Kemenhub Dorong BUP Perbarui Izin Konsesi

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mendorong Badan Usaha Pelabuhan (BUP) untuk memperbarui izin sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2015 Tahun Penyelenggaraan Pelabuhan Laut untuk melakukan kegiatan konsesi.

Kepala Sub Direktorat Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan Direktorat Kepelabuhanan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Ciptadi usai diskusi yang bertajuk "Evaluasi Izin Kepelabuhanan" di Jakarta, Rabu (14/3/2018) menyebutkan dari 223 BUP, baru 10 di antaranya yang melakukan kegiatan konsesi dan 14 lainnya masih dalam proses dan sisanya masih dievaluasi.

"Minimal yang belum dapat disesuaikan dulu izinnya, karena izin mereka keluar sebelum ada PM-nya," katanya kepada awak media.

Ciptadi menambahkan bagi BUP yang sudah melakukan kegiatan konsesi pun harus menyesuaikan perizinannya.

"Mereka harus menyesuaikan, sudah dapat konsesi pun harus disesuaikan perizinannya," katanya.

Dalam kesempatan sama, Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (Abupi) Aulia Febrial Fatwa menuturkan banyak kendala yag dihadapi BUP untuk mendapatkan izin konsesi, di antaranya investasi yang cukup besar untuk pembangunan fasilitas kepelabuhanan.

"Untuk melakukan konsesi pelabuhan, tidak hanya cukup punya kemampuan sumber daya manusia, tetapi harus ada investasi karena membangun fasilitas bisa terminal, bisa dermaga dan ini enggak murah," katanya.

Selain itu, dia menambahkan, persoalan lahan juga tidak mudah dan murah, belum lagi harus sesuai dengan standar kelaikan pelabuhan.

"Pengusaha tidak mudah dapat modal untuk berinvestasi, makanya selama tiga tahun ini baru ada studi, baru mencari lokasi mana yang tepat, lahannya belum dikuasai, bukan murah, sekarang satu meter sudah berapa," katanya.

Untuk itu, dia menyarankan, bagi BUP yang sudah memiliki kecukupan modal, segera mengajukan proposal untuk konsesi.

Aulia menuturkan sesuai dengan PM 15/2015, Ditjen Perhubungan Laut melakukan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan izin BUP setiap dua tahun sekali.

Berdasarkan hasil evaluasi, apabila terjadi perubahan data pada izin BUP, paling lama tiga bulan setelah terjadinya perubahan, BUP wajib melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk dilakukan penyesuaian.