Industri Baja Bergerak, Krakatau Steel dapat Dana Talangan Rp 3 Triliun

Oleh : Herry Barus | Kamis, 23 Juli 2020 - 07:10 WIB

Ilustrasi Baja
Ilustrasi Baja

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal menjelaskan bahwa dana talangan atau dana pinjaman yang diberikan kepada PT. Krakatau Steel (Persero) dengan nilai Rp 3 triliun bukan merupakan dana bantuan secara langsung yang diberikan Pemerintah sebagaimana Penyertaan Modal Negara (PMN). Kucuran dana ini dari Pemerintah kepada Krakatau Steel ini menggunakan skema Mandatory Convertible Bond (MCB).

 “Jadi memang bukan PMN secara langsung. Kita (Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN) memutuskan Krakatau Steel mendapat pinjaman dengan skema Mandatory Convertible Bond (MCB) agar pada waktunya nanti dapat dijadikan saham,” jelas Hekal usai memimpin rapat Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dengan jajaran Direksi PT. Krakatau Steel, di Kota Cilegon, Provinsi Banten, Selasa (21/7/2020).

 Masih kata Hekal, adanya pertimbangan kepemilikan saham dan merupakan perusahaan terbuka (Tbk), sehingga Komisi VI DPR RI meyakini Krakatau Steel dapat mempunyai program-program saham publik. "Dalam pertemuan ini kita dapat melihat bahwa Krakatau Steel telah memiliki beberapa industri baja dalam negeri yang sudah dapat bersaing dengan produk impor,” analisa politisi Partai Gerindra tersebut.

 Dengan demikian, Komisi VI DPR RI berharap agar Krakatau Steel dapat bisa meningkatkan baik produktivitas, efisiensi, serta mengambil kebijakan investasi yang tepat. Sementara itu, Direktur Utama PT Krakatau Steel Silmy Karim mengatakan, dana ini akan digunakan untuk memberi relaksasi bagi pelanggan.

 Nantinya Krakatau Steel bisa memberikan relaksasi pembayaran kepada pelanggan. Tujuannya, agar pelanggan tetap bisa memesan baja dan tetap beroperasi. "Ini untuk menjaga industri hilir baja dan industri pengguna baja untuk tetap beroperasi,” ujar Silmy kepada Tim Kunker Komisi VI DPR RI.(*)

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito

Rabu, 23 September 2020 - 10:33 WIB

Cegah Kluster Perkantoran, Perusahaan Diminta Terapkan Protokol Kesehatan Dengan Ketat

Satgas Penanganan COVID-19 meminta perusahaan-perusahaan swasta melindungi karyawannya agar tidak terpapar COVID-19 dan melahirkan kluster-kluser baru. Perkantoran termasuk pabrik-pabrik juga…

Menteri Sosial Juliari P. Batubara

Rabu, 23 September 2020 - 10:25 WIB

BSB Pemerintah Dterima Masyarakat Kabupaten Natuna

Kegiatan Bakti Sosial Operasi Cegah Tangkal Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI). Bertempat di Gedung PPI, Selat Lampa, Natuna, Kepulauan Riau,…

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar

Rabu, 23 September 2020 - 10:15 WIB

Segera Salurkan Stimulus Ekonomi Agar PHK Tidak Meluas di Masa Pandemi

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar beranggapan, pemerintah harus terus diingatkan untuk segera menyalurkan stimulus ekonomi guna membendung gelombang PHK di masa pandemi.

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito

Rabu, 23 September 2020 - 09:50 WIB

Meski Kasus Positif Masih Cukup Tinggi, Kesembuhan Pasien COVID-19 Naik 35,8 Persen Dalam Sepekan

Berdasarkan analisa mingguan per 20 September, urutan 5 teratas per provinsi, kasus sembuh DKI Jakarta naik 1.540 (5.995 -> 7.495), Jawa Barat naik 1.093 (1.130 -> 2.223), Jawa Tengah naik 845…

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito

Rabu, 23 September 2020 - 09:35 WIB

Mohon Dicatat, Pemerintah Tak Akan Mentolerir Aktivitas Politik yang Berpotensi Tingkatkan Penularan COVID-19

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito menyatakan, soal protokol kesehatan selama pilkada telah dijamin Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui peraturan No. 6 dan No. 10 Tahun…