Ketua MPR RI Desak Pemerintah Segera Keluarkan Perppu Atur Pilkada Serentak 2020 Dimasa Pandemi

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Penundaan Pilkada serentak yang disuarakan sejumlah pihak disebut masih memerlukan payung hukum agar bisa terlaksana. Pasalnya, sejauh ini payung hukum yang berlaku baru mengatur pelaksanaan di kondisi normal.

“Mendorong Pemerintah perlu segera menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang mengatur Pilkada serentak 2020 dimasa pandemi Covid-19, dengan berorientasi pada jaminan keselamatan dan kesehatan kepada masyarakat, mengingat Perppu bisa mengatur hal teknis, seperti mekanisme sanksi yang lebih tegas atau menerapkan special voting arrangement, “ ujar Bambang Soesatyo, Senin (21/9/2020)

 Mendorong pemerintah bersama DPR RI dapat membahas materi Perppu di masa sidang DPR untuk menyetujui perppu tersebut menjadi UU atau tidak, dengan melibatkan para epidemiologi maupun Satgas Penanganan Covid-19 untuk menentukan ukuran atau indikator apa saja yang bisa dipakai untuk menjadi pegangan KPU dalam menyelenggarakan pilkada.

“Mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempertimbangkan metode kotak suara keliling (KSK) sebagai alternatif  untuk menjemput pemilih yang takut ke tempat pemungutan suara (TPS), mengingat penyelenggaraan Pilkada ditengah pandemi dinilai akan menurunkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suaranya,” ujar Bambang Soesatyo lebih lanjut.

Bamsoet begitu panggilan akrab Ketua MPR RI ini juga mendorong KPU dapat menyusun aturan yang ketat mengenai mekanisme selama pelaksanaan masa kampanye ditengah pandemi Covid-19, mengingat keselamatan dan kesehatan masyarakat harus lebih diutamakan.

Sementara itu di tempat terpisah, anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah tidak memaksakan untuk melaksanakan Pemillihan kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 mengingat situasi pandemi Covid-19 yang belum mereda.

Bahkan pada Sabtu (19/9/2020) penambahan kasus harian covid-19 kembali memecahkan rekor dengan tembus 4.000 kasus atau tepatnya 4.168 kasus. Mufida prihatin dengan Pemerintah dan KPU yang sampai saat ini tetap akan melaksanakan Pilkada serentak pada Desember nanti sebagaimana pernyataan Presiden.

Mufida menilai sangat berisiko tinggi tetap melaksanakan Pilkada pada saat pandemi belum mereda karena dalam kegiatannya akan banyak kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19.

"Apalagi dalam aturan pelaksanaannya masih membolehkan kampanye dalam bentuk konser musik yang pastinya akan menimbulkan kerumunan dan sangat sulit menerapkan protokol kesehatan. Pada saat pendaftaran calon saja sudah banyak terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Beberapa calon pasangan kepala daerah yang akan maju juga terkonfirmasi positif," papar Mufida dalam keterangannya di Jakarta, Senin (21/9/2020).

Legislator asal Fraksi PKS ini juga mendukung penuh penyataan yang disampaikan PBNU yang meminta kepada pemerintah untuk menunda Pilkada serentak karena darurat pandemi. Dirinya berharap ormas-ormas besar lain maupun organisasi profesi dan civil society juga mengeluarkan pernyataan yang sama untuk menolak pelaksanaan Pilkada serentak. Dia juga akan mengajak koleganya di parlemen dan parpol untuk meminta pemerintah menunda pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

Mufida yang berasal dari Dapil DKI-2 menyatakan harusnya pemerintah berkaca dari pemerintah Selandia Baru. Meskipun angka kasus baru di Selandia Baru sangat kecil bahkan pernah selama beberapa lama tidak ada kasus baru, Perdana Menteri Selandia Baru memutuskan untuk menunda pelaksanaan Pemilu ketika terjadi peningkatan kasus baru meskipun jumlahnya masih jauh lebih rendah dibanding Indonesia