Highlights
  • Per 22 November 2026, setidaknya tujuh provinsi masih menjalankan program pemutihan atau keringanan pajak kendaraan hingga Desember 2026.
  • DKI Jakarta membebaskan sanksi administratif PKB dan BBNKB secara otomatis sampai 31 Desember 2026.
  • Jawa Tengah menghapus denda PKB, pajak progresif, dan denda SWDKLLJ sampai 28 Desember 2026.
  • Kalimantan Barat dan NTB menutup program lebih awal, yaitu 19 Desember 2026.
  • Program di Jawa Timur, Sumatera Utara, Riau, dan Kalimantan Selatan berakhir 30 November 2026.

Pemutihan pajak kendaraan masih bisa dimanfaatkan di sejumlah provinsi hingga akhir 2026. Bagi pemilik motor dan mobil yang menunggak, Desember menjadi kesempatan terakhir untuk membayar tanpa denda sebelum tahun berganti.

Hampir setiap tahun pemerintah provinsi menggelar program keringanan pajak kendaraan bermotor (PKB) menjelang akhir tahun anggaran. Tujuannya mengejar penerimaan daerah sekaligus membantu warga yang tertinggal membayar pajak tahunan.

Namun bentuk keringanannya tidak sama. Ada provinsi yang hanya menghapus denda, ada yang memangkas pokok tunggakan, dan ada pula yang fokus pada kendaraan mutasi dari luar daerah. Artikel ini merangkum provinsi yang programnya masih berlaku per 22 November 2026, lengkap dengan batas waktu dan syaratnya.

Jawaban cepat: Per 22 November 2026, pemutihan atau keringanan pajak kendaraan masih berlaku di DKI Jakarta (sampai 31 Desember), Jawa Tengah (28 Desember), Kalimantan Tengah (31 Desember), Kalimantan Barat (19 Desember), NTB (19 Desember), NTT (31 Desember), dan Sulawesi Utara (31 Desember). Program di Jawa Timur, Sumatera Utara, Riau, dan Kalimantan Selatan berakhir 30 November 2026.

Daftar Provinsi yang Masih Menggelar Pemutihan sampai Desember 2026

Berikut provinsi yang program keringanan pajak kendaraannya masih berjalan hingga Desember 2026, diurutkan dari batas waktu paling dekat. Data dihimpun dari pengumuman pemerintah daerah yang dilaporkan media otomotif hingga pertengahan November 2026.

ProvinsiBerlaku sampaiKeringanan utama
Kalimantan Barat19 Desember 2026Bebas denda PKB dan opsen PKB, bebas tarif progresif, diskon 50% pokok PKB untuk mutasi masuk
Nusa Tenggara Barat19 Desember 2026Diskon 50% pokok PKB untuk kendaraan pelat luar daerah yang mutasi masuk
Jawa Tengah28 Desember 2026Bebas denda PKB, pajak progresif, dan denda SWDKLLJ tahun sebelumnya
DKI Jakarta31 Desember 2026Bebas sanksi administratif PKB dan BBNKB, otomatis tanpa permohonan
Kalimantan Tengah31 Desember 2026Bebas tunggakan dan denda PKB, denda SWDKLLJ, BBNKB kedua, serta pokok PKB dan BBN untuk mutasi masuk
Nusa Tenggara Timur31 Desember 2026Bebas tunggakan dan denda PKB, wajib bayar pajak tahun berjalan
Sulawesi Utara31 Desember 2026Keringanan pokok PKB 25%, bebas pajak progresif, insentif mutasi masuk

Rincian bisa berubah sesuai keputusan daerah. Pastikan lagi ke Bapenda atau Samsat setempat sebelum datang.

DKI Jakarta: Denda Hapus Otomatis, Pokok Tetap Dibayar

Program di Jakarta berlaku sejak 2 November hingga 31 Desember 2026 berdasarkan Keputusan Kepala Bapenda DKI Jakarta Nomor e-0022 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 28 Oktober 2026.

Yang dihapus adalah sanksi administratif atau denda keterlambatan PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan karena penghapusan berlaku otomatis di sistem. Namun pokok pajak tetap harus dibayar penuh.

Sebagai gambaran, jika pokok PKB yang tertunggak Rp2,4 juta dan dendanya Rp360 ribu, maka selama program berlangsung pemilik cukup membayar Rp2,4 juta. Angka ini hanya ilustrasi; besaran sebenarnya tergantung jenis dan nilai kendaraan.

Jawa Tengah: Bebas Denda dan Pajak Progresif sampai 28 Desember

Program Jawa Tengah berjalan sejak 21 September dan berakhir 28 Desember 2026. Keringanannya mencakup penghapusan denda PKB, pajak progresif untuk kendaraan kedua dan seterusnya, serta denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tahun-tahun sebelumnya.

