Permintaan Lahan Kawasan Industri Stagnan, Daya Tarik dan Investasi Jadi Faktor Utama

Oleh : Ridwan | Jumat, 26 Juli 2019 - 09:10 WIB

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Sanny Iskandar
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Sanny Iskandar

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Permintaan lahan untuk kawasan industri di Indonesia dinilai masih belum menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan.

Daya tarik industri nasional dan investasi digadang-gadang menjadi faktor yang cukup mempengaruhi permintaan lahan kawasan industri di Indonesia.

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar mengatakan, permintaan lahan untuk kawasan industri tidak terlepas dari daya tarik industri nasional untuk bisa mendorong investor berinvestasi di Indonesia.

"Jadi sebenarnya, kita sebagai pengembang kawasan tidak bisa melakukan upaya-upaya untuk menarik investor kalau memang daya tarik itu sendiri tidak ada," kata Sanny kepada Industry.co.id di Jakarta, Jumat (26/7).

Dijelaskan Sanny, jika melihat dari tren 3-4 tahun terakhir, permintaan lahan untuk kawasan industri cenderung tidak masif jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Menurutnya, banyak faktor yang mempengaruhi turunnya permintaan lahan kawasan industri antara lain, masalah kepastian hukum dan kebijakan yang menyangkut ketenagakerjaan, pembangunan infrastruktur, masalah sistem birokrasi perizinan dan juga masalah-masalah yang menyangkut dengan keamanan dan kepastian berusaha.

"Kami harapkan melalui pemerintahan kedua Presiden Joko Widodo ada hal-hal positif yang memberikan dampak dari pada upaya-upaya untuk menarik investor ke dalam kawasan khususnya mengenai konektivitas, infrastruktur dan utilitas ke kawasan-kawasan industri kemudian mengupayakan Undang-Undang (UU) ketenagakerjaan, karena ini salah satu yang menjadi hambatan dari pada investor masuk ke dalam kawasan khususnya ke Indonesia," papar Sanny.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa permasalahan ketenagakerjaan cangkupannya sangat luas, antara lain yang menyangkut masalah pengupahan, produktivitas, kemampuan sumber daya manusia (SDM), termasuk juga masalah perizinan orang asing dan outsorching.

Secara keseluruhan, tambah Sanny, daya saing kawasan industri nasional masih jauh dibawah negara-negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam. 

"Nah, jangan sampai dengan negara-negara industri baru seperti Myanmar, Kamboja, Laos, dan Bangladesh, kita juga akhirnya tidak lebih baik daya saingnya dari mereka. Ini yang harus dicermati," katanya.

Agar kawasan industri nasional bisa lebih kompetitif, Sanny meminta pemerintah untuk menyediakan infrastruktur dalam hal ini pelabuhan, sumber gas industri yang bisa memberikan tarif yang lebih kompetitif, serta supplai listri yang handal dengan harga yang lebih kompetitif dibandingkan negara-negara kawasan Asia lainnya.

"Tak kalah pentingnya, masalah yang berhubungan dengan keamanan dan ketertiban, bagaimana aparat keamanan bisa mengupayakan agar demo-demo di kawasan bisa dikendalikan, dan beberapa hal yang langsung terkait dengan industrinya seperti ketenagakerjaan dan lainnya," ungkap Sanny.

Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak terkait untuk bersama-sama berjuang. "Termasuk juga yang terkait dengan insentif perpajakan, semua itu harus diatur sedemikian rupa sehingga kita punya daya saing yang baik," tutup Sanny.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Para penyelenggara pameran International Electronic & Smart Appliances Expo 2019 Hadirkan Produk Elektronik Terunik dan Terinovasi

Selasa, 17 September 2019 - 05:03 WIB

Sebanyak 31 Ribu Produk Elektronik dari Cina Akan Hadir di JIExpo Kemayoran

Jakarta-Chaoyu Expo kembali akan menyelenggarakan pameran B2B (business to business) Indonesia International Electronics & Smart Appliance Expo 2019 (IEAE) di JIExpo Kemayoran pada tanggal 25…

Presiden Jokowi(Foto Setkab)

Selasa, 17 September 2019 - 05:00 WIB

Presiden Jokowi Ingatkan Pimpinan KPK Bijak Dalam Bernegara

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bahwa Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara, institusi negara. Untuk itu, Presiden mengingatkan pimpinan KPK untuk bijak dalam bernegara.…

Presiden Jokowi(Foto Setkab)

Selasa, 17 September 2019 - 04:12 WIB

Enam Pernyataan Sikap MPD Agar Presiden Jokowi Buka Dialog dengan KPK

Menyikapi perkembangan polemik terhadap revisi UU KPK yang semakin meruncing dan berpotensi mengganggu upaya pemerintah dalam memperbaiki perekonomian yg saat ini sedang mengalami goncangan…

Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara

Selasa, 17 September 2019 - 03:00 WIB

Garuda Indonesia-KPK Gelar Forum Profesional Berintegritas

Maskapai Nasional Garuda Indonesia bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan forum Profesional Berintegritas (PROFIT) dan Sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi yang…

Pusdiklat Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Lembaga Sertifikasi Profesi London School of Public Relations Jakarta (LSP LSPR), menggelar workshop dan uji kompetensi untuk profesi Humas.

Senin, 16 September 2019 - 21:22 WIB

Pusdiklat Mahkamah Agung RI Gandeng LSP LSPR Gelar Uji Kompetensi Humas

Kredibiltas dan kompetensi profesi Humas merupakan salah satu kunci dalam membangun persepsi publik yang akan tercipta.