Gelar Rakernas XX di Bintan, HKI Ulas Konsep Bank Tanah dalam Pengembangan Kawasan Industri

Oleh : Ridwan | Kamis, 25 Juli 2019 - 15:01 WIB

Rakernas Himpunan Kawasan Industri (HKI) XX (Foto: Industry)
Rakernas Himpunan Kawasan Industri (HKI) XX (Foto: Industry)

INDUSTRY.co.id - Kepri - Himpunan Kawasan Industri (HKI) kembali menggelar Rapat Kerja Nasional XX dan Business Forum dengan mengusung tema "Konsep Bank Tanah dalam Pengembangan Kawasan Industri". Acara yang dihelat berbarengan dengan HUT HKI ke-31 tersebut berlangsung di Bintan Lagoon Resort, Kepulauan Riau, Kamis (25/7).

Dalam sambutannya, Ketua Umum HKI Sanny Iskandar mengatakan, pemilihan tema tentang KOnsep Bank Tanah yang dikaitkan dengan kawasan industri sangat beralasan. Pasalnya, tata ruang dan tingginya perolehan tanah masih menjadi kendala besar bagi para pengelola kawasan industri.

"Tema ini juga merupakan pemikiran yang sangat strategis bagi HKI untuk meningkatkan peetumbuhan industri dan daya saing investasi dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi nasional, dimana kita sedang berhadpan dengan negara-negara di Asia dalam persaingan global yang semakin ketat," kata Sanny.

Menurutnya, konsep Bank Tanah bukanlah suatu konsep baru, hal ini telah berkembang dibeberapa negara sejak tahun 1904. "Bahkan, konsep Bank Tanah digunakan oleh pemerintah China untuk dijadikan alat pengendalian pola pertumbuhan perkotaan dan pengaturan harga tanah," jelasnya.

Sanny menjelaskan, tanah merupakan aspek yang sangat mendasar dan strategis dalam kegiatan investasi khususnya bagi kawasan-kawasan industri. Hal tersebut dikarenakan persoalan tanah merupakan awal dalam tahap pembangunan suatu kawasan industri. Lenih lanjut, ia menjelaskan bahwa, masih banyak kendala yang sering dirasakan oleh para pengolola yang akan mengembangkan kawasan industri terbentur permasalahan mulai dari tata ruang, persoalan hukum, sampai tingginya harga perolehan tanah.

"Permasalahan tanah telah menjadi hambatan utama pembangunan kawasan industri hingga mempengaruhi harga jual kavling industri," ungkap Sanny.

Beranjak dari sisi Peraturan Perundang–undangan masalah tanah/lahan untuk Industri sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang–Undang No.3 tahun 2014 Tentang Perindustrian pasal 62 Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin dan memprioritaskan tersedianya Infrastruktur Industri antara lain lahan Industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan industri.

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No.14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015–2035 mengamanatkan perlu adanya pembentukan kelembagaan dan regulasi Bank Tanah (land bank) untuk Pembangunan Kawasan Industri.

Jika kita kaitkan dengan RUU Pertanahan yang sedang dibahas di DPR masalah Bank Tanah telah dimuat dalam RUU tersebut yang selanjutnya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, dalam RUU tersebut bahwa keberadaan Bank Tanah bertujuan menjamin ketersediaan tanah dalam rangka, kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan, dan pemerataan ekonomi.

"Jika diharmonisasikan antara UU No. 3/2014 dan turunannya PP 14/2015 dengan RUU Pertanahan maka Konsep Bank Tanah untuk Pengembangan Kawasan Industri sangat tepat dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi," katanya.

Oleh karena itu, lanjut Sanny, hasil dari Sidang Komisi Rakernas nantinya akan menjadi salah satu rekomendasi HKI terkait Bank Tanah dan secara resmi akan disampaikan kepada Pemerintah konsep Bank Tanah terkait Kawasan Industri.

Menurut Sanny, persoalan kawasan industri yang kita hadapi saat ini tidak hanya terputus pada persoalan tanah. Masih terdapat hal–hal lain yang perlu diselesaikan seperti permasalahan terkait harga Gas, implementasi perijinan yang berhubungan dengan penerapan Online Single Submission (OSS) di daerah, dan kendala-kendala lainnya. 

"Permasalahan ini juga yang nantinya akan kami bahas dalam Sidang Komisi pada Rakernas XX HKI ini," tandasnya.

Sekedar informasi, ide Bank Tanah ini juga pernah disampaikan oleh Ketua Umum HKI ditahun 1994 sebagai respon terhadap konsep Bank Tanah yang dicetuskan oleh (almarhum) Presiden Soeharto pada tahun 1993 yang pada saat itu meminta Menteri Agraria/Kepala BPN untuk mengkaji gagasan Bank Tanah.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

PT Adhi Commuter properti (ACP) melakukan gebrakan terbaru yaitu dengan melakukan akuisisi terhadap PT Mega Graha Cipta perkasa (MGCP) yang merupakan anak usaha PT Cowell Development.

Selasa, 17 September 2019 - 05:19 WIB

PT Adhi Commuter Properti (ACP) Akuisisi Perusahaan untuk Gerak Cepat Kembangkan Kawasan TOD di Stasiun Bogor

Jakarta-PT Adhi Commuter properti (ACP) melakukan gebrakan terbaru yaitu dengan melakukan akuisisi terhadap PT Mega Graha Cipta perkasa (MGCP) yang merupakan anak usaha PT Cowell Development.…

Para penyelenggara pameran International Electronic & Smart Appliances Expo 2019 Hadirkan Produk Elektronik Terunik dan Terinovasi

Selasa, 17 September 2019 - 05:03 WIB

Sebanyak 31 Ribu Produk Elektronik dari Cina Akan Hadir di JIExpo Kemayoran

Jakarta-Chaoyu Expo kembali akan menyelenggarakan pameran B2B (business to business) Indonesia International Electronics & Smart Appliance Expo 2019 (IEAE) di JIExpo Kemayoran pada tanggal 25…

Presiden Jokowi(Foto Setkab)

Selasa, 17 September 2019 - 05:00 WIB

Presiden Jokowi Ingatkan Pimpinan KPK Bijak Dalam Bernegara

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bahwa Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara, institusi negara. Untuk itu, Presiden mengingatkan pimpinan KPK untuk bijak dalam bernegara.…

Presiden Jokowi(Foto Setkab)

Selasa, 17 September 2019 - 04:12 WIB

Enam Pernyataan Sikap MPD Agar Presiden Jokowi Buka Dialog dengan KPK

Menyikapi perkembangan polemik terhadap revisi UU KPK yang semakin meruncing dan berpotensi mengganggu upaya pemerintah dalam memperbaiki perekonomian yg saat ini sedang mengalami goncangan…

Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara

Selasa, 17 September 2019 - 03:00 WIB

Garuda Indonesia-KPK Gelar Forum Profesional Berintegritas

Maskapai Nasional Garuda Indonesia bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan forum Profesional Berintegritas (PROFIT) dan Sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi yang…