Sumber Dana Reuni 212 Berasal dari Swadaya Masyarakat

INDUSTRY.co.id -

Jakarta - Reuni mujahid 212 seminggu lalu berjalan tertib dan damai. Jutaan masyarakat menghadiri acara tersebut, tidak hanya kalangan muslim, namun dari agama lain turut hadir. Sungguh fakta yang menyuguhkan kebinekaan Indonesia.

Ketua Panitia Reuni Mujahid 212 Ustad Bernard Abdul Jabbar mengatakan kehadiran jutaan masyarakat ini, merupakan kesadaran sendiri. Dananya juga dari kantong pribadi masing-masing yang hadir di acara tersebut.

"Aksi reuni 212 tisak dibiayai partai, Paslon Capres dan Cawapres, tapi murni donasi masyarakat. Bahkan panitia keluarkan dana awal. Kita masih ngutang biaya panggung, sound," katanya di Jakarta, Jumat (7/12/2018).

Ustadz Yusuf Muhamad Martak, Ketua Umum GNPF Ulama, menyampaikan reuni ini dalam jumlah sangat besar, tetap bisa menjaga keamanan, ketertiban, dan keharmonisan dengan sesama ummat Islam dan ummat beragama lain. Tidak ada kerusuhan apalagi chaos seperti yang sebelumnya ditudingkan pihak-pihak yang tidak rela ummat bersatu. Bahkan bisa dikatakan tidak satu ranting pun patah dan selembar pun rumput dipijak oleh jutaan ummat yang berkumpul di lokasi dan waktu yang sama. Tidak bisa tidak, bahwa untuk kesekian kalinya, perhelatan tersebut membuktikan bahwa ummat Islam solid, bermartabat, dan mencerminkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin.

"Alhamdulillah dengan izin dan kehendak Allah SWT, Reuni Akbar Mujahid 212 telah berlangsung dengan sukses pada 2 Desember 212. Hanya atas kuasa dan karunia Allah, Reuni dihadiri lebih dari 8 juta ummat Islam dan lintas agama yang datang dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan dari luar negeri," katanya.

Namun demikian, pasca Reuni Akbar Mujahid 212 yang Allah berkahi, berkembang dinamika dan berbagai pemberitaan dengan segala ragam tema dan tendensinya. Sehubungan dengan itu, kami Pengurus GNPF Ulama, FPI, dan PA 212, dengan ini menyatakan, pertama, bahwa ada pihak yang mempersoalkan bagian dari pidato Habib Muhammad Rizieq Shihab khusus nya yang menyatakan haram untuk memilih Jokowi, hal itu merupakan Fatwa Habib Rizieq Shihab sebagai Imam Besar Ummat Islam kepada pengikutnya, dan memberikan kebebasan bagi yang mengikutinya untuk menjalankan atau tidak. Silahkan saja untuk kubu petahana membuat fatwa, wajib pilih Jokowi sah-sah saja. Kedua, bahwasannya ada dugaan Habib Rizieq Shihab Kampanye. ini tidak melanggar UU Pilpres atau aturan KPU, sebab HRS bukan Capres, bukan Cawapres, bukan Caleg, bukan Tim Sukses, Bukan Panitia Reuni 212 dan bukan pula peserta Reuni 212.

Ketiga, bahwa aksi black out alias pemboikotan beberapa media mainstream dan televisi, baik swasta maupun milik pemerintah, mereka jelas-jelas menunjukkan sikap tidak berimbang dan keberpihakan luar biasa kepada penguasa. Keempat, bahwa dengan tindakan seperti pada poin 1 tersebut, sejatinya mereka telah melakukan bunuh diri massal karena mengkhianati sejarah dan menyakiti ummat Islam sebagai mayoritas penduduk sekaligus konsumen media.