Gabungan Pengusaha Rokok Surabaya Dukung Kemenperin Tolak Revisi PP 109/2012

Oleh : Ridwan | Jumat, 15 November 2019 - 13:30 WIB

Industri hasil tembakau (IHT)
Industri hasil tembakau (IHT)

INDUSTRY.co.id - Jakarta– Gabungan Pengusaha Rokok (Gapero) Surabaya menegaskan menolak rencana revisi  PP 109/102. Gapero Surabaya mengaku tidak mendapatkan informasi secara resmi dari Kementerian Kesehatan sebagai pemrakarsa terkait proses revisi PP 109/2012.

"Jika usulan yang diajukan dalam revisi PP 109/2012 diterapkan, pasti kian mengancam keberlangsungan Industri Hasil Tembakau (IHT) Indonesia. Ini terjadi karena tidak adanya keterbukaan dari Kemenkes sebagai perwakilan pemerintah yang tidak membuka pintu diskusi ataupun mempertimbangkan pandangan para pelaku industri," ujar Sulami Bahar Ketua Umum Gapero Surabaya saat dihubungi wartawan di Jakarta (14/11)

Seperti kita ketahui, lanjutnya,  beberapa tahun terakhir IHT mengalami penurunan signifikan karena berbagai tekanan, termasuk kenaikan cukai yang sangat tinggi. Revisi PP 109/2012 akan memperburuk kondisi tersebut. Akibatnya, jutaan orang yang berada pada mata rantai industri ini terancam kehilangan mata pencaharian.

Sulami menambahkan, Gapero Surabaya keberatan atas usulan revisi Kemenkes yang diungkap di media, seperti memperbesar Graphic Health Warning (GWH) dan pelarangan bahan tambahan yang dianggap oleh sebagian pihak dapat menjawab permasalahan tingkat prevalensi perokok.

Ia menilai, pengendalian perokok di bawah umur baiknya dengan cara berperan aktif dalam memberikan edukasi risiko rokok sekaligus pencegahan akses penjualan rokok kepada anak.

"Ini mestinya jadi perhatian Pemerintah untuk bertindak. Yang terjadi saat ini, Pemerintah khususnya Kemenkes memojokkan dan menyalahkan industri dengan menetapkan peraturan-peraturan yang kian eksesif, namun tidak menyentuh permasalahan utama yang terjadi," kata Sulami.

Menurut Sulami, IHT sepenuhnya terbuka dan bersedia mendukung pemerintah dalam pengendalian konsumsi rokok untuk menekan prevalensi konsumen di bawah umur.

"Industri tembakau adalah industri legal yang menjadi sumber mata pencaharian lebih dari 6,1 juta masyarakat Indonesia. Dengan kondisi yang semakin menurun, sudah semestinya Pemerintah memberi perlindungan dalam hal kepastian usaha, dan tidak menetapkan berbagai peraturan eksesif yang selalu berubah-ubah yang tentunya juga berimpak negatif terhadap iklim investasi nasional sebagaimana yang selalu dipromosikan oleh presiden," jelas Sulami.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menolak rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi kesehatan. Perihal yang diatur dalam PP 109/2012 saat ini dinilai sudah cukup untuk mengendalikan konsumsi rokok di masyarakat.

Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Abdul Rochim menjelaskan, saat ini yang diperlukan adalah pengawasan dan penegakan hukum atas peraturan pemerintah tersebut. 

"Kemenperin memandang revisi PP Nomor 109/2012 belum diperlukan karena sejak aturan tersebut diberlakukan produksi rokok turun dari 348 miliar batang pada tahun 2015 menjadi 332 miliar batang pada tahun 2018," kata Rochim di Jakarta.

Sebelumnya tiga asosiasi di antaranya Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo), Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), dan Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi) secara terbuka menyatakan penolakannya terhadap revisi PP 109/2012 dan menganggap kebijakan tersebut cacat hukum jika dilaksanakan, dan menganggap rencana perubahan terkesan tergesa – gesa.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Petani sedang mengolah pupuk organik

Jumat, 13 Desember 2019 - 14:56 WIB

Ekspor Perdana Pupuk Organik Indonesia

Karanganyar --- Sektor Pertanian terus merangsek pasar ekspor di luar negeri. Tak hanya komoditas unggulan saja, sarana pendukung pertanian seperti pupuk organik pun ternyata diminati pasar…

Industri Tekstil

Jumat, 13 Desember 2019 - 13:30 WIB

Kemenperin Pastikan Pengembangan Kawasan Industri Tekstil Akan Fokus di Pulau Jawa

Pemerintah telah merencanakan setidaknya lima wilayah di Pulau Jawa yang di dalamnya terdapat industriĀ tekstilĀ dan produk tekstil (TPT).

Ilustrasi Industri Otomotif (Foto: Ridwan/Industry.co.id)

Jumat, 13 Desember 2019 - 13:01 WIB

Menperin AGK Pacu Produk Otomotif Berorientasi Ekspor

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memacu daya saing industri otomotif nasional, agar mampu memberikan kontribusi positif terhadap devisa negara. Salah satu hal yang dilakukan adalah…

Ulang Tahun Slank Band ke 36 di Waingapu NTT

Jumat, 13 Desember 2019 - 12:00 WIB

Ulang Tahun Slank Band ke 36 di Waingapu NTT

Bimbim Slank jatuh cinta dengan keperawanan dan keseksian Pulau Nusa Tenggara Timur (NTT) padahal sebelumnya Bim-Bim buta tentang NTT. Tapi lantaran keinginannya untuk membahagiakan keluarga…

Petani desa di tengah sawah (Foto: Dok Industry.co.id)

Jumat, 13 Desember 2019 - 11:33 WIB

Perlakuan Benih Cegah Serangan Hama dan Penyakit

Karawang Pengendalian hama atau Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tidak harus selalu dilakukan pada saat pertanaman sudah tumbuh. Akan tetapi bisa dilakukan juga pada benih padi sebelum ditanam.