Selasa, 20 Agustus 2019 | 05:30

COMPOSITE 6296.715 10.06 0.16%

MBX 1757.837 1.98 0.11%

KOMPAS100 1274.084 3.47 0.27%

DBX 1119.008 5.71 0.51%

LQ45 984.127 3.84 0.39%

INFOBANK15 976.515 1.1 0.11%

JII 675.593 2.95 0.44%

BISNIS-27 553.178 2.15 0.39%

IDX30 537.882 2.03 0.38%

IDXHIDIV20 503.107 1.58 0.32%

Investor33 453.572 0.35 0.08%

IDXBUMN20 405.624 1.76 0.44%

SRI-KEHATI 391.828 0.97 0.25%

MNC36 351.698 0.09 0.02%

PEFINDO25 338.863 2.09 0.62%

SMInfra18 339.38 3.41 1.01%

IDXSMC-LIQ 321.942 0.79 0.25%

IDXSMC-COM 268.591 0.1 0.04%

JII70 230.104 1.19 0.52%

ISSI 187.729 0.49 0.26%

I-GRADE 176.569 0.87 0.5%

IDXV30 141.325 1 0.71%

IDX80 139.907 0.49 0.35%

IDXG30 139.768 0.72 0.52%

Terkait Opsi Relaksasi Ekspor Mineral Mentah Archandra Belum Ambil Sikap

Oleh : Redaksi | Minggu, 13 November 2016 - 08:58 WIB

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Archandra Tahar

INDUSTRY.co.id - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Archandra Tahar belum bisa mengambil sikap terkait opsi untuk merelaksasi ekspor mineral mentah. Menurut Arcandra, seluruh opsi masih dipertimbangkan agar bisa mengakomodasi semua pihak.

“Beberapa opsi sedang dipertimbangkan. Kita lihat mana yang terbaik,” tutur Wamen Chandra, sapaan akrabnya di Jakarta, Jumat (11/11).

Sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot mengatakan, pemerintah belum memiliki keinginan untuk mengintervensi dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait pengelolaan di sektor tambang yang diatur dalam UU No 4/2009.

Bambang mengatakan perubahan UU Minerba mennjadi kewenangan dan inisiatif parlemen. Sejauh ini pemerintah belum mewacanakan untuk menyiapkan Perppu.

“Revisi UU Minerba memang inisiatif DPR dan kita tidak bisa intervensi sebelum mereka sampaikan draf yang kita harapkan bisa cepat,” ujar Bambang.(Hariyanto/ ipe)