Ada pengecualian. Program ini tidak berlaku untuk keterlambatan pendaftaran kendaraan baru dan kendaraan yang mutasi keluar provinsi. Di luar program bebas denda, Jawa Tengah juga masih memberi diskon pokok PKB 5 persen hingga 31 Desember 2026.

Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Sulawesi Utara

Kalimantan Barat memberi paket paling lengkap: bebas denda PKB dan opsen PKB, bebas tarif progresif, bebas BBNKB kedua, diskon 50 persen pokok PKB untuk mutasi masuk berpelat Kalbar, dan diskon 30 persen pokok untuk tunggakan lebih dari setahun. Batasnya 19 Desember 2026.

Kalimantan Tengah membebaskan tunggakan dan denda PKB, denda SWDKLLJ tahun lalu ke bawah, BBNKB kedua, serta pokok PKB dan BBN bagi kendaraan yang mutasi masuk dari luar provinsi. Program ini berlaku 1 Oktober hingga 31 Desember 2026.

NTB fokus pada diskon 50 persen pokok PKB untuk kendaraan pelat luar daerah yang mutasi masuk, sampai 19 Desember 2026. NTT membebaskan tunggakan dan denda PKB periode 1 November sampai 31 Desember 2026, dengan syarat pajak tahun berjalan dibayar. Sulawesi Utara memberi keringanan pokok PKB 25 persen dan bebas pajak progresif sampai 31 Desember 2026, tetapi bukan program bebas denda umum.

Provinsi yang Programnya Berakhir November 2026

Beberapa provinsi besar menutup program lebih cepat. Pemilik kendaraan di wilayah berikut hanya punya waktu sampai akhir November.

NoProvinsi dan batas waktu
1Jawa Timur: 1 Oktober sampai 30 November 2026. Bebas sanksi administratif dan pajak progresif, plus keringanan pokok tunggakan untuk motor ojol, buruh, dan warga kurang mampu yang terdata.
2Sumatera Utara: 2 sampai 30 November 2026. Bebas pokok tunggakan PKB tahun ketiga ke atas dan denda PKB.
3Riau: sampai 30 November 2026. Penghapusan pokok tunggakan PKB tahun kedua ke atas dan denda PKB.
4Kalimantan Selatan: sampai 30 November 2026. Bebas denda PKB dan diskon PKB tahun berjalan.
5Kalimantan Timur: berakhir 22 November 2026. Maluku (19 November) dan Bali (11 November) sudah lebih dulu berakhir.

Syarat dan Cara Mengurus Pemutihan Pajak Kendaraan

Secara umum dokumen yang dibawa ke Samsat sama di semua provinsi. Siapkan KTP asli pemilik sesuai nama di STNK, STNK asli, serta bukti pembayaran pajak sebelumnya bila ada. Jika diurus atas nama orang lain atau perusahaan, bawa surat kuasa dan dokumen pendukung.

Untuk tunggakan lama, mutasi, balik nama, atau perpanjangan STNK lima tahunan, pembayaran harus dilakukan di kantor Samsat. Perpanjangan lima tahunan juga mewajibkan kendaraan dibawa untuk cek fisik nomor rangka dan mesin, dengan membawa BPKB asli.

Untuk pajak tahunan biasa, sebagian wajib pajak bisa membayar lewat aplikasi SIGNAL (Samsat Digital Nasional). Datanglah lebih awal di pekan terakhir program karena antrean Samsat biasanya memanjang menjelang batas waktu.

FAQ

1. Provinsi mana saja yang masih pemutihan pajak kendaraan Desember 2026?

Per 22 November 2026: DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, NTB, NTT, dan Sulawesi Utara.

2. Sampai kapan pemutihan pajak kendaraan di Jakarta?

Sampai 31 Desember 2026. Sanksi administratif PKB dan BBNKB dihapus otomatis, sedangkan pokok pajak tetap dibayar.

3. Apakah pemutihan di Jawa Timur masih berlaku?

Program Jawa Timur berakhir 30 November 2026.

4. Apakah pokok pajak ikut dihapus?

Umumnya tidak. Sebagian besar program hanya menghapus denda. Beberapa daerah seperti Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Riau juga memangkas pokok tunggakan tertentu.

5. Dokumen apa yang dibawa ke Samsat?

KTP asli pemilik, STNK asli, dan bukti pembayaran pajak sebelumnya. Untuk perpanjangan lima tahunan, bawa juga BPKB dan kendaraannya.

Kesimpulan

Masih ada tujuh provinsi yang membuka pemutihan atau keringanan pajak kendaraan hingga Desember 2026, dengan batas waktu paling awal 19 Desember di Kalimantan Barat dan NTB.

Pemilik kendaraan di Jawa Timur, Sumatera Utara, Riau, dan Kalimantan Selatan perlu bergegas karena program di sana berakhir 30 November 2026.