Jaksa Tolak Keberatan Mantan Ketua BPPN Syafruddin Tumenggung

Oleh : Herry Barus | Senin, 28 Mei 2018 - 14:20 WIB

Syafruddin Arsyad Temenggung, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). (Foto Ist)
Syafruddin Arsyad Temenggung, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). (Foto Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menolak keberatan (eksepsi) mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung.

"Intinya kami menolak eksepsi itu," kata JPU Haerudin di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (28/5/2018)


Dijelaskan, perbuatan terdakwa yang didakwa oleh penuntut umum adalah melakukan penghapusan piutang Bank Dagang Indonesia (BDNI) kepada petani tambak yang dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmadja (DCD) dan PT Wachyuni Mandira (WM) serta menerbitkan surat pemenuhan kewajiban pemegang saham meski SJamsul Nursalim belum menyelesaikan kewajibannya.

Kewajiban yang dimaksud adalah terhadap kesalahan dalam menampilkan piutan BDNI kepada petambak untuk diserahkan kepada BPPN seolah-olah sebagai piutang yang lancar.

"Perbuatan sebagaimana diuraikan pada dakwaan alternatif kesatu atau dakwaan alternatif kedua secara jelas merupakan suatu tindak pidana dan bukan dalam ranah hukum perdata," kata JPU.

Pada sidang 21 Mei 2018, pengacara Syafruddin menyatakan keberatan dengan laporan audit investigasi BPK karena dipakai KPK untuk menyatakan perbuatannya bersama pihak lain merugikan keuangan negara senilai Rp4,58 triliun.

"Laporan Audit Investagatif yang dituangkan dalam Laporan BPK Nomor: 12/LHP/XXI/08/2017 tanggal 25 Agustus 2017 tidak memenuhi standar pemeriksaan keuangan yang diatur oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sendiri yaitu peraturan BPK No. 1 tahun 2017," kata pengacara Syafruddin, Ahmad Yani pada Senin (21/5).

Selanjutnya pengacara Syafruddin juga menilai bahwa perbuatan kliennya dan Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) Dorojatun Kuntjoro-Jakti sudah memasuki materi pokok perkara.

"Tim penasihat hukum yang mendalilkan bahwa perbuatan terdakwa dan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti bukan penyertaan (medeplegen) melainkan perbuatan pembantuan yaitu Dorodjatun Kuntjoro-Jakti yang memutuskan sedangkan terdakwa memberi data, merupakan dalil yang telah memasuki materi pokok perkara tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada diri terdakwa yang seharusnya disampaikan pada pemeriksaan persidangan pokok perkara," tambah jaksa.

Menurut jaksa, penutut umum memiliki wewenang untuk penggabungan perkara bila waktunya sama atau hampir bersamaan, sekaligus pemisahan perkara sebagaimana pasal 142 KUHAP.

"Kami penuntut umum berkesimpulan surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan materil, dan majelis hakim berkenan memutuskan menyatakan keberatan tim penasihat hukum terdakwa dinyatakan ditolak, menyatakan surat dakwaan sah untuk dijadikan dasar memeriksa dan mengadili perkara pidana dan menyatakan sidang pemeriksaan perkara pidana terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum," kata jaksa seperti dilansir Antara.

Pada perkara ini Syafruddin Arsyad Temenggung selaku Ketua BPPN periode 2002-2004 didakwa bersama-sama dengan Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) Dorojatun Kuntjoro-Jakti serta pemilik Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan Itjih S Nursalim telah melakukan penghapusan piutang BDNI kepada petani tambak yang dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmadja (DCD) dan PT Wachyuni Mandira (WM) serta menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham sehingga merugikan keuangan negara hingga Rp4,58 triliun.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

PT Telkom Indonesia. (Foto: IST)

Jumat, 24 Mei 2019 - 17:17 WIB

Ririek Ferdiansyah Didapuk Jadi Dirut Telkom

Jakarta - PT Telkom Indonesia mendapuk Ririek Adriansyah sebagai Direktur Utama usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Samsung Galaxy A2 Core

Jumat, 24 Mei 2019 - 16:14 WIB

Samsung Luncurkan Galaxy A2 Core, Smartphone 4G Harga Satu Jutaan

Samsung Galaxy A2 Core dibenamkan Exynos 7870 dan Android Go mengoptimalkan performa dan baterai tahan lebih lama

Beras (Foto/Rizki Meirino)

Jumat, 24 Mei 2019 - 15:21 WIB

Sediakan Pangan Murah, Launching TTI Center Disambut Gembira Warga Bogor

Bogor - Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Ketahanan Pangan (BKP) terus memperluas jaringan Toko Tani Indonesia (TTI), sebagai pusat perbelanjaan yang menjual berbagai komoditas…

Bank Mandiri Syariah (Foto Ist)

Jumat, 24 Mei 2019 - 15:15 WIB

Mandiri Syariah Perluas Penggunaan Data Dukcapil

Jakarta — PT Bank Syariah Mandiri (Mandiri Syariah) memperluas pemanfaatan NIK data kependudukan dan KTP Elektronik Dukcapil.

PLN Hentikan 11 Proyek Pembangkit Listrik Kapasitas 147 MW

Jumat, 24 Mei 2019 - 13:27 WIB

Libur Lebaran, PLN Matikan 20 Pembangkit Listrik

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero akan mematikan 20 pembangkit listrik miliknya menyusul adanya potensi penurunan daya listrik di Hari Raya Lebaran.