INDUSTRY.co.id - Jakarta, Sebanyak 28 BUMN berkolaborasi membentuk Private Investment Fund (PIF) dalam rangka menyokong pembangunan infrastruktur nasional.
Bahana ditunjuk sebagai pengelola dana investasi BUMN di bawah pengawasan PIF.
Komitmen pemerintah untuk menyediakan dan meningkatkan infrastruktur di seluruh Indonesia masih terus bergulir.
Meski beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah mengerjakan dan bahkan beberapa proyek infrastruktur telah selesai, namun pemerintah masih merasa perlu untuk menggenjotnya.
Demi bergulirnya pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas di seluruh Indonesia, Bahana Kapital Investa bersama 27 BUMN lainnya melalui dukungan kementerian BUMN sepakat akan membentuk perusahaan private investment fund untuk mengelola dana investasi yang dimiliki oleh sejumlah BUMN untuk selanjutnya dipakai membiayai sejumlah proyek infrastruktur yang strategis.
Bahana Kapital Investa bersama dengan Danareksa Capital yang merupakan anak usaha PT. Bahana PUI (Persero) dan PT. Danareksa (Persero) akan mengelola dana yang dimiliki oleh 8 perusahaan asuransi diantaranya Taspen, Askrindo, Asabri dan 13 dana pensiun (Dapen) diantaranya Dapen Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, Jasa Marga, Telkom dan lainnya.
Pengelolaan dana tersebut akan berada dibawah pengawasan Private Investment Fund yang diharapkan akan terbentuk dalam waktu dekat.
"Untuk membawa Indonesia mampu berkompetisi dengan negara tetangga di Asia Tenggara dalam menarik minat investor asing berinvestasi di Indonesia, kita harus mampu memberikan fasilitas infrastruktur yang memadai sehingga biaya logistik dapat ditekan,'' kata Marciano H Herman - Direktur Utama PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) yang juga Komisaris Bahana Kapital Investa.
''Melalui skema ini, kami meyakini percepatan pembangunan nasional bisa terlaksana sehingga geliat perekonomian akan semakin kuat kedepan,'' tambah Marciano.
Pembentukan private investment ini telah disepakati dalam MOU yang ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2018 oleh Bahana Kapital Investa dan Danareksa Capital beserta 27 BUMN lainnya langsung disaksikan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno didampingi oleh Deputi bidang usaha jasa keuangan Gatot Trihargo beserta Deputi bidang restrukturisasi dan pengembangan usaha Aloysius Kiik Ro.
Sebagaimana diketahui, dalam Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (APBN) 2018, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 410,7 triliun untuk belanja infrastruktur, naik dari anggaran tahun lalu sebesar Rp 388,3 triliun, yang antara lain akan dipakai untuk membangun 865 km jalan baru, 25 km jalan tol, 8.695 km jembatan, penyelesaian dan lanjutan pembangunan 8 bandara.
Namun dana ini tentunya belum cukup untuk mendanai seluruh proyek strategis nasional yang membutuhkan dana yang cukup besar.
Kehadiran BUMN Fund ini, diharapkan mampu berpartisipasi untuk mendukung pengembangan proyek infrastruktur lainnya.
''Kehadiran investment fund ini akan menjadi salah satu solusi bagi pendanaan infrastruktur yang lebih terorganisir, sekaligus mengoptimalkan pengelolaan dana milik BUMN baik dengan berinvestasi pada proyek maupun portofolio efek,'' kata Direktur Utama PT. Bahana PUI Marciano H Herman.
Sementara Menteri Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) Rini M Soemarno mengapresiasi rencana pembentukan BUMN Private Investment Fund tersebut.
Menurutnya hal itu bisa juga dimanfaatkan untuk membeli produk-produk pasar modal termasuk memberi dukungan kepada infastruktur yang belum brown field, atau masih green field.
Sebagaimana diketahui, proyek infrastruktur brown field adalah proyek-proyek yang bersifat melanjutkan proyek yang sudah ada.
Sementara itu, proyek infrastruktur green field adalah proyek yang benar-benar baru.
Rini mengungkapkan, saat ini pasar modal nasional dalam kondisi tertekan karena penguatan dollar AS. Akibatnya, nilai tukar rupiah melemah.
Meskipun demikian, menurutnya, fundamental ekonomi Indonesia dalam kondisi yang baik.
Sehingga, tidak seharusnya pasar modal Indonesia melemah.
"BUMN Fund inilah yang bisa menstabilkan pasar modal. Bisa masuk ke pasar modal beli saham, beli obligasi yang sedang turun," ungkap Rini.
Adapun Direktur Utama Dana Pensiun PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Saut Pardede yang dimintai tanggapannya dalam waktu berbeda menilai, sebenarnya selama ini tak ada kendala yang cukup berarti untuk berinvestasi di infrastruktur.
Pihaknya pun sudah memiliki porotofolio investasi di sektor ini, salah satunya dengan pembelian surat utang milik BUMN karya. Asalkan, kata dia, risiko dan returnnya sesuai.
Meski begitu, Saut menduga rasio utang dari BUMN karya sudah cukup besar.
"Mungkin BUMN infrastruktur sudah heavily indebted dalam utang sehingga perlu skema-skema baru dalam pendanaan," ujarnya belum lama ini.
Kemungkinan tingginya utang BUMN Karya juga diungkapkan Peneliti senior di Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri.
Menurutnya pembangunan infrastruktur sebenarnya lebih banyak mengandalkan pembiayaan dari dana internal BUMN yang mendapat penugasan pembangunan.
Menurut dia, infrastruktur yang sedang gencar dibangun oleh negara melalui BUMN kebanyakan berasal dari dana masing-masing perusahaan tersebut.
Bukan berasal dari utang yang diambil pemerintah langsung.
Bila berkaca pada laporan keuangan BUMN konstruksi dari keterbukaan informasi yang disampaikan beberapa waktu terlihat PT Adhi Karya Tbk (ADHI), tercatat memiliki liabilitas yang naik dari Rp 14,59 triliun menjadi Rp 22,46 triliun.
Angka itu terdiri dari total liabilitas jangka pendek sebesar Rp 17,6 triliun dan total liabilitas jangka panjang Rp 4,8 triliun.
Selanjutnya PT Waskita Karya Tbk (WSKT), memiliki liabilitas yang menunjukan juga naik signifikan dari Rp 44,56 triliun jadi Rp 75,14 triliun.
Terdiri dari jumlah liabilitas jangka pendek Rp 52,3 triliun dan jangka panjang Rp 22,8 triliun.
Sementara PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) total liabilitas-nya naik dari Rp 18,6 triliun menjadi Rp 31,05 triliun.
Terdiri dari liabilitas jangka pendek Rp 25,9 triliun dan jangka panjang Rp 5,07 triliun.
Adapun PT PP (Persero) Tbk (PTPP) jumlah liabilitas naik dari Rp 20,4 triliun menjadi Rp 27,5 triliun. Terdiri dari liabilitas jangka pendek Rp 20,69 triliun dan jangka panjang Rp 6,8 triliun.