Penggeledahan KPK Tanpa Izin Dewan Pengawas, Batal Demi Hukum

Oleh : Wiyanto | Selasa, 14 Januari 2020 - 15:54 WIB

Ilustrasi Gedung KPK
Ilustrasi Gedung KPK

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Guru besar ilmu hukum Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung sekaligus salah satu tim perumus Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Prof Romli Atmasasmita ikut memberikan pandangannya soal kisruh Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK kepada Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah dan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan dalam kasus dugaan suap Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 dari PDI Perjuangan.

Apalagi beredar rumor jika penyelidik KPK tidak membawa surat izin dari Dewan Pengawas saat mau melakukan penggeledahan di kantor DPP PDI Perjuangan, sebagai rangkaian penyelidikan terhadap kasus suap Wahyu Setiawan.

KPK juga dinilai menggunakan Sprindik lama yang diteken pimpinan KPK era Agus Rahardjo. Padahal OTT dilakukan saat kepemimpinan Firli Bahuri.

Menurut dia, berdasarkan Pasal 70C UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK menegaskan bahwa, ‘Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang proses hukumnya belum selesai harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini’.

Kemudian Pasal 70B bahwa, ‘Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku’ , maka penyelidikan termasuk penyadapan harus mengacu kepada UU Nomor 19 Tahun 2019 yang memerintahkan agar terlebih dahulu mendapatkan izin dari Dewan Pengawas.

Dengan demikian, penyadapan yang dilakukan sebelum disahkan UU KPK baru, dan dijadikan dasar OTT sesudah diberlakukannya UU Nomor 19 Tahun 2019 menjadi tidak sah. Maka, Sprindik lama yang tidak mengantongi izin Dewan Pengawas menjadi mutatis mutandis atau ‘dengan perubahan –perubahan yang diperlukan’ dengan barang bukti di bawah Rp1 miliar seperti perkara Wahyu Setiawan dinilai sudah tidak relevan lagi untuk ditangani KPK.

Selain itu, jika kegiatan penyelidikan berupa penggeledahan yang dilakukan KPK tidak mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas, maka semua bukti yang disita otomatis batal demi hukum.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita ketika mewakili Presiden Joko Widodo pada acara pembukaan Rapat Pimpinan Nasional Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI)

Rabu, 29 Januari 2020 - 17:06 WIB

Buka Rapim Gapensi, Menperin Sebut Industri Pendukung Jasa Konstruksi Masih Prospektif

Industri pendukung jasa konstruksi dinilai masih memiliki prospek bisnis yang cukup besar ke depannya, seiring gencarnya program pembangunan infrastruktur di dalam negeri.

Launching I Konser yang hadir di Indihome

Rabu, 29 Januari 2020 - 16:23 WIB

Indihome Sediakan i Konser Gaet Penikmat Musik

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui brand IndiHome terus berupaya menyediakan produk dan layanan yang berkualitas bagi seluruh segmen pelanggannya.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (Tengah)

Rabu, 29 Januari 2020 - 16:00 WIB

Lampaui Target, Realisasi Investasi Tahun 2019 Tembus 800 Triliun

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan pencapaian realisasi investasi periode Triwulan IV (Oktober-Desember) 2019 sebesar Rp 208,3 triliun, meningkat 12…

Check Point Software Technologies Ltd

Rabu, 29 Januari 2020 - 15:25 WIB

Check Point Software Launches New Global Partner Program to Accelerate and Scale Channel Success

Check Point® Software Technologies Ltd, a leading provider of cyber security solutions, today announced the launch of its new global partner program. Developed in close consultation with hundreds…

Petani jagung

Rabu, 29 Januari 2020 - 15:24 WIB

Kementan Kawal Gerakan Pengendalian Spodoptera Frugiperda

Bulan Januari ini merupakan masa panen jagung di Kabupaten Gowa. Aktivitas memetik jagung yang telah menguning terlihat di berbagai wilayah. Tak terkecuali di Desa Sengka, Kecamatan Bontonompo…