Direktorat Jenderal HKI Tutup Ratusan Portal E-Dagang Bermasalah

Oleh : Wiyanto | Selasa, 21 Mei 2019 - 15:31 WIB

Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Direktorat Jenderal HKI Kemenhum-HAM, Brigjen Pol Reinhard Silitonga
Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Direktorat Jenderal HKI Kemenhum-HAM, Brigjen Pol Reinhard Silitonga

INDUSTRY.co.id

Jakarta - Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementrian Hukum - HAM melalui Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa telah menutup ratusan portal e-Dagang bermasalah yang merugikan pemilik merek dagang hingga pengguna akhir atau konsumen.

"Kami sudah tutup ratusan website bermasalah. Kami mengundang YLKI, Kementrian terkait seperti Kominfo, kami melakukan gelar perkara dan kami putuskan untuk ditutup," ungkap Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Direktorat Jenderal HKI Kemenhum-HAM, Brigjen Pol Reinhard Silitonga di sela buka puasa bersama Mansyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) di Jakarta, Senin (20/5/2019).

Dia menjelaskan, rata-rata ratusan portal e-Dagang yang ditutup adalah portal tidak berbayar seperti e-Dagang berbasis wordpress dan blog. Dalam prakteknya, pemilik blog menayangkan iklan produk dengan harga murah, dan hanya mencantumkan nomor kontak saja, tanpa menyertakan alamat.

"Saat dihubungi, harganya justru malah lebih tinggi berlipat-lipat dari yang tertera di situs. Ini tentu merugikan konsumen juga pemilik produk yang dipalsukan. Maka kita tutup ratusan situs tersebut," jelas Brigjen Pol Reinhard Silitonga.

Dalam penyelesaian laporan yang masuk, pihaknya telah membentuk tim verifikasi penutupan konten iklan di website. Di sisi lain, pelaporan masyarakat juga mengeluhkan lamanya proses pencabutan konten iklan yang melanggar tersebut. Padahal kewenangannya ada pada asosiasi e-commerce seperti idEA. "Jadi kami teruskan ke idEA," katanya.

Dia menambahkan, secara umum sepanjang 2018 ada 40 laporan pelanggaran merek yang masuk ke Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Merek. "50 persenya kita sudah selesaikan. Kalau periode Januari - Mei 2019 ini ada sekitar 20 laporan yang masuk. Bulan Mei saja ada 17 kasus," ujarnya.

Sementara itu Even Alex Chandra, Ketua Kebijakan Umum idEA mengatakan, ada ratusan juta konten iklan di e-commerce yang bermasalah. "Kami sebenarnya kesulitan juga. Karena sejatinya di awal itu sudah ada ketentuan bahwa tidak boleh menjual barang palsu yang melanggar merek dan HKI. Tetapi tetap saja ada yang upload iklan barang palsu. Bisa mencapai ratusan juta konten iklan," kata Alex di kesempatan yang sama.

Soal lambanya penanganan 'take down' konten iklan yang bermasalah, Alex menjelaskan biasanya ada pada link iklan yang dikirim pelapor tidak valid. "Proses take down itu 14 hari kerja. Ada yang sudah lengkap data-data resminya, lalu laporan pelanggaran via link iklan tidak bisa di-klik," jelas Alex.

Sementara Justisiari P. Kusumah – Ketua MIAP mengatakan, ada sejumlah sebab beredarnya barang palsu di situs e-Dagang. Pertama, dengan e-Dagang, akses pedagang dan pembeli tidak tersekat. "Kalau dulu suplayer besar saja yang bisa, sekarang dengan platform e-Dagang, pedagang bisa langsung jual barang ke end user," katanya.

Kedua, identitas tertutup juga membuat pelaku dagang curang dengan leluasa menjual produk palsu. Ketiga, proses pembayaran secara online juga menjadi penyebab. Karena selama kita bisa gunakan kartu kredit, atau fasilitas pembayaran online, pembeli bisa langsung bayar.

"Semua isu ini menarik dan serius. Karena permasalahan ini bukan hanya pemilik hak, juga platfom e-Dagang, aparat kepolisian, Bea Cukai. Jadi butuh upaya konstraktif kolaborasi untuk menangani masalah ini. Memang ada kesepaktan non formal untuk menanggulangi maslah ini. Tetapi belum cukup. Butuh kesepakatan formal. Karena unsur perlindungan konsumen dan produsen sangat penting," jelas Justisiari.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

BNI Syariah. (Foto: IST)

Rabu, 13 November 2019 - 22:21 WIB

BNI Syariah Catat Empat Kesepakatan Bisnis di Pembukaan ISEF 2019

Jakarta - BNI Syariah mencatatkan empat kesepakatan bisnis dalam acara business matching pada pembukaan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2019 di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (13/11) dihadiri…

Direktur Risk Management and Compliance Mandiri Syariah Putu Rahwidhiyasa dengan Direktur Utama PT Modern Industrial Estat Pascall Wilson

Rabu, 13 November 2019 - 21:52 WIB

Bentuk Kawasan Halal, Mandiri Syariah Gandeng Modern Industrial Estat

Jakarta—PT Bank Syariah Mandiri (Mandiri Syariah) menandatangani kerjasama Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Modern Industrial Estat, anak perusahaan PT Modernland Realty Tbk. Mou…

Direktur Utama PT Modern Industrial Estat Pascall Wilson bersama Direktur Managemen Resiko & Kapatuhan Bank Syariah Mandiri Putu Rahwidhiyasa, Direktur Bisnis SME & Komersial PT Bank BNI Syariah Dhias Widhiyati, Direktur Bisnis Komersial PT Bank BRI Syariah Kokok Alun Akbar, Chief Corporate Banking Officer PT Bank Muamalat Indonesia Irvan Y. Noor, serta Managing Director Barakah Halal Hub Taiwan Nurundin N.H Ting seusai penandatanganan perjanjian kerja sama

Rabu, 13 November 2019 - 20:00 WIB

PT Modern Industrial Estat Teken MoU dengan 4 Bank Syariah dan Barakah Taiwan Halal Hub

PT Modern Industrial Estat menjalin kerja sama dengan empat Bank Syariah di Indonesia serta Barakah Taiwan Halal Hub, yang merupakan sebuah kawasan yang memproduksi produk-produk halal terbesar…

Sistem pengolahan sampah terpadu

Rabu, 13 November 2019 - 19:30 WIB

Tangani Masalah Sampah Plastik, Inaplas Dorong Pengembangan Sistem Pengolahan Sampah Terintegrasi

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industru Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono mengakui bahwa hingga saat ini, sistem pengolahan sampah di Indonesia masih bekum sempurna.

Ilustrasi industri Kosmetik (Foto ist)

Rabu, 13 November 2019 - 17:35 WIB

Serap 675 Tenaga Kerja, Pelaku Industri Kosmetik Dalam Negeri Terus Tumbuh

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memastikan bahwa pelaku industri kosmetik dalam negeri terus bertumbuh hingga 153 perusahaan, sehingga total saat ini mencapai lebih dari 760 perusahaan.