KIP: Informasi Dokumen HGU di Papua dan Papua Barat Tertutup Bagi Publik

Oleh : Kormen Barus | Kamis, 17 Oktober 2019 - 18:07 WIB

Kebun sawit
Kebun sawit

INDUSTRY.co.id, Jakarta – Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) memutuskan informasi dokumen Hak Guna Usaha (HGU) di Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai informasi publik yang bersifat tertutup. Dalam putusannya, KIP memutuskan informasi dapat dibuka untuk daftar nama pemegang HGU. Lain halnya dokumen serta peta areal HGU diputuskan sebagai informasi tertutup.

“Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian yakni menyatakan informasi yang dimohonkan pemohon yaitu: nama pemilik HGU dan daftar HGU terlantar di Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai informasi publik yang bersifat terbuka.” kata Hendra J Kede selaku Ketua Sidang dan Wakil Ketua KIP saat membacakan amar putusan di Ruang Sidang KIP, Jakarta, Senin (14/10).

Pertimbangan lain majelis untuk menutup informasi dokumen HGU adalah isu keamanan negara di Papua dan masalah kampanye hitam terhadap industri sawit.

Sebelumnya, Guru Besar IPB bidang Kebijakan, Tata Kelola Kehutanan, dan Sumber Daya Alam (SDA) Prof Dr Ir Budi Mulyanto MSc mengingatkan, agar pemerintah tidak ceroboh dengan membuka seluruh informasi terkait HGU.

Menurutnya tidak seluruh data HGU bisa dibuka ke publik karena ada kepentingan privat yang dilindungi undang-undang. Data umum mengenai luasan dan izin HGU yang telah diberikan pemerintah bisa saja diakses menjadi menjadi data publik.

“Namun tidak etis dan tidak ada perlunya publik mengetahui data privat seperti titik koordinat HGU perusahaan. Apalagi sampai meminta semua data terkait dokumen kepemilikan HGU untuk dibuka,” kata Budi Mulyanto.

Pengamat hukum kehutanan dan lingkungan Sadino mengapreasiasi keputusan tersebut. Bahkan, keputusan ini bisa dijadikan yurisprudensi untuk di daerah lain (di luar Papua dan Papua Barat) bahwasanya informasi soal HGU tertutup untuk umum.

Dia menjelaskan, aturan di BPN, dokumen HGU terutama terkait dengan warkat dan data-data lainnya memang tidak terbuka untuk umum. “Jadi karena ada aturan yang tidak membolehkan ya tentu KIP tidak bisa menafsirkan sendiri,” kata Sadino ketika dihubungi, kemarin.

Sadino menambahkan, pemerintah tidak perlu membuka data HGU perkebunan sawit seluruhnya karena rawan dijadikan alat kampanye hitam. Di sisi lain, negara juga wajib melindungi banyak kepentingan hukum lain terkait kerahasiaan pemerintah provinsi dan investasi.

Salah satunya agar kepercayaan kreditor terhadap dunia usaha tidak menurun karena selama ini HGU juga dijaminkan. “Jika semua data HGU dibuka, maka kepercayaan investor terhadap dunia usaha di Indonesia menjadi berkurang,” kata Sadino.

Menurut Sadino, sebenarnya data umum mengenai keterbukaan HGU sudah ada yang bisa diakses publik. Data HGU tersebut menyangkut luasan perkebunan, tanggal penerbitan, nomor penerbitan dan data umum lainnya.

Hanya saja, permintaan kelompok sipil untuk mengakses semua data HGU terkait semua dokumen termasuk  file SHP dan peta koordinat sangat berlebihan. “Untuk kepentingan apa seluruh data itu harus bisa diakses. dalam industri sawit selama ini, ujung-ujungnya data ini hanya akan dipergunakan sebagai alat kampanye hitam,” katanya.

Menurut Sadino, kalau ada LSM yang mengaku mewakili masyarakat sipil atau masyarakat yang berkonflik dalam kasus  per kasus pengajuan itu bisa saja dilakukan, namun tetap ada mekanisme eksekusi/putusan.

Dalam putusan/eksekusi yang sering menjadi masalah adalah karena yang digugat hanya BPN. Sedangkan pihak-pihak seperti korporasi sawit lain sebagai pemegang tidak pernah digugat.

“Hal ini menyulitkan karena pemegang HGU, pasti akan  keberatan dengan putusan BPN. Pada sisi lain, BPN hanya menguasai dokumen, tetapi lahan telah menjadi hak privat sampai selesai masa berlaku selesai,” katanya.

Menurut Sadino, salah satu cara yang bisa dilakukan BPN dalam menghadapi tuntutan masyarakat yakni melakukan evaluasi jika pemanfaatan lahan tidak sesuai atau terjadi penelantaran lahan.

Sadino  mengingatkan, pemerintah  punya kewenangan untuk menolak membuka seluruh data HGU  karena tata cara di undang-undang perkebunan sangat ketat untuk mendapatkan HGU.

Selain prosedur yang ketat, waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan HGU sangat panjang. Biasaya dalam proses pembuatan HGU, semua persoalan menyangkut hak rakyat dan ulayat sudah diselesaikan terlebih dulu, sebelum HGU diterbitkan. Hanya saja, Persoalan terbesar yang sering terjadi, biasanya ada kelompok tertentu yang merupakan pendatang, mengatasnamakan rakyat untuk menuntut tanah yang bukan haknya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Lintasarta meraih penghargaan Frost & Sullivan: Asia Pacific Best Practices Award 2019

Jumat, 15 November 2019 - 21:01 WIB

Lintasarta Sabet Penghargaan Internasional Cloud Infrastructure Services Provider of The Year

Singapura: Lintasarta meraih penghargaan Frost & Sullivan: Asia Pacific Best Practices Award 2019 untuk kategori “Indonesia Cloud Infrastructure Services Provider of the Year”. Penganugerahan…

Founder & CEO PT Kuliner Anak Indonesia, Gunawan dan Business Development Director Ayam Legit, Indra Putranto (Hariyanto/INDUSTRY.co.id)

Jumat, 15 November 2019 - 20:38 WIB

Bisnis Kuliner Kian Melejit, KAI Hadir Dengan Brand Baru Ayam Legit

Bisnis food and baverage kian melejit di era yang serba digital ini. Apalagi dibantu dengan adanya sinergi antara pemilik restoran dan penyedia layanan food delivery dari transportasi online.…

Bank Bukopin (Foto Dok Industry.co.id)

Jumat, 15 November 2019 - 20:35 WIB

Kuartal III 2019, Laba Bank Bukopin Capai Rp151 Miliar

Jakarta - Bank Bukopin membukukan laba bersih sebesar Rp151 miliar hingga kuartal III/2019, meningkat sebesar 9,80% dibandingkan dengan pencapaian laba bersih pada periode yang sama tahun lalu…

Direksi Bank Bukopin memainkan angklung

Jumat, 15 November 2019 - 20:24 WIB

Bank Bukopin Inovasi Kredit Pacu Pertumbuhan Kinerja

Bandung - Produk-produk unggulan yang akan menjadi diferensiasi Perseroan dalam menyalurkan kredit adalah Flexy Bill, Flexy Gas, Flexy Health, dan Invoice Financing. Target Kredit Hingga akhir…

Bank DKI dapat anual report award 2018

Jumat, 15 November 2019 - 19:10 WIB

Laporan Tahunan Bank DKI Raih Annual Report Awards

Jakarta - Atas komitmen Bank DKI terhadap keterbukaan informasi, Bank DKI berhasil menjadi pemenang ke II Annual Report Award 2018 pada kategori BUMD Listed.