Ditopang RUU Cipta Kerja, Kawasan Industri Bakal Makin Gesit Tarik Investasi

Oleh : Ridwan | Kamis, 27 Februari 2020 - 20:01 WIB

Ketum HKI Sanny Iskandar yang juga WKU Kadin Indonesia
Ketum HKI Sanny Iskandar yang juga WKU Kadin Indonesia

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Sanny Iskandar mengungkapkan bahwa pengembangan kawasan industri memiliki peran penting dalam menarik investasi ke Tanah Air. Pasalnya, seluruh aktivitas manufaktur di Indonesia berada di dalam kawasan industri.

Namun, kata Sanny, harus ada gebrakan untuk menyatukan pandangan terkait regulasi birokrasi antara pemerintah pusat dengan daerah. 

"Harus ada satu pandangan antara pusat dan daerah terkait regulasi dan birokrasi, jadi enggak tumpang tindih," kata Sanny di sela-sela seminar Roadmap Industri Manufaktur Indonesia di Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Selama ini, tambah Sanny, pemerintah daerah (pemda) dinilai lambat dalam memberikan kemudahan perizinan bagi para investor.

"Pemerintah daerah itu bisa dibilang prosenya sangat lambat terhadap kerjasama dengan mitra-mitra dari luar khususnya swasta. Ya, problemnya di kelembagaan. Oleh akrena itu, kelembagaan ini menjadi sangat penting untuk menarik investasi," kata Sanny.

Sanny yang juga menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menuturkan bahwa, pada periode 2019 lalu minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia cukup tinggi, setidaknya kurang lebih ada sekitar Rp 2000 triliun. Namun realisasinya hanya mencapai sekitar Rp 800 triliun.

Lagi-lagi regulasi yang tumpang tindih menjadi satu permasalahan yang membuat para investor lari sekencang-kencangnya menjauh dari Indonesia.

Namun saat ini, pemerintah tengah mengikis satu per satu permasalahan yang membuat investasi di Indonesia menjadi tidak menarik, salah satunya melalui draft RUU Cipta Kerja yang tengah digodok di Dewan Perwakilanm Rakyat (DPR).

"Sekarang mau diselesaikan masalah regulasi yang tumpang tindih dan tidak transparan, serta masalah yang terkait dengan hubungan industrial ketenagakerjaan," terangnya.

Menurutnya, saat ini merupakan momentum yang sangat baik untuk meningkatkan investasi di Tanah Air melalui RUU Cipta Kerja.

"Ini mesti harus segera didorong, jawabannya adalah gagasan RUU Cipta Kerja, dan ini harus dilakukan segera karena melihat situasi global yang kian tidak menentu. Harus gerak cepat, kesempatan kita untuk gerak cepat dan maju," tutur Sanny.

Sanny optimis dengan rancangan draft RUU Cipta Kerja mampu meningkatkan investasi sektor industri manufaktur.

"Ujung-ujungnya dari program RUU Cipta Kerja ini kan untuk menyederhanakan perizinan dan segala macamnya yang akan meningkatkan daya saing industri nasional. Kalau daya saing meningkat, ini kan bisa menjadikan Indonesia lebih menarik daripada negara-negara pesaing untuk menarik investor," jelasnya.

Oleh karena itu, terang Sanny, dibutuhkan kerja sama dari smeua pihak baik pemerintah pusat, daerah, Kementerian/Lembaga , dan dunia usaha untuk bisa mensukseskan penerapan Omnibus Law khususnya RUU Cipta Kerja guna meningkatkan investasi sektor industri manufaktur. 

"Butuh sinergi antar semua pihak agar benar-benar penerapan RUU Cipta Kerja ini bisa memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia," tutup Sanny.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ilustrasi PNS

Senin, 06 April 2020 - 17:05 WIB

Gegara Corona, THR dan Gaji ke-13 PNS Terancam Batal Cair

Pemerintah hingga saat ini masih mempertimbangkan pencairan THR maupun gaji ke-13 bagi pegawai negeri sipil (PNS) di tengah pandemi virus corona.

Sumbangan insan Brilian hadapi Corona

Senin, 06 April 2020 - 16:54 WIB

Kumpulkan Rp 1,5 Miliar, Insan BRILian Turun Tangan Perangi Covid-19

Bank BRI terus mengimbau seluruh kalangan, baik nasabah maupun pekerja BRI yang tergabung dalam insan BRILian, untuk terus menekan penyebaran pandemi Covid-19 sesuai dengan arahan pemerintah.…

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita

Senin, 06 April 2020 - 16:45 WIB

Kalang Kabut Dihajar Corona, Pelaku Industri Minta Tunda Bayar Iuran BJPS Ketenagakerjaan Hingga Kelonggaran Pinjaman Bank

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan, salah satu yang diminta oleh perusahaan industri adalah penundaan pembayaran iuran dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.…

Sri Mulyani

Senin, 06 April 2020 - 16:30 WIB

Sri Mulyani Sebut Dampak Covid-19 Lebih Rumit Dibandingkan Krisis 1998 dan 2008

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan bahwa dampak virus corona atau covid-19 ke sektor ekonomi lebih kompleks dibandingkan krisis keuangan 2008 dan jika dibandingkan juga dengan…

Achmad Yurianto Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI

Senin, 06 April 2020 - 16:30 WIB

Isolasi Mandiri Berbeda dengan Diasingkan

Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dr Achmad Yurianto mengatakan orang yang melakukan isolasi mandiri bukan berarti untuk diasingkan oleh masyarakat.…