Tetaplah Setia pada Asas Hukum, Catatan Kritis atas Plt Gubernur Jabar

Oleh : Hinca Pandjaitan | Rabu, 20 Juni 2018 - 19:00 WIB

Sekjen DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan (Foto Dok Industry.co.id)
Sekjen DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan (Foto Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - TNI tetaplah TNI, fungsi dan tugasnya setia di asas hukum sebagai TNI. Tak lebih tak kurang. POLISI tetaplah POLISI, fungsi dan tugasnya setia pada asas hukum sbg POLISI. Tak kurang tak lebih. Pas. Kesetiaan pada asas hukum itu sudah diatur dan ditentukan serta ditetapkan oleh undang-undangnya masing-masing.

Salah satu ciri utama kedua institusi ini adalah bahwa dalam kontestasi politik pesta demokrasi, TNI dan POLRI tidak memilih dan tidak dipilih. Terang dan jelas aturan hukumnya. Setia pada asas hukum karena Indonesia negara hukum.

Pertanyaannya, dapatkah seorang TNI atau seorang Polisi mempunyai dan memiliki hak konstitusinya memilih atau dipilih sebagaimana masyarakat sipil? Tentu bisa dan juga boleh. Syaratnya ia harus mengakhiri masa jabatan kedinasannya itu. Ada banyak cara untuk itu. ALIH STATUS adalah salah satu cara yang disediakan regulasi kita. Kata “alih status” menyiratkan asas hukum adanya proses prosuderal yang harus dilewati yakni adanya permohonan dari yang bersangkutan dan disetujui oleh atasannya. Jadi status TNI atau Polisinya beralih menjadi tidak TNI dan tidak Polisi lagi, melainkan menjadi ASN (aparatur sipil negara) sesuai prosedural alih status yang dituju atau dimohonkan dan disetujui. Itulah proses hukum yang harus dipatuhi sebagai asas hukum bernegara, berbangsa dan berpemerintahan.

Tanri Bali, seorang yang cemerlang karirnya di TNI misalnya, ia sudah alih status, dari TNI menjadi PNS dengan menjadi jadi Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik di Kemendagri, baru kemudian diangkat jadi Plt Gubernur di Sulawesi Selatan pada waktu itu. Terang dan jelas. Tak ada yg salah. Prosesnya taat asas hukum.

Setia Purwaka, seorang perwira TNI berbintang yg karirnya pun cemerlang, bisa jadi contoh kedua yang baik utk dijelaskan. Ia sebelumnya sudah alih status dari TNI menjadi PNS utk kemudian menjadi Irjend di Kementrian Informasi dan Teknologi. Setelah itu baru kemudian diangkat jadi Plt. Gubernur Jatim pada masa itu. Taat asas dalam proses hukum alihstatusnya. Tak ada Malasminiatrasi disitu.

Sebaliknya, total berbeda dengan M. Iriawan yang masih belum bisa terang dan belum benderang dijelaskan proses alih statusnya, apakah sdh beralih status dari seorang Polisi yang dikenal karirnya cemerlang berpangkat bintang menjadi PNS (baca:ANS). Karena itu, perlu dijelaskan agar masyarakat mendapatkan informasi yang cukup dan tidak salah. Masyarakat itu punya “right to know”.

Lalu, bagaimana dengan Carlo Brix Tewu, yang juga seorang Polisi berkarir cemerlang sebelum diangkat jadi Plt Gubernur Sulbar pada waktu itu?

Publik belum aware pada masa itu, sehingga kalaupun pada masa itu tidak gaduh di ruang publik, tentulah harus dikatakan itu juga tidak benar. Jangan karena pada waktu itu tidak ketahuan, lalu kesalahan yang sama diulang lagi. Pengulangan kesalahan serupa itu pelanggaran atas asas hukum, yg oleh Ombudsman disebut Maladministrasi yang berakibat dapat dijatuhi sanksi hukum. Sungguh tak elok, sungguh tak bijak.

Karena itu, pemerintahan Jokowi perlu menjelaskan ke publik agar menjadi benderang dilihat dari dalam dan terang ditengok dari luar; apakah alih status yang memang dipersyarakatkan regulasi sdh dipenuhi atau belum, sebelum menjabat Plt Gubernur ?

Mari taat asas hukum dalam penyelenggaraan pemerihtahan. Itu syarat pemerintahan yang demokratis dan good governance dalam bingkai negara hukum.

DPR RI sebagai lembaga negara yang punya hak konstitusional mengawasi patut dan pantas bertanya soal ini. Menggunkan Hak Angket adalah sarana hukum yg tersedia secara konstitusional utk membut terang dan benderang apa yg dipertanyakan publik soal Plt Gubernur Jawa Barat hanya dalam hitungan hari jelang pesta demokrasi Pilkada2018.
 

HINCA IP PANDJAITAN XIII Sekjend DPP Partai Demokrat

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja (Foto Ist)

Rabu, 24 Juli 2019 - 07:00 WIB

Euromoney Nobatkan BCA sebagai Bank Terbaik

Kinerja, pencapaian, dan transformasi layanan perbankan yang dilakukan BCA menuai pengakuan hingga ke kancah internasional. Melalui ajang Euromoney Awards for Excellence 2019, PT Bank Central…

PT Jasa Marga

Rabu, 24 Juli 2019 - 07:00 WIB

Semester I 2019, Jasa Marga Catat EBITDA Sebesar Rp 3,34 Triliun

Pada Semester I Tahun 2019, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. berhasil mencatat EBITDA sebesar Rp3,34 triliun, tumbuh sebesar 15,4% dibandingkan dengan Semester I tahun lalu. Jasa Marga pada periode…

 Cabai di Pasar

Rabu, 24 Juli 2019 - 06:58 WIB

Program Simantri Sukses Tingkatkan Kesejahteraan Petani

Manggarai - Pelbagai upaya dilakukan Kementerian Pertanian guna meningkatkan kesejahteraan petani. Salah satunya SIMANTRI. SIMANTRI adalah Kegiatan Sistem Manajemen Pertanian Terintegrasi yang…

Direktur Konsumer Bank Bukopin Rivan A Purwantono dengan Presiden Direktur KB Insurance Cho Jeong Lae dan Direktur Operasional KB Insurance Hasan dengan disaksikan oleh Direktur Utama Bank Bukopin Eko Rachmansyah Gindo

Rabu, 24 Juli 2019 - 06:45 WIB

Bank Bukopin-KB Insurance Kerja Sama Asuransi Kerugian

Jakarta – PT Bank Bukopin Tbk dan PT KB Insurance Indonesia hari ini melaksanakan penandatanganan kerja sama penjualan Bancassurance Referensi dalam rangka produk bank untuk Asuransi Kendaraan…

Sriwijaya Air Dukung Pergelaran Jambore Sahabat Anak XXII

Rabu, 24 Juli 2019 - 06:00 WIB

Sambut HAN, Sriwijaya Air Dukung Pergelaran Jambore Sahabat Anak XXII

Sebagai salah satu bentuk kegiatan sosial dan bentuk kasih kepada penerus bangsa, Sriwijaya Air hadir dan turut mendukung kegiatan Jambore Sahabat Anak XXII. Kegiatan yang diprakarsai oleh Komunitas…