INDUSTRY.co.id - Padang - Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar memaparkan pada April 2018 Padang mengalami inflasi 0,01 persen disumbang oleh naiknya harga bawang merah.
Kepala BPS Sumbar, Sukardi di Padang, Rabu (2/5/2018) menyebutkan selain bawang merah, bensin juga menjadi pemicu inflasi dengan andil 0,04 persen , mobil 0,02 persen, bawang putih 0,02 persen dan rokok putih 0,02 persen.
Pada sisi lain selama April sejumlah komoditas lainnya mengalami penurunan harga antara lain cabai merah, jengkol, teri, daging ayambras, sabun detergen, cabai rawit, tuna, buncis, udang basah, daun bawang dan komoditas lainnya.
Ia menjelaskan dari 23 kota di Sumatera 13 kota mengalami inflasi dan yang tertinggi terjadi di Pangkal Pinang sebesar 1,01 persen serta terendah di Kota Padang sebesar 0,01persen.
"Padang menduduki peringkat ke-13 dari seluruh kota yang mengalami inflasi di Sumatera dan urutan ke-53 secara nasional," lanjutnya.
Sementara berdasarkan pantauan dua pekan terakhir, harga bawang merah di Pasar Raya Padang menembus angka Rp38.000 per kilogram atau naik Rp18.000 dari harga normal yakni Rp20.000 per kilogram sejak dua minggu terakhir.
"Melonjaknya harga bawang merah ini disebabkan pasokan kurang dari daerah sentral yakni Kabupaten Solok," kata salah seorang pedagang di Pasar Raya Padang, Rizal.
Menurut dia kurangnya pasokan bawang merah di Padang disebabkan stok dari Kabupaten Solok didistribusikan ke luar daerah seperti Pulau Jawa sehingga harganya saat ini cukup melonjak.
Ia menyebutkan sejak dua minggu terakhir harga bawang merah terus melonjak dari harga normal Rp20.000 per kilogram naik ke Rp28.000 per kilogram, kemudian Rp34.000 per kilogram dan saat ini mencapai Rp38.000 per kilogram.
"Masyarakat sudah mulai mengeluhkan mahalnya harga bawang merah ini," ujarnya.
Sejalan dengan itu Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno meminta bupati dan wali kota di daerah itu lebih peduli terhadap inflasi dan tidak membiarkan begitu saja faktor-faktor yang dapat memicunya.
"Ketika harga pangan naik tak menentu, masyarakat tidak mampu beli, itu terjadi karena kepala daerah tidak peduli dan membiarkan saja, untuk mengatasi inflasi itu harus bersama-sama, jelasnya.
Ia meminta kepala daerah selalu menindaklanjuti setiap hasil pertemuan Tim Pengendali Inflasi Daerah karena tujuannya adalah untuk kebaikan masyarakat.
"Pemimpin harus peduli soal ini, jangan sampai autopilot jalan sendiri tanpa terasa adanya kehadiran kepala daerah," ujarnya.
Ia menambahkan pengendalian inflasi selain masyarakat nyaman juga akan menciptakan iklim investasi yang kondusif karena harga-harga stabil sehingga pemilik modal bisa memperkirakan kapan uangnya kembali.
