INDUSTRY.co.id - JAKARTA, Setelah penantian panjang, DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang pada 19 November 2026.
Kehadiran aturan ini memperkuat upaya negara menelusuri dan memulihkan aset hasil kejahatan, mulai dari korupsi hingga berbagai tindak pidana lain yang merugikan masyarakat.
Mekanisme perampasan aset tetap mengedepankan proses pengadilan, memberikan perlindungan bagi pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah, serta membuka ruang pemulihan bagi korban. Dengan pengelolaan dan pengawasan yang akuntabel, upaya pemberantasan kejahatan diharapkan semakin kuat dan kerugian yang ditimbulkan dapat dipulihkan.
Tujuan Perampasan Aset
Pelaku tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hasil kejahatan juga harus dipulihkan. Kejahatan jangan sampai menjadi jalan untuk memperkaya diri.
Perampasan aset memperkuat upaya negara mengejar hasil tindak pidana dan memulihkan kerugian yang ditimbulkan. Pemulihan ini mencakup kerugian keuangan negara maupun hak masyarakat yang menjadi korban.
Bukan Cuma Tindak Pidana Korupsi
Aset yang berkaitan dengan tindak pidana berikut dapat menjadi objek perampasan berdasarkan ketentuan undang-undang:
- Korupsi.
- Narkotika dan psikotropika.
- Terorisme dan pendanaan terorisme.
- Penyelundupan manusia.
- Penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
- Perdagangan orang (TPPO).
- Penipuan dan/atau penggelapan berbasis teknologi informasi atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Prosesnya Tidak Langsung Main Rampas
Proses perampasan aset berjalan melalui tahapan yang melibatkan aparat penegak hukum dan pengadilan.
1. Penelusuran aset untuk mengungkap asal-usul dan kepemilikannya.
2. Penghentian transaksi, pemblokiran, dan penyitaan untuk mengamankan aset yang diduga terkait tindak pidana.
3. Pengajuan permohonan perampasan aset oleh Jaksa Pengacara Negara untuk mekanisme tanpa putusan pidana.
4. Pemeriksaan pengadilan untuk menilai bukti dan keberatan pihak terkait.
5. Putusan pengadilan menentukan apakah aset dirampas atau dikembalikan.
Aset Juga Bisa Dirampas Meski Pelaku Belum Dipenjara
Melalui mekanisme _non-conviction-based forfeiture_ (NCBF), negara dapat mengajukan perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana terhadap pelakunya.
Mekanisme ini hanya berlaku dalam kondisi tertentu, antara lain:
- Tersangka atau terdakwa meninggal dunia.
- Melarikan diri (DPO).
- Mengalami sakit permanen.
- Pelaku tidak diketahui atau keberadaannya tidak diketahui.
Nilai minimum aset untuk mekanisme perampasan tanpa putusan pidana adalah Rp1 miliar.
Permohonan tetap diperiksa dan diputus melalui pengadilan. Perampasan aset juga tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku.
Perlindungan Pihak Ketiga
Bagaimana jika aset yang dimohonkan untuk dirampas ternyata milik orang lain yang mendapatkannya secara sah?
Pihak yang merasa haknya dirugikan dapat mengajukan keberatan ke pengadilan. Mereka berhak menunjukkan bukti bahwa aset tersebut diperoleh secara sah dan tidak berasal dari tindak pidana.
Hak pihak yang tidak bersalah tetap mendapatkan perlindungan hukum.
Hasil Kejahatan Bisa Dikembalikan kepada Korban
Perampasan aset juga diarahkan untuk memulihkan kerugian masyarakat yang menjadi korban tindak pidana.
Melalui putusan pengadilan, aset dapat dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada korban maupun pihak yang berhak.
Mekanisme ini juga membuka jalan bagi pembayaran ganti kerugian, rehabilitasi, dan restitusi sesuai ketentuan hukum.
Pemulihan aset harus menghadirkan keadilan bagi mereka yang dirugikan.
Aset Hasil Kejahatan Dikelola Badan Khusus
Undang-undang mengatur pembentukan dua badan oleh Presiden:
1. Badan Pengelola Aset
Bertugas menyimpan, mengamankan, merawat, menilai, memanfaatkan, melelang, dan mengembalikan aset sesuai putusan pengadilan.
2. Badan Pengawas
Mengawasi tahapan perampasan dan pengelolaan aset, memastikan transparansi, serta menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran.