Kenaikan Belanja Bantuan Sosial Menopang Konsumsi Kelas Menengah-Bawah

INDUSTRY.co.id - Jakarta -- Melemahnya daya beli masyarakat sepanjang tahun lalu, cukup memberi dampak yang berarti bagi perekonomian nasional, sehingga target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017, kelihatannya sedikit dibawah target.  Perbaikan dari harga komoditas juga belum memberi dampak signifikan terhadap perekonomian.
 
Dalam APBN-P 2017, target pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 5,2%. Bank Indonesia memperkirakan produk domestik bruto (PDB) sepanjang tahun lalu akan berada pada kisaran5,1% karena perbaikan konsumsi rumah tangga yang menjadi salah satu pilar bagi perekonomianIndonesia, belum cukup kuat meski investasi meningkat. 
  
Pada tahun ini, PT Bahana Sekuritas memperkirakan ekonomi akan tumbuh sekitar 5,2% karenamultiplier effect dari stabilitas kenaikan harga komoditas dunia akan mendorong ekspansiperekonomian serta langkah President Jokowi mendorong pembangunan infrastruktur di seluruhtanah air masih akan berlanjut, ditambah kenaikan alokasi bantuan sosial dalam APBN 2018, akan menopang pemulihan daya beli masyarakat kelas menengah-bawah. 
  
‘'Sepanjang tahun ini, pemerintah akan mendorong dan meningkatkan jumlah masyarakatpenerima subsidi bantuan pangan non tunai dari yang sebelumnya penerima subsidi beras,'' papar Analis Bahana Sekuritas Michael Setjoadi. ''Hal ini akan meningkatkan pendapatan rumahtangga serta mendorong penjualan barang konsumer yang bergerak cepat,'' papar Michael. 
  
Dalam anggaran 2018, pemerintah meningkatkan alokasi bantuan sosial sekitar 33% menjadi Rp78,2 triliun dari alokasi tahun lalu sekitar Rp. 59 triliun, seiring dengan konversi program subsidiberas (Rasta) menjadi Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Kenaikan ini akan meningkatkanpendapatan setiap rumah tangga setiap bulannya sekitar Rp 100.000 atau setara dengan 9,5% rata-rata konsumsi rumah tangga. 
  
Saat ini telah berdiri sekitar 7.733 e-warong tersebar di Sumatera dan Jawa, yang berfungsisebagai tempat bagi masyarakat untuk mendapatkan subsidi bahan pokok, dengan jumlah 1,42 juta rumah tangga telah beralih ke program BPNT dari yang sebelumnya penerima Rastra. Pemerintah menargetkan tahun ini sekitar 10 juta rumah tangga dengan pendapatan dibawahupah minimum regional (UMR) atau masuk dalam kategori masyarakat miskin, yang akanmendapatkan BPNT. 
  
Melalui program BPNT, masyarakat akan mendapatkan subsidi sebesar Rp 110.000/bulan, dariyang sebelumnya sebesar Rp 95.000 yang bisa dibeli dengan kartu e-money keluaran Bank Negara Indonesia (BNI), yang ditransfer setiap dua bulan dengan total Rp 220.000 untukmembeli 15kg beras, 2kg gula dan 1L minyak goreng. Kedepan, pemerintah akan melakukantransfer subsidi setiap bulan. 
  
''Berdasarkan survei pada satu e-warong yang kami datangi di Jakarta, penerima subsidimendapatkan kualitas beras yang lebih baik dibanding melalui program Rastra,'' ungkap Michael. ''Bila pemerintah sukses melakukan konversi 10 juta rumah tangga menggunakan BPNT padatahun ini, dampaknya akan menopang konsumsi masyarakat menengah-bawah,'' jelasnya. 
  
Dengan melihat program pemerintah yang masih ingin meningkatkan bantuan sosial sepanjangtahun ini demi menopang daya beli masyarakat bawah, Bahana masih merekomendasikan beliuntuk saham-saham konsumer terkait bahan pokok seperti Indofood CBP Sukses Makmur(ICBP) dengan target harga Rp 10.600, Mayora Indah (MYOR) dengan target harga Rp 2.700, Ramayana Lestari Sentosa (RALS) dengan target harga Rp 1.430.