INDUSTRY.co.id - Jakarta - Pemerintah terus berupaya memutar cara untuk menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) 2022 untuk memprioritaskan penanganan Covid-19, salah satunya adalah refocusing.
Akan tetapi, harus ada yang dikorbankan jika pemerintah mengambil langkah refocusing, salah satunya adalah Tunjangan Kerja (Tukin) PNS.
"Varian delta membuat kita lakukan adjustment. Kita lakukan 4 kali refocusing," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam 'Sarasehan Virtual 100 Ekonom 2021' di Jakarta (26/8).
Refocusing ini adalah belanja kementerian dan transfer daerah yang menurut Suahasil diset ulang.
"Refocusing kedua bahkan kita hemat lagi dengan tidak memberikan Tukin PNS. Kita hemat Rp 15 triliun," katanya.
Refocusing ini, sambung Suahasil, dilakukan terus menerus sehingga kebijakan fiskal lebih fleksibel. Semua untuk mengantisipasi dan mengarahkan penanganan covid-19 di dalam negeri.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto saat memaparkan laporan rancangan undang-undang APBN 2022 mengatakan bahwa Pemerintah berencana untuk melakukan penghematan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) 2022.
Penghematan terutama pada alokasi tunjangan kinerja (tukin) untuk pos tunjangan hari raya (THR) atau gaji ke-13 Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Rencana pemenuhan dalam APBN 2022 ada penghematan Tukin G13/THR sebesar Rp10,8 triliun," bunyi laporan yang dipaparkan oleh Menko Airlangga Hartarto, di Jakarta, Senin (16/8/2021).
Sementara itu, lanjutnya, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada 2022 terus dilanjutkan. Ada dua pos yaitu kesehatan dan perlindungan masyarakat.
Airlangga mengungkapkan, Anggaran PEN adalah stimulus fiskal yang diberikan pemerintah untuk mengatasi dampak pandemi virus corona (Coronavirus Disease-2019/Covid-19).
"Untuk PEN, dialokasikan untuk kesehatan sebesar Rp 148,1 triliun. Kemudian perlindungan masyarakat Rp 153,7 triliun," kata Airlangga.
Menko Perekonomian berharap dengan anggaran APBN 2022 tetap jaga kesehatan untuk masyrkat dan tetap ada perlindungan masyarakat. "Selain daya beli tidak tertahan dapat berikan efek berganda sisi konsumsi," ujar Airlangga.
