Pemerintah akan Selesaikan Perbedaan Data Produksi Beras

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Pemerintah akan menyelesaikan persoalan mengenai perbedaan data menyangkut beras melalui penyempurnaan data luas panen dan produksi yang selama ini belum menyatu.

"Ke depan, pemerintah meminta BPS (Badan Pusat Statistik) dibantu oleh BPPT (Badan Pengkajian Penerapan Teknologi) untuk membuat pendataan dan perkiraan mengenai luas panen, produktivitas, dan produksi," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (15/1/2018)

Penyempurnaan data tersebut memungkinkan untuk menjadi dasar penugasan pemerintah kepada Perum Bulog untuk menyerap gabah dan beras petani.

Darmin juga mengatakan bahwa pemerintah sedang menyelesaikan kebijakan satu peta (one map policy) yang rencananya akan diluncurkan pada 18 Agustus 2018.

Percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta dilandasi oleh Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016. Kebijakan itu bertujuan mewujudkan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal guna percepatan pelaksanaan pembangunan nasional.

"Kebijakan satu peta sebagian besar sudah selesai. Melalui kebijakan satu peta yang mendukung data BPS, pemerintah akan mempunyai bukan hanya luas tanaman tetapi akan ada data irigasi terkait berapa luas yang mendapat pengairan," kata Darmin kepada awak media.

Ia melanjutkan bahwa dalam soal data ini, pemerintah akan memverifikasi melalui sampel agar ada pengecekan di lapangan sehingga pemerintah bisa mendahului untuk menghitung perkiraan produksi pada bulan-bulan ke depan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS Suhariyanto mengatakan pihaknya tidak merilis data produksi pangan sejak 2016 karena diduga terjadi 'overestimate'.

BPS ingin memperbaiki metodologi untuk penghitungan data produksi pangan dengan menggandeng BPPT menerapkan metode kerangka sampel area (KSA).

Metode tersebut menggunakan satelit dan aplikasi perangkat lunak yang akan memantau kondisi lahan pertanian secara berkala. KSA akan menggunakan satelit milik Lembaga dan Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN).

Dalam pemantauannya, BPPT menggunakan peta rupa bumi baik dari LAPAN, Badan Informasi Geospasial dan peta administrasi BPS untuk mengambil contoh sampel dari titik-titik koordinat yang ditentukan.

"Mulai bulan ini mulai melakukan pendataan. Perlu waktu lama karena memang kami ingin transparan," kata Suhariyanto.