Pemprov Jawa Barat Anggarkan Rp 16 Triliun Atasi Corona di Wilayahnya

INDUSTRY.co.id - Jakarta – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melaporkan kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menganggarkan Rp 16 Triliun Rupiah untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 di Jawa Barat. Angka tersebut akan dibagi untuk bantuan sosial dan realisasi proyek padat karya usai pandemi Covid-19 berakhir.

 “Saya sampaikan lagi anggaran dari Jawa Barat untuk mengatasi dampak Covid-19 ini adalah enam belas triliun sekian, terdiri dari 3,2 triliun (untuk bantuan sosial) dibagikan secepatnya minggu depan jika lancar, dan tiga belas triliun untuk proyek-proyek padat karya,” ungkapnya.

Ridwan Kamil memastikan bahwa total anggaran Rp 16 Triliun tersebut telah disepakati dengan DPRD Provinsi Jawa Barat.

“Jadi total dari Jawa Barat, saya melaporkan enam belas triliun sudah disepakati dengan DPRD. Saya berhentikan proyek-proyek, perjalanan dinas, gaji gubernur juga dipotong, kemudian tunjangan ASN, kita juga akan minta sumbangan dan ada pemotongan,” paparnya lebih lanjut., seperti dilansir wab setpes.go.id, Jumat (3/4/2020)

Terkait anggaran untuk bantuan sosial langsung kepada masyarakat miskin yang terdampak pandemi Covid-19, Ridwan Kamil mengungkapkan bahwa 25 persen masyarakat terbawah akan ditanggung oleh Pemerintah Pusat melalui program Kartu Sembako dan Kartu PKH, sedangkan Pemprov Jawa Barat akan menanggung sisanya hingga maksimal 40 persen.

“Di Jawa Barat dan se-Indonesia, dari 25 persen ke bawah itu sudah di-cover oleh Kartu Sembako dan Kartu PKH. Jadi tugasnya kami, Pemerintah Daerah, mengisi orang-orang menengah bawah di zona 25 persen sampai 40 persen, kira-kira begitu. Jadi kita bagi-bagi tugas, 25 persen terbawah oleh Pemerintah Pusat, 25 sampai maksimal 40 persen terbawah oleh Pemerintah Daerah,” jelasnya.

Khusus untuk bantuan dari Pemerintah Daerah, Ridwan Kamil mengungkapkan bahwa besarannya Rp 500 ribu, dengan rincian Rp 150 ribu dalam bentuk uang tunai dan Rp 350 ribu dalam bentuk Sembako yang akan dibagikan kepada masyarakat melalui PT POS dan Ojek Online (Ojol).

“Nah, kami sudah menyiapkan lima ratus ribu rupiah. Lima ratus ribu rupiah ini kalau lancar, minggu depan sudah kami bagikan. Sepertiganya cash, dua pertiganya adalah Sembako. Sembakonya kami beli dari pasar-pasar supaya pedagang tetap hidup, baru jika tidak tercukupi kami beli dari Bulog. Jadi, bukan Bulog maksimal, baru pedagang pasar. Kami ubah pedagang pasar dulu kita beli, baru Bulog. Kemudian dikirimnya oleh PT POS, dia punya aplikasi logistik, tapi pasukannya, pasukan Ojol,” paparnya.

Mendengar penjelasan Gubernur Jabar tersebut, Wapres tampak mengapresiasi upaya realokasi anggaran yang dilakukan Pemprov Jawa Barat guna mengatasi dampak pandemik Covid-19. Ia pun meminta agar data masyarakat terdampak Covid-19 yang akan menerima bantuan harus akurat.

“Lalu data Bansos, untuk penerima Bansos itu apa sudah semua akurat?” tanya Wapres.

Menjawab pertanyaan tersebut, Ridwan Kamil mengakui bahwa akurasi data penerima Bansos memang rumit. Oleh sebab itu, guna menghindari adanya warga yang berhak menerima bantuan namun terlewat, Pemprov Jabar memberikan spare 20 persen dari total Bansos.

“Jadi saya menduga Pak, kerumitan kita sekarang memang akurasi data. Sehingga, saya akan mencanangkan 20 persen dari yang terdata tahap 1 sebagai cadangan. Jika nanti data masuk kita bagikan, ada warga yang masih complain. Jadi saya kasih spare 20 persen untuk memastikan tahap 2 mereka yang kelewat. Tapi mereka harus mengajukan argumentasi. Saya akan bikin komite yang memberikan approval terhadap gelombang ke-2 ini,” terangnya.

Mendengar jawaban tersebut, Wapres tampak puas dengan segala persiapan yang dilakukan Pemprov Jawa Barat dalam hal mekanisme pemberian bantuan langsung kepada masyarakat miskin yang terdampak pandemi Covid-19.

“Baik Pak Gubernur, saya kira sudah cukup saya memperoleh informasi tentang berbagai hal yang kemungkinan yang harus dilakukan,” pungkas Wapres.