DPR: Aksi Greenpeace Usik Kedaulatan Bangsa

Kegiatan semacam ini adalah bagian dari kampanye hitam sektor kelapa sawit. "Dan itu pasti pesanan negara maju produsen minyak nabati yang kalah bersaing dengan sawit," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauludi di Jakarta (2/10/2018).

Kata Viva, selama minyak sawit menjadi nomor satu dalam pasar minyak nabati dunia, kampanye negatif sawit akan selalu ada. “Kejadian ini akan terus berulang, selama sawit menjadi ancaman pasar minyak nabati mereka. Itu jelas karena persaingan dagang,” kata Viva.

Dalam kampanye negatif seperti ini, produsen sawit dituduh menghasilkan minyak “sawit kotor” karena menghancurkan hutan di Kalimantan dan Papua. Karena kalah bersaing itulah, menurut Viva, segala cara dilakukan LSM untuk menghancurkan sawit.

"Pemerintah tidak boleh tinggal diam dengan aksi LSM tersebut. Jika terbukti melanggar hukum, jangan ragu menindak LSM meskipun itu LSM internasional," kata Viva.

“Semua isu tersebut disuarakan oleh LSM berkedok lingkungan seperti Greenpeace itu. Jadi apa yang dilakukan Greenpeace dan grup musik Boomerang tersebut merupakan pesanan asing,” tegas Viva Yoga.

Ironisnya, lanjut Viva, LSM dan grup musik tersebut personelnya justru merupakan warga negara Indonesia (WNI). “Di mana jiwa nasionalisme mereka? Kok membela kepentingan asing ketimbang kepentingan nasional?,” katanya.

Dengan menghantam industri sawit, kata Viva Yoga, juga akan mengancam jutaan petani sawit. Sebab di industri sawit tidak hanya dikuasai oleh para pengusaha besar saja, tapi juga menjadi tempat jutaan petani dan pekerja menggantungkan hidupnya dari industri ini.

Oleh karena itu, Viva Yoga mendesak pemerintah bertindak tegas terhadap semua LSM berkedok lingkungan yang dalam kegiatannya justru mengebiri kepentingan nasional, entah itu komoditas sawit maupun komoditas lainnya.

Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) Bambang menilai kampanye hitam terhadap industri sawit bagian dari persaingan dagang. Upaya sistematis ini berpotensi mengganggu kegiatan ekspor di sektor perkebunan seperti kelapa sawit yang menjadi komoditas strategis nasional.

“Memang itu semua (kampanye) target mereka. Ujungnya kepada persaingan bisnis ya. Ada kepentingan di balik itu semua,” kata Bambang.

Menurut Bambang, kampanye ini jelas mengganggu eksistensi Indonesia di pasar global. Mengingat ekspor produk perkebunan terus meningkat sepanjang dua tahun terakhir.

Berdasarkan data Kementan, ekspor komoditas perkebunan tumbuh 26,5% menjadi Rp 432,4 triliun pada 2017. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan ekspor tahun 2016 sebesar Rp341,7 triliun. Dari keseluruhan komoditas perkebunan, kontribusi sawit terhadap ekspor perkebunan terbilang tinggi, ada pertumbuhan 25,8% dari Rp 241,9 triliun menjadi Rp 307,4 triliun pada 2017.

“Kampanye hitam tersebut merupakan bagian dari genderang, yang sengaja mereka ciptakan. Jelas kampanye ini mengganggu eksistensi ekspor kita,” jelasnya.

Bambang menyayangkan aksi Greenpeace dan Boomerang tersebut karena selama ini pemerintah sudah melakukan perbaikan tata kelola kebun seperti pengumpulan data kebun, mewajibkan pembangunan plasma, kewajiban sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) kepada perusahaan, dan sistem perizinan usaha kebun.

Terkait permintaan kebertelusuran (traceability), dikatakan Bambang, persoalan sawit rakyat di kawasan hutan masih tinggi. “Kalau traceability tetap dijalankan, bisa rawan gesekan sosial di masyarakat. Jadi, jangan asal bicara traceability juga,” paparnya.

Sementara itu, menanggapi aksi vandalistis Greenpeace, Direktur Eksekutif GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) Mukti Sardjono juga menyesalkan hal tersebut. Jika aksi Greenpeace dan Boomerang ditemukan unsur pelanggaran hukum, kami mendorong Grup Wilmar melaporkan LSM dan grup musik tersebut kepada pihak berwajib.

"Pasti aksi itu tanpa izin dan bukannya memasuki pekarangan orang tanpa izin itu sebuah tindak pidana," jawab Mukti singkat.