INDUSTRY.co.id, Jakarta- Ema Umiyyatul Chusnah, Anggota Komisi IV DPR RI menyayangkan pemerintah yang memutuskan untuk impor 1 juta ton beras saat harga gabah jatuh pada kisaran Rp 3.500 – 3.600/kg. Impor tersebut akan membuat harga gabah di petani semakin anjlok. Sebaiknya anggaran untuk impor beras digunakan untuk menyerap gabah petani oleh Bulog.
“Apa lagi ada fakta bahwa stok beras impor tahun 2018 yang tersimpan di gudang Bulog juga masih belum tersalurkan. Fakta ini membuat kami tegas menolak impor 1 Juta ton beras,”ujar Anggota Fraksi PPP DPR RI ini, dalam press release yang beredar di kalangan awak media, Rabu (16/3/2021).
Komisi IV DPR RI kata dia, meminta Pemerintah dalam tata kelola komoditas pangan nasional lebih mengutamakan produksi dalam negeri. Impor beras bukan satu-satunya isu pangan yang banyak disorot masyarakat. Salain itu ada isu komoditas pangan lain yang selalu hadir setiap tahunnya diantaranya impor garam, gula, daging sapi, hingga bawang putih. Indonesia sebagai negara agraris dan maritim seakan tidak berdaya memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.
Menurutnya, besarnya impor pangan juga diperparah dengan data komoditas pangan yang semarwut. Masing-masing instansi terkait mempunyai datanya sendiri yang sering tidak sesuai dengan instansi lainnya. Sehingga sering impor dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada. Contohnya, pemerintah berencana mengimpor 257.824 ton bawang putih, padahal produksi dalam negeri jumlah stok bawang putih mencapai 406.691 ton, sedangkan kebutuhan dalam negeri hanya 243.655 ton. Artinya ada kelebihan stok hampir 2 kali lipat dari kebutuhan nasional.
Melihat simpang siur impor pangan ini, Komisi IV DPR menyetujui untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) Pangan agar masalah kebutuhan pasokan komiditas pangan bisa dikelola dengan baik. Tidak hanya terkait singkronisasi data, namun juga memberdayakan semua potensi yang ada. Seperti menggandeng instansi BUMN-BUMN pangan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas produksi, dan lainnya.
Diharapkannya, Panja ini juga membuat roadmap strategi dalam hal membangun ketersediaan pangan mulai dari pra produksi, produksi hingga pasca produksi bagi pelaku usaha perikanan, masih banyak pelaku usaha yang belum sinergi dengan BUMN yang membidangi pangan, sehingga terkesan jalan masing-masing.
