Selaraskan Program Kementerian BUMN, Finnet Luncurkan Logo dan Tagline Baru Pindah ke Menara Astra, John Robert Powers Indonesia Tawarkan Dua Program Baru Perda Larangan Kantong Plastik Ganggu Perekonomian Nasional Jakpro Leaders Talk: BUMD DKI Jakarta Perkuat GCG Tegakkan Integritas IKM Jadi Tonggak Penggerak Ekonomi Kerakyatan Unilever Indonesia Lanjutkan Dukungan Untuk Lombok, Palu dan Donggala Melalui “Ramadhan Berbagi: Beli Kebutuhanmu, Beri Kebaikanmu” Bayer Luncurkan Redoxon Triple Action untuk Mengatasi Tantangan Daya Tahan Tubuh saat Berpuasa Ramadan

Selasa, 23 April 2019 | 21:57

COMPOSITE 6462.822 48.08 0.75%

MBX 1830.895 15.32 0.84%

KOMPAS100 1317.006 12.7 0.97%

DBX 1027.397 0.31 0.03%

LQ45 1022.498 9.94 0.98%

INFOBANK15 1009.928 0.11 0.01%

JII 703.766 11.73 1.7%

BISNIS-27 566.557 4.01 0.71%

IDX30 563.37 5.48 0.98%

IDXHIDIV20 527.89 4.22 0.81%

Investor33 476.628 4.1 0.87%

IDXBUMN20 441.012 5.04 1.16%

SRI-KEHATI 408.523 3.89 0.96%

MNC36 371.607 3.84 1.04%

SMInfra18 353.747 6.52 1.88%

PEFINDO25 342.157 -0.2 -0.06%

IDXSMC-LIQ 332.521 4.81 1.47%

IDXSMC-COM 273.881 1.62 0.59%

JII70 233.397 3.25 1.41%

ISSI 190.035 1.92 1.02%

I-GRADE 175.541 0.93 0.53%

IDX80 145.622 1.53 1.06%

Terkait Opsi Relaksasi Ekspor Mineral Mentah Archandra Belum Ambil Sikap

Oleh : Redaksi | Minggu, 13 November 2016 - 08:58 WIB

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Archandra Tahar

INDUSTRY.co.id - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Archandra Tahar belum bisa mengambil sikap terkait opsi untuk merelaksasi ekspor mineral mentah. Menurut Arcandra, seluruh opsi masih dipertimbangkan agar bisa mengakomodasi semua pihak.

“Beberapa opsi sedang dipertimbangkan. Kita lihat mana yang terbaik,” tutur Wamen Chandra, sapaan akrabnya di Jakarta, Jumat (11/11).

Sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot mengatakan, pemerintah belum memiliki keinginan untuk mengintervensi dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait pengelolaan di sektor tambang yang diatur dalam UU No 4/2009.

Bambang mengatakan perubahan UU Minerba mennjadi kewenangan dan inisiatif parlemen. Sejauh ini pemerintah belum mewacanakan untuk menyiapkan Perppu.

“Revisi UU Minerba memang inisiatif DPR dan kita tidak bisa intervensi sebelum mereka sampaikan draf yang kita harapkan bisa cepat,” ujar Bambang.(Hariyanto/ ipe)