan literasi keuangan tersebut perlu melibatkan peran lembaga jasa keuangan yang bersinergi dengan lembaga-lembaga sosial dan organisasi non-pemerintah. Perlu pula diciptakan ekosistem menyeluruh serta subsistemnya yang saling dukung.

Keuangan inklusif didefinisikan sebagai kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai kebutuhan dan kemampuan.

Akses masyarakat Indonesia terhadap layanan keuangan masih relatif rendah. Survei Bank Dunia pada 2014 menunjukkan bahwa baru sekitar 37 persen penduduk Indonesia yang memiliki rekening bank, 27 persen memiliki simpanan formal, dan 13 persen memiliki pinjaman formal.

Survei Otoritas Jasa Keuangan pada 2016 juga menunjukkan hanya 28,9 penduduk dewasa memahami produk-produk perbankan.

Untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang menargetkan 75 persen populasi dewasa dapat mengakses layanan keuangan formal pada 2019.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. (Foto: IST)

Jumat, 21 September 2018 - 09:00 WIB

Urbanisasi Berdampak Positif Bagi Pertumbuhan Ekonomi

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan urbanisasi bisa berdampak positif bagi ekonomi apabila dikelola dengan baik.

World Bank (Foto Ist)

Jumat, 21 September 2018 - 08:45 WIB

Bank Dunia Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen

Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018 akan mencapai 5,2 persen atau relatif sama dengan proyeksi pemerintah sebesar 5,14-5,21 persen.

D Kandang (skyadventure)

Jumat, 21 September 2018 - 08:37 WIB

Yuk, Ajak Si Kecil ke 5 Tempat Wisata Keluarga di Depok Ini!

Depok memiliki banyak tujuan wisata keluarga yang cocok untuk membawa anak-anak. Berbagai tempat wisata di Depok ini menawarkan petualangan, kesenangan, serta fasilitas lengkap agar kegiatan…

OJK

Jumat, 21 September 2018 - 08:30 WIB

OJK Tingkatkan Literasi dan Inklusi Industri Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di tengah masyarakat melalui peran aktif pelaku usaha jasa keuangan di tanah air.

Jaringan ATM BRI (Foto st)

Jumat, 21 September 2018 - 08:15 WIB

Melemahnya Perekonomian Tak Pengaruhi Penyaluran KUR

BRI menyatakan lesunya kondisi perekonomian di dalam negeri tidak memengaruhi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di kalangan pelaku usaha.