INDUSTRY.co.id -Jakarta, Wakil Menteri Keuangan RI, Mardiasmo berharap pembentukan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan (BLU-PPP) dibawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) harus bersifat fleksibel, lebih cepat dan lancar.
"BLU-PPP juga harus bersifat non struktural, sehingga para pemimpinnya bisa diberikan gaji dan remonerasi sesuai dengan pelayanan-pelayanannya, dan tidak terkendala dengan strukturalnya," ungkap Mardiasmo dalam acara 2nd Property and Mortgage Summit 2017 di Jakarta (16/5/2017).
Ia menyebutkan, dalam mendorong terwujudnya program perumahan rakyat yang lebih fleksibel dan lebih cepat, maka dibentuklah BLU pembiayaan perumahan. Dan BLU ini merupakan suatu bentuk modifikasi dari birokrat kepada pengelolaan yang lebih kepada new public management yamg lebih ada fleksibilitas.
Lebih lanjut Mardiasmo menyatakan, dari kacamata pengelolaan harus dibuat terobosan-terobosan baru. Ketika pengelolaannya itu sudah ada, maka bagaimana fasilitas yang bisa diberikan kepada masyarakat, khususnya mereka yang berpenghasilan rendah.
"Sampai ssat ini, mereka masih sangat kesulitan dengan uang muka. Nantinya, kita aakan coba uang muka yang terjangkau buat mereka," terangnya.
Setelah mereka memberi uang miuka, Mardiasmo melanjutkan, nantinya akan ditekankan untuk bunga yang dapat dikejar, jangka waktu yang cukup panjang yaitu 20 tahun, serta kitav akan berikan relaksasi perpajakannya yang bersifat final.
"Kalau pajaknya sudah bersifat final, nantinya tidak akan dihitung lagi dalam SPT-nya," imbuh Mardiasmo.
Untuk itu, lanjutnya, hal tersebut merupakan suatu yang sangat penting bagi kacamata pemerintah. Dari sisi kacamata OJK, dalam perbankan itu bagaimana ada pengawasan khusus terhadap pertumbuhan kredit, khususnya dalam sektor perumahan.
"Perlu adanya regulasi untuk memberikan program afirmasi terhadap kredit untuk kelas menengah dengan cara-cara yang baik, sehingga tujuannya bisa tercapai dan govermentnya tetap baik," tutup Mardiasmo.
