INDUSTRY.co.id - JAKARTA – Global Green Growth Institute (GGGI) bersama United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) meluncurkan policy paper yang mengkaji strategi pengembangan pasar karbon di tujuh negara Asia, termasuk Indonesia.

Kajian bertajuk Emerging Trends, Policy Signals and Pathways for Credible Carbon Pricing: China, Japan, Republic of Korea, Indonesia, Philippines, Thailand, and Viet Nam tersebut memetakan kesiapan negara-negara dalam membangun sistem perdagangan emisi atau Emissions Trading System (ETS) yang kredibel.

Peluncuran policy paper ini berlangsung dalam dialog COP31 bertajuk “Enhancing Domestic Carbon Markets in East Asia and Southeast Asia” di Paviliun Indonesia. 

Kegiatan tersebut diselenggarakan bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dan menghadirkan sejumlah pembuat kebijakan senior serta pakar untuk membahas penguatan pasar karbon domestik dan peluang kerja sama regional.

Melalui kajian tersebut, GGGI dan ESCAP menilai bahwa pengembangan pasar karbon tidak cukup hanya dengan membangun mekanisme perdagangan emisi. Negara-negara di kawasan juga perlu memperkuat regulasi, sistem pengawasan, serta instrumen penetapan harga karbon agar pasar berjalan secara transparan dan dapat dipercaya.

Policy paper tersebut mengidentifikasi tiga aspek utama yang perlu menjadi perhatian negara-negara Asia dalam mengembangkan pasar karbon yang kredibel.

Pertama, harmonisasi kerangka Measurement, Reporting, and Verification (MRV) atau pengukuran, pelaporan, dan verifikasi emisi. Keselarasan standar MRV dinilai penting untuk memastikan data emisi yang digunakan dalam perdagangan karbon memiliki kualitas dan kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, perluasan cakupan sektor dalam sistem perdagangan emisi. Semakin banyak sektor yang terlibat, semakin besar peluang pasar karbon untuk mendorong penurunan emisi gas rumah kaca secara lebih luas.

Ketiga, penguatan sinyal harga karbon. Penetapan harga yang tepat diharapkan mampu memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk mengurangi emisi sekaligus mendorong investasi pada teknologi dan energi yang lebih bersih.

Ketiga prioritas tersebut menjadi fondasi penting untuk membangun pasar karbon domestik yang kuat. Dalam jangka panjang, keselarasan kebijakan antarnegara juga dapat membuka peluang keterhubungan pasar karbon di kawasan Asia.

Indonesia Dorong Kerja Sama Regional Pasar Karbon
Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Elen Setiadi, menegaskan bahwa kolaborasi antarnegara memiliki peran strategis dalam mempercepat pengembangan pasar karbon.

Menurutnya, kerja sama regional dapat diwujudkan melalui penyelarasan regulasi, bantuan teknis, peningkatan kapasitas, serta pertukaran pengetahuan antarnegara.

“Kerja sama regional antara negara-negara di Asia Timur dan Asia Tenggara akan menjadi hal yang sangat penting dalam mendorong pengembangan pasar karbon melalui kerja sama regulasi, bantuan teknis, peningkatan kapasitas, serta pertukaran pengetahuan,” ujar Elen.

Ia menambahkan, pasar karbon berpotensi mendukung agenda perubahan iklim melalui mobilisasi pembiayaan transisi dan penciptaan insentif untuk menekan emisi. Dengan demikian, penguatan pasar karbon tidak hanya menjadi instrumen lingkungan, tetapi juga dapat menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi rendah karbon di kawasan.

Sekretaris Eksekutif ESCAP, Armida Salsiah Alisjahbana, menyampaikan bahwa negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik telah memperkuat komitmen iklim melalui peningkatan target Nationally Determined Contributions (NDC) serta penetapan target nol emisi bersih jangka panjang.

Namun, pencapaian target tersebut membutuhkan instrumen kebijakan yang efektif. Salah satunya adalah penetapan harga karbon atau carbon pricing.

Menurut Armida, pemberian nilai ekonomi terhadap emisi gas rumah kaca dapat mendorong penggunaan energi yang lebih bersih, memengaruhi keputusan bisnis dan investasi, serta menghasilkan penerimaan negara. Penerimaan tersebut selanjutnya dapat dimanfaatkan kembali untuk mendukung aksi iklim dan memastikan proses transisi menuju ekonomi rendah karbon berlangsung secara berkeadilan.

“Dengan menetapkan harga atas emisi gas rumah kaca, negara dapat mendorong solusi energi yang lebih bersih, memengaruhi keputusan bisnis dan investasi, serta menghasilkan penerimaan negara yang dapat diinvestasikan kembali untuk aksi iklim dan transisi yang berkeadilan,” jelas Armida.

Direktur Eksekutif GGGI, Sang-Hyup Kim, menilai bahwa perkembangan pasar karbon di negara-negara Asia memang berada pada tahapan yang berbeda. Meski demikian, seluruh negara memiliki arah dan tujuan yang relatif sama dalam mendorong pembangunan rendah karbon.

Menurutnya, penyelarasan fondasi penetapan harga karbon yang kredibel dapat menjadi langkah awal untuk membangun keterhubungan pasar karbon di Asia Timur dan Asia Tenggara.

“Dengan menyelaraskan fondasi penetapan harga karbon yang kredibel, negara-negara di Asia Timur dan Asia Tenggara dapat bergerak menuju keterhubungan pasar karbon yang membuka lebih banyak peluang bagi semua pihak. GGGI berkomitmen untuk mendukung negara-negara dalam membangun fondasi tersebut,” ujar Sang-Hyup Kim.

Policy paper ini merupakan bagian dari proyek East Asia Carbon Market Collaboration for Developing Asia yang diluncurkan pada September 2025.

Penyusunannya didasarkan pada konsultasi yang berlangsung pada Agustus dan September 2026 dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari lembaga pemerintah, regulator, pembuat kebijakan, sektor swasta, akademisi, lembaga pemikir, hingga profesional pembangunan.

GGGI, ESCAP, dan mitra lokal melaksanakan konsultasi di enam dari tujuh negara yang menjadi fokus kajian, yakni Tiongkok, Jepang, Republik Korea, Indonesia