Gabungan Pengusaha Rokok Surabaya Dukung Kemenperin Tolak Revisi PP 109/2012

Oleh : Ridwan | Jumat, 15 November 2019 - 13:30 WIB

Industri hasil tembakau (IHT)
Industri hasil tembakau (IHT)

INDUSTRY.co.id - Jakarta– Gabungan Pengusaha Rokok (Gapero) Surabaya menegaskan menolak rencana revisi  PP 109/102. Gapero Surabaya mengaku tidak mendapatkan informasi secara resmi dari Kementerian Kesehatan sebagai pemrakarsa terkait proses revisi PP 109/2012.

"Jika usulan yang diajukan dalam revisi PP 109/2012 diterapkan, pasti kian mengancam keberlangsungan Industri Hasil Tembakau (IHT) Indonesia. Ini terjadi karena tidak adanya keterbukaan dari Kemenkes sebagai perwakilan pemerintah yang tidak membuka pintu diskusi ataupun mempertimbangkan pandangan para pelaku industri," ujar Sulami Bahar Ketua Umum Gapero Surabaya saat dihubungi wartawan di Jakarta (14/11)

Seperti kita ketahui, lanjutnya,  beberapa tahun terakhir IHT mengalami penurunan signifikan karena berbagai tekanan, termasuk kenaikan cukai yang sangat tinggi. Revisi PP 109/2012 akan memperburuk kondisi tersebut. Akibatnya, jutaan orang yang berada pada mata rantai industri ini terancam kehilangan mata pencaharian.

Sulami menambahkan, Gapero Surabaya keberatan atas usulan revisi Kemenkes yang diungkap di media, seperti memperbesar Graphic Health Warning (GWH) dan pelarangan bahan tambahan yang dianggap oleh sebagian pihak dapat menjawab permasalahan tingkat prevalensi perokok.

Ia menilai, pengendalian perokok di bawah umur baiknya dengan cara berperan aktif dalam memberikan edukasi risiko rokok sekaligus pencegahan akses penjualan rokok kepada anak.

"Ini mestinya jadi perhatian Pemerintah untuk bertindak. Yang terjadi saat ini, Pemerintah khususnya Kemenkes memojokkan dan menyalahkan industri dengan menetapkan peraturan-peraturan yang kian eksesif, namun tidak menyentuh permasalahan utama yang terjadi," kata Sulami.

Menurut Sulami, IHT sepenuhnya terbuka dan bersedia mendukung pemerintah dalam pengendalian konsumsi rokok untuk menekan prevalensi konsumen di bawah umur.

"Industri tembakau adalah industri legal yang menjadi sumber mata pencaharian lebih dari 6,1 juta masyarakat Indonesia. Dengan kondisi yang semakin menurun, sudah semestinya Pemerintah memberi perlindungan dalam hal kepastian usaha, dan tidak menetapkan berbagai peraturan eksesif yang selalu berubah-ubah yang tentunya juga berimpak negatif terhadap iklim investasi nasional sebagaimana yang selalu dipromosikan oleh presiden," jelas Sulami.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menolak rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi kesehatan. Perihal yang diatur dalam PP 109/2012 saat ini dinilai sudah cukup untuk mengendalikan konsumsi rokok di masyarakat.

Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Abdul Rochim menjelaskan, saat ini yang diperlukan adalah pengawasan dan penegakan hukum atas peraturan pemerintah tersebut. 

"Kemenperin memandang revisi PP Nomor 109/2012 belum diperlukan karena sejak aturan tersebut diberlakukan produksi rokok turun dari 348 miliar batang pada tahun 2015 menjadi 332 miliar batang pada tahun 2018," kata Rochim di Jakarta.

Sebelumnya tiga asosiasi di antaranya Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo), Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), dan Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi) secara terbuka menyatakan penolakannya terhadap revisi PP 109/2012 dan menganggap kebijakan tersebut cacat hukum jika dilaksanakan, dan menganggap rencana perubahan terkesan tergesa – gesa.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ilustrasi tambang batu bara (Foto Ist)

Kamis, 09 Juli 2020 - 21:55 WIB

PT Bumi Resources Tbk Tegaskan Telah Bayar Keseluruhan Pokok dan Kupon Tranche A sebesar USD327,82 juta

PT Bumi Resources Tbk (BUMI) menegaskan telah memproses pembayaran kesepuluh sebesar USD6,51 juta melalui agen fasilitas pada tanggal 8 Juli 2020, yang mewakili bunga pinjaman sebesar USD6,51…

 PT Pegadaian (Persero)

Kamis, 09 Juli 2020 - 21:40 WIB

Pegadaian Terbitkan Obligasi Tahap II Senilai Rp1,5 Triliun

PT Pegadaian (persero) terbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2020 (Obligasi Tahap II) senilai Rp1,5 triliun dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun…

Tokio Marine Life Insurance Indonesia mengadakan acara webinar My Turning Point, My New Normal melalui platform Zoom, pada hari ini, Kamis 9 Juli 2020.

Kamis, 09 Juli 2020 - 21:25 WIB

Tokio Marine Life Insurance Indonesia Dorong Masyarakat Bersikap Positif dan Cermat Kelola Keuangan di Era New Normal

Jakarta 09/7/20 – Sejak pandemi COVID-19 merebak awal tahun ini, perlambatan ekonomi pun menjadi tak terelakkan. Sejumlah data yang dipaparkan oleh ekonom, menteri dan juga para pengusaha…

Serahterima KartaNU Cilegon (Doc: BNI Syariah)

Kamis, 09 Juli 2020 - 20:55 WIB

Hore...Kartu Anggota NU Cilegon Berwujud ATM BNI Syariah

BNI Syariah menandatangani kerjasama dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Cilegon terkait penerbitan kartu debit co-branding kartu anggota NU (KARTANU) yang bisa digunakan sebagai…

MenkopUKM Teten Masduki saat mengunjungi Dapur Bersama GoFood, di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan

Kamis, 09 Juli 2020 - 19:35 WIB

MenkopUKM Apresiasi Dapur Bersama GoFood Fasilitasi UMKM Naik Kelas

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengapresiasi dibukanya Layanan Dapur Bersama GoFood yang dianggap selaras dengan visi dan konsep Rumah Produksi Bersama yang digagas oleh KemenkopUKM.