Realisasi Belanja Capai Rp1.560 Triliun, Menkeu: Belanja Pemerintah Ini yang Merasakan adalah Masyarakat Langsung...

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pemulihan ekonomi nasional terindikasi terus membaik. Tak hanya itu, sampai dengan Agustus 2021 APBN juga menunjukkan kinerja yang baik. 

Hal ini menurutnya tercermin dari pertumbuhan realisasi belanja yang terjaga yaitu Rp1.560,8 triliun atau tumbuh 1,5%. 

"Belanja dan seluruh program di monitor dan dipertanggungjawabkan untuk akuntabilitas dan efisiensi," kata Menkeu Sri Mulyani seperti dikutip redaksi INDUSTRY.co.id dari keterangan resminya pada Kamis (23/9/2021).

Perlu diketahui, realisasi belanja negara sepanjang Januari-Agustus 2021 telqh mencapai Rp 1.560,8 triliun. 

Nilai tersebut setara dengan 56,8% dari total pagu APBN tahun 2021 yang sebesar Rp 2.750 triliun. 

Belanja secara detail terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 628,6 triliun dan belanja non-K/L senilai Rp 459,3 triliun, lalu sisanya realisasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp 472,9 triliun.

Dijelaskan Sri Mulyani, realisasi belanja ini telqh dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Seperti belanja Kementerian Kesehatan yang belanjanya masih memiliki korelasi dengan Covid-19 dan Kementerian Koperasi dan UKM untuk membantu dunia usaha terutama UMKM. 

Lalu Kementerian PUPR yang belanjanya berkaitan dengan proyek-proyek yang sudah berjalan. 

Selanjutnya Kementerian Agama belanja untuk bantuan operasional sekolah. Lalu belanja BLU Kelapa Sawit. 

“Belanja barang yang dilakukan oleh Pemerintah ini yang merasakan adalah masyarakat langsung,” ungkap Menkeu.

Selain itu, manfaat belanja lain juga dirasakan oleh masyarakat, salah satunya dari belanja kesehatan untuk program vaksinasi. 

Dikatakan Menkeu, hingg saat ini suntikan vaksin pertama sudah didistribusikan kepada 63,1 juta masyarakat dan vaksin kedua sudah diterima oleh 35,9 juta masyarakat.

Kemudian belanja lain dalam bentuk stimulus atau bantuan kepada 11,8 juta pelaku usaha mikro, 453,28 ribu pasien Covid yang mendapat biaya perawatan, dan 7,6 juta siswa sekolah Kementerian Agama menerima BOS.

Selanjutnya, realisasi belanja modal sebesar Rp102,6 triliun, yang didominasi oleh Kementerian PUPR, Kepolisian, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Perhubungan. 

"Realisasi belanja ini juga menunjukkan upaya pemulihan kegiatan ekonomi produktif," jelas Menkeu Sri Mulyani.

Menurutnya, belanja modal ini dibutuhkan untuk membangun infrastruktur yang masih dibutuhkan masyarakat.

“Seperti pembangunan bendungan diharapkan akan memberikan dukungan kepada sektor pertanian. Jaringan irigasi, jalan, pembangunan rumah sakit, jembatan, jalur kereta api, dan untuk TNI Polri perbaikan almatsus serta sarana prasarana dari pelaksanaan tugas mereka,” jelas Menkeu.

Kemudian, realisasi anggaran perlindungan sosial, anggaran ini dimanfaatkan untuk penyaluran bantuan sosial, subsidi, dan bantuan pemerintah lainnya. 

Dilihat sampai dengan 31 Agustus, subsidi dalam Kartu Sembako telah disalurkan kepada 16,1 juta kelompok penerima, PKH kepada 9,9 juta kelompok penerima, bantuan sosial tunai kepada 10 juta kelompok penerima, Kartu Prakerja untuk 3,6 juta peserta, subsidi upah untuk 2,1 juta pekerja, diskon listrik kepada 32,6 juta rumah tangga 450VA dan 900VA, dan BLT Desa kepada 5,5 juta kelompok penerima.

“Ini adalah belanja negara yang langsung memberikan perlindungan pada masyarakat,” tandas Menkeu.

Di bidang kesehatan, APBN berperan utamanya untuk penanganan Covid dan PBI JKN. 

Pengadaan vaksin 94,5 juta dosis, insentif kepada 941,4 ribu tenaga kesehatan di pusat, dan pembayaran 96,5 juta masyarakat tidak mampu semuanya menggunakan APBN.

Realisasi belanja subsidi mencapai Rp64,1 triliun. Jumlah ini untuk realisasi penyaluran 8.848,1 ribu kilo liter BBM, 4.299,8 juta kg LPG, 37,68 juta pelanggan listrik, dan 36,6 Twh volume konsumsi listrik.

“Ini adalah artinya APBN kembali saya sampaikan hadir di hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dari listrik sampai LPG sampai bahan bakar sampai kredit usaha sampai pembelian rumah terutama untuk masyarakat masyarakat yang kurang mampu. Itu semuanya diperoleh dari penerimaan negara kita," jelas Menkeu.

"Inilah makna dari yang disebut negara hadir namun tetap harus dijaga kesehatan dan sustainabilitasnya,” pungkasnya.