Pemerintah Resmi Pangkas PPh Properti Mewah Jadi 1% dan Mobil di Atas Rp2 M jadi 5%

Oleh : Ridwan | Selasa, 25 Juni 2019 - 13:10 WIB

Rumah Mewah (Ist)
Rumah Mewah (Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Pemerintah resmi menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) atas penjualan rumah dan apartemen dengan harga di atas Rp30 miliar kendaraan bermotor dengan harga di atas Rp2 miliar menjadi 1 persen.

Penurunan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92/PMK.03/2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 253/PMK.03/2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pemberli Atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah.

Dalam PMK ini disebutkan, bahwa barang yang tergolong sangat mewah di antaranya adalah: a. rumah beserta tanahnya, dengan harga jual atas harga pengalihannya lebih dari Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) atas luas bangunan lebih dari 400m2 (empat ratus meter persegi);

b. apartemen, kondominium dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) atas luas bangunan lebih dari 150m2 (seratus lima puluh meter persegi);

c. kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang, dengan harga jual lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000cc;

d. kendaraan bermotor roda dua dan tiga, dengan harga jual lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau dengan kapasitas silinder lebih dari 250cc.

Besarnya Pajak Penghasilan terhadap barang yang tergolong sebagai barang mewah sebagaimana dimaksud adalah:

1% (satu persen) dari harga jual tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) untuk a dan b;

5% (lima persen) dari dari harga jual tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) untuk huruf c dan d.

Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang melakukan pembelian barang yang tergolong sangat mewah.

"Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku sejak tanggal diundangkan," bunyi Pasal II PMK Nomor 92/PMK.03/2019 yang ditandangani Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 19 Juni 2019, dan diundangkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana, pada 19 Juni 2019.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto

Rabu, 18 September 2019 - 18:15 WIB

Menperin Akui Investasi Korsel Perkuat Struktur Industri Manufaktur RI

Kementerian Perindustrian aktif menarik investor Korea Selatan untuk terus menanamkan modalnya di Indonesia agar bisa memperkuat struktur sektor manufaktur di dalam negeri. Langkah ini juga…

Noesita Indriyani Ketua Panitia Pelaksana HLN ke-74.

Rabu, 18 September 2019 - 18:00 WIB

MKI Dukung Pengembangkan Energi Terbarukan dan Teknologi Terkait Listrik 4.0

Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) mengadakan press conference terkait “Road to HLN”, 20 Hari Menjelang Penyelenggaranaan Acara Hari Listrik Nasional ke-74. Pelaksanaan Press Conference…

Gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta

Rabu, 18 September 2019 - 17:12 WIB

Indonesia Fintech Expo 2019 Komitmen Regulator dan Industri Fintech Terhadap Inklusi Keuangan

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) akan menyelenggarakan Indonesia Fintech Summit & Expo 2019 pada tanggal 23 dan 24 September 2019 di…

Kepala BPPI Kemenperin Ngakan Timur Antara

Rabu, 18 September 2019 - 17:05 WIB

Kemenperin Tunjuk 10 Perusahaan Jadi Pilot Pendampingan Industri 4.0

Kementerian Perindustrian telah melakukan pendampingan implementasi perdana industri 4.0 kepada 10 perusahaan manufaktur nasional.

Direksi PT Kimia Farma (Persero) Tbk

Rabu, 18 September 2019 - 17:00 WIB

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kimia Farma (Persero) Tbk

PT Kimia Farma (Persero) Tbk (Kimia Farma) melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Jakarta pada Rabu, 18 September 2019. Keputusan RUSPLB menyetujui Penambahan Modal Perseroan…