Bima Arya: Belum Paham dengan Usulan Anies agar Pemerintah Pusat Mengambil Alih Koordinasi Penanganan Covid-19 di Wilayah Jabodetabek

Oleh : Kormen Barus | Sabtu, 23 Januari 2021 - 17:00 WIB

Walikota Bogot Bima Arya (cnnindonesia.com)

INDUSTRY.co.id, Bogor - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, dirinya belum paham dengan usulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meminta pemerintah pusat mengambil alih koordinasi penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek.

Bima mengatakan, ada hal-hal yang perlu diperjelas terkait usulan Anies tersebut. "Saya belum jelas apa yang dimaksud dengan mengambil alih. Apa saja? Ini perlu diperjelas dulu," kata Bima, Jumat (22/1/2021), seperti dikutip dari kompas.com.

Bima menyatakan, sampai saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam penanganan kasus Covid-19. Terlebih lagi, kata Bima, Kota Bogor baru saja meresmikan rumah sakit (RS) darurat di GOR Pajajaran yang sumber dananya berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Kewenangan kan sudah terbagi, jadi tinggal percepatan koordinasi saja, dan sejauh ini koordinasi dengan pusat berjalan baik. Jadi, enggak jelas apa yang dimaksud dengan usulan ambil alih," sebut Bima.

Ia mengemukakan, saat ini yang diperlukan adalah gerak cepat dari pemerintah daerah masing-masing untuk menambah fasilitas kesehatan (faskes). Bima juga mengatakan, kondisi rumah sakit di Jakarta yang terbebani dengan pasien dari luar Jakarta pun juga dialami di wilayah lain, termasuk Kota Bogor.

"Saat ini pun RS di Bogor juga menampung banyak pasien dari luar Kota Bogor. 40 persen, termasuk dari jakarta. Jadi yang penting adalah sistem rujukan yang lebih efektif," ungkap dia.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sebelumnya mengatakan, Gubernur Anies Baswedan sudah meminta pemerintah pusat mengambil alih koordinasi penanganan Covid-19 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Menurut Riza, permintaan Anies itu terkait dengan kondisi saat ini bahwa fasilitas kesehatan di Jakarta terbebani dengan pasien dari luar Jakarta. Apabila pemerintah pusat mengambil alih, diharapkan fasilitas kesehatan di daerah penyangga Jakarta bisa bertambah dan fasilitas kesehatan di Jakarta kembali memiliki ketersediaan tempat tidur yang baik. "Agar ada peningkatan fasilitas di sekitar Bodetabek, sehingga ketersediaan fasilitas di Jakarta bisa terus meningkat, tapi okupansinya turun," kata Riza. (sumber kompas.com).