INDUSTRY.co.id, Denpasar - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menjadikan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) sebagai strategic partner dalam penyaluran dana bergulir. BLUD akan berperan sebagai kunci utama pengawasan dana bergulir di daerah agar tepat sasaran kepada Koperasi dan UKM.
Kerja sama antara LPDB dengan BLUD ini diwujudkan dengan penandatangan nota kesepahaman bersama (MoU). Penandatangan MoU itu dilakukan di sela-sela rapat koordinasi kerja sama program penyaluran pinjaman/ pembiayaan dana bergulir LPDB-KUMKM dengan pemerintah daerah di Denpasar, Bali, Kamis (27/4/2017).
MoU dimaksud antara LPDB dengan BLUD Payahkumbuh, BLUD Maluku, BLUD Malang, dan BLUD Tangerang. Hadir dalam kesempatan itu, Direktur Utama LPDB Kemas Danial, Deputi bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring, Direktur Umum dan Hukum LPDB Sutowo, Direktur Pengembangan Usaha LPDB Adi Trisnojuwono, serta Direktur Keuangan LPDB Fitri Rinaldi.
"Kami menyadari bahwa LPDB masih banyak kelemahan seperti dari segi monitoring dan evaluasi di daerah, kita tidak punya cabang di daerah, ini jadi masalah tersendiri. Maka dengan kerja sama dengan BLUD ini jadi kunci pengawasan di daerah," ujar Kemas.
LPDB sebagai satuan kerja dari Kemenkop UKM, tidak diperkenankan untuk membuka kantor cabang di daerah karena hanya masuk kluster tiga. Berdasarkan UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara, Kemenkop yang hanya mengurusi pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah.
Kemas mengakui infrastruktur LPDB belum memenuhi standar yang diinginkan seperti tidak memiliki kantor cabang di daerah dan minimnya sumber daya manusia (SDM). Karena itu kerja sama dengan berbagai pihak sangat penting untuk mempercepat penyerapan dana bergulir di daerah. Selain menggandeng BLUD, LPDB juga sudah membentuk satuan tugas.
Kerja sama ini dilakukan juga dalam rangka persiapan penambahan alokasi dana bergulir dari pemerintah pada tahun 2018 mendatang. Tahun ini dana bergulir yang dialokasikan sebesar Rp 1,5 triliun, terdiri dari Rp 600 miliar untuk pinjaman/pembiayaan syariah dan Rp 900 miliar untuk konvensional.
"Tahun ini kami punya Rp 1,5 triliun disalurkan di seluruh Indonesia, nah hampir 30 ribu lebih pelaku koperasi dan UKM kita yang antri, paling tidak Rp 50 triliun kita butuhkan, walaupun akan ditambah lagi 2018. Mudah-mudahan dengan kerja sama dengan BLUD ini tambahan dana di 2018 bisa terserap dengan baik," kata Kemas.
