Menteri Basuki: Pembangunan Infrastruktur Kerakyatan akan Kurangi Kesenjangan Antar Wilayah di Banten Diresmikan Presiden Jokowi, Jalan Tol Layang Japek Akan Kurangi Kemacetan Hingga 30 Persen Isuzu Bidik Target Ekspor 6.000 Unit Pick-up Traga Hingga Akhir 2020 12.12 realme Carnival Hadir dengan Diskon Hingga 60 Persen Digandeng Pos Indonesia, Sicepat Ekspres Bakal Lari Kencang Kemenperin Gandeng Startup Deteksi Permasalahan Sektor IKM EIGER Siap Jajal Kejamnya Gunung Hkakabo Razi Myanmar Lewat Ekspedisi Merah Putih

Jumat, 13 Desember 2019 | 04:01

COMPOSITE 6139.397 -40.7 -0.66%

MBX 1712.64 -10.94 -0.64%

KOMPAS100 1240.645 -8.46 -0.68%

DBX 1097.7 -9.17 -0.83%

INFOBANK15 990.17 -0.46 -0.05%

LQ45 982.23 -7.89 -0.8%

JII 679.452 -9.44 -1.37%

BISNIS-27 538.58 -5.17 -0.95%

IDX30 535.401 -4.34 -0.8%

IDXHIDIV20 483.747 -3.7 -0.76%

Investor33 453.291 -4.08 -0.89%

SRI-KEHATI 386.117 -2.93 -0.75%

IDXBUMN20 381.636 -1.48 -0.39%

MNC36 341.056 -2.02 -0.59%

PEFINDO25 332.829 -1.82 -0.54%

SMInfra18 318.036 -1.75 -0.55%

IDXSMC-LIQ 311.706 -2.17 -0.69%

IDXSMC-COM 256.709 -1.7 -0.66%

JII70 228.741 -2.74 -1.18%

ISSI 184.329 -1.73 -0.93%

I-GRADE 174.224 -0.68 -0.39%

IDXG30 140.687 -1.12 -0.79%

IDX80 138.916 -1.08 -0.77%

IDXV30 137.809 -1.61 -1.15%

Terkait Opsi Relaksasi Ekspor Mineral Mentah Archandra Belum Ambil Sikap

Oleh : Redaksi | Minggu, 13 November 2016 - 08:58 WIB

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Archandra Tahar

INDUSTRY.co.id - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Archandra Tahar belum bisa mengambil sikap terkait opsi untuk merelaksasi ekspor mineral mentah. Menurut Arcandra, seluruh opsi masih dipertimbangkan agar bisa mengakomodasi semua pihak.

“Beberapa opsi sedang dipertimbangkan. Kita lihat mana yang terbaik,” tutur Wamen Chandra, sapaan akrabnya di Jakarta, Jumat (11/11).

Sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot mengatakan, pemerintah belum memiliki keinginan untuk mengintervensi dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait pengelolaan di sektor tambang yang diatur dalam UU No 4/2009.

Bambang mengatakan perubahan UU Minerba mennjadi kewenangan dan inisiatif parlemen. Sejauh ini pemerintah belum mewacanakan untuk menyiapkan Perppu.

“Revisi UU Minerba memang inisiatif DPR dan kita tidak bisa intervensi sebelum mereka sampaikan draf yang kita harapkan bisa cepat,” ujar Bambang.(Hariyanto/ ipe)