BPJS Sekarang Lebih Efisien Sehingga Atasi Defisit

Oleh : Herry Barus | Rabu, 08 Agustus 2018 - 06:45 WIB

Wapres Jusuf Kalla (Foto Dok Industry.co.id)
Wapres Jusuf Kalla (Foto Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Wakil Presiden RI Jusuf Kalla meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk lebih efisien dalam memberikan pelayanan jaminan sosial kesehatan kepada masyarakat sehingga dapat mengatasi defisit anggaran di lembaga tersebut.

"Selama 4 tahun kita menjaga tarif yang terjangkau oleh masyarakat. Akan tetapi, di lain pihak pelayanannya makin banyak sehingga terjadilah defisit. Maka dari itu, diinstruksikan kepada BPJS Kesehatan agar lebih efisien," kata Wapres Jusuf Kalla di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (7/8/2018)

Efisiensi kinerja lembaga jaminan sosial tersebut, lanjut Wapres, dapat dilakukan dengan menerapkan kebijakan pelayanan kesehatan tepat guna yang biayanya dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

"Salah satu efisiensi itu ialah bagaimana pelayanannya tepat, artinya tepat itu adalah baik untuk konsumen (masyarakat) tetapi juga tidak menimbulkan ongkos yang berlebihan," tambahnya.

Selain itu, BPJS Kesehatan juga harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap institusi penyedia jasa layanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS.

"Harus dikontrol juga rumah sakit yang menyelenggarakan itu. BPJS Kesehatan diminta agar pengawasannya lebih baik lagi untuk menjamin kontrol itu," katanya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, dan Kepala BPJS Kesehatan Fachmi Idris untuk mendiskusikan lebih lanjut terkait dengan solusi defisit anggaran tersebut.

"Kami sudah beberapa kali rapat teknis di Kantor Kemenko PMK, ini pun juga sempat dibicarakan juga bersama Presiden. Namun, kelanjutannya tentu saya harus mengundang semua 'stakeholder', yaitu Kemenkes, Kemenkeu, BPJS, dan Kemenkumham untuk bisa menyatukan pemikiran dan mencari solusi terbaik," kata Puan di Jakarta, Selasa.

Laporan keuangan tahunan BPJS Kesehatan menunjukkan defisit sebesar Rp3,8 triliun pada tahun 2014, Rp5,9 triliun pada tahun 2015, dan Rp9,7 triliun pada tahun 2016, Rp9 triliun pada tahun 2017, dan diperkirakan Rp16,5 triliun pada tahun 2018.

Kemenko PMK seeperti dilansir Anytara juga masih menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengenai defisit tahun berjalan 2018.

"Belum (terima audit BPKP, red.), sedang dilakukan oleh Kementerian Keuangan memulai melakukan audit melalui BPKP. Sudah menjadi kesepakatan bahwa kami bersepahaman dengan semuanya, pemerintah dan BPJS untuk lebih transparan dalam melakukan audit sehingga meminta BPKP untuk melakukan audit," ujar Puan.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Kerjasama Grab dan Pegadaian

Rabu, 22 Mei 2019 - 12:51 WIB

Jaring Nasabah Baru, Pegadaian dan Grab Kerjasama Produk #PegadaianGrabBenefit

Kerjasama ini merupakan bentuk program #PegadaianGrabBenefit yang bertujuan untuk mendapatkan segmen nasabah baru yaitu Mitra Grab serta mendorong peningkatan kinerja bisnis Produk Kreasi Multiguna…

Dirjen Kemensos, Harry Hikmat (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 22 Mei 2019 - 12:48 WIB

Penyaluran Bansos PKH Makin Transparan Dengan OM-SPAN

Kementerian Sosial berkomitmen untuk menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel.

Indterior 2019 Akan Kembali Digelar

Rabu, 22 Mei 2019 - 12:02 WIB

Dukung Industri Interior Indonesia, Indterior 2019 Akan Kembali Digelar

Himpunan Desainer Interior Indonesia (HDII) DKI Jakarta dan PT Citra Inovasi Strategi (CIS) Exhibition kembali mengumumkan kolaborasi konsep unik & kreatif dalam rangka menyelenggarakan pameran…

Ilustrasi Balap Sepeda (Foto Ist)

Rabu, 22 Mei 2019 - 12:00 WIB

Tanpa Penjelasan Pasti, Balap Sepeda TdF dan TdT Ditiadakan

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Wayan Darmawa mengatakan pemerintah Provinsi NTT tidak menggelar kegiatan balap sepeda Tour de Flores (TdF) dan Tour…

Data Analyst Moka Hutami Nadya

Rabu, 22 Mei 2019 - 11:41 WIB

Semangat Bantu UKM, Moka Berbagi Strategi Bisnis dengan Tren Data Ramadan

Melalui medium microsite dan e-book Ramadan yang dapat diakses secara gratis, paparan data ini memberikan tiga gambaran utama untuk bisnis, yaitu dengan menunjukkan tren ritel dan F&B selama…