INDUSTRY.co.id - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Nasional membahas bidang pangan dan industri peternakan, terkait dengan masih rendahnya kontribusi pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
"Kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan domestik bruto (GDP) masih relatif rendah sebesar 13,8 persen, itu sudah termasuk perikanan. Sementara yang menjadi pendorong pertumbuhan pertanian masih dari kelapa sawit," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Pengolahan Makanan dan Peternakan Juan Permata Adoe, dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (29/11/2016).
Menurut Juan, saat ini tercatat sebanyak 40 persen tenaga kerja berasal dari sektor pertanian. Namun, GDP pada sektor pertanian tidak begitu maju pesat sehingga butuh dorongan Pemerintah agar produksi pertanian dapat meningkat mengingat besarnya jumlah kebutuhan pertanian Indonesia per tahunnya pada tahun 2030.
"Konsumsi nasional pada tahun 2030 akan terus melonjak seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang income per kapitanya di atas 3.600 dolar AS per tahun. Jumlahnya bisa berkisar 90 juta orang," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa setiap peningkatan produksi pertanian sekitar 6 persen maka mampu mendorong pendapatan sektor pertanian dan perikanan hingga 450 miliar dolar AS.
Untuk itu, butuh upaya menyeluruh untuk meningkatkan produksi sektor pertanian dari seluruh jajaran pemerintah terkait.
"Dengan potensi yang besar pada sektor pertanian dan perikanan, setidaknya dibutuhkan pertumbuhan tingkat produktivitas hingga 60 persen," ujarnya.
Pada kesempatan itu, dia menilai pemerintah perlu memberikan pelatihan pendidikan kepada para petani, yaitu vokasional atau pendidikan berjenjang bagi petani di berbagai daerah di Indonesia.
"Tantangan di produksi adalah urbanisasi dan penduduk yang terus berubah sehingga tenaga kerja di sektor pertanian terus berkurang," ujarnya.
Tantangan lainya adalah, perlunya sinkronisasi kebijakan pemerintah yang menginginkan peningkatan produksi pertanian dengan pembangunan infrastruktur.
"Pemerintah meminta harga bahan pangan stabil, tetapi tidak diiringi kebijakan, terutama pembangunan di sektor infrastruktur hingga ke pelosok, sehingga sering kali membuat biaya ekonomi produk-produk pangan dan pertanian menjadi makin mahal," ujarnya.
Untuk itu, tambah Juan, butuh pengembangan infrastruktur dan teknologi untuk melihat secara lebih jelas mengenai gambaran pemanfaatan lahan melalui pendekatan geospasial.
"Distribusi dan teknologi pertanian menjadi sangat penting. Dengan begitu, selain memenuhi kebutuhan dalam negeri, pemerintah juga bisa meningkatkan orientasi ekspor pangan ke negara-negara di dunia. Kami harapkan sinkronisasikebijakan dan target-target pertanian bisa diimplementasikan," tutupnya.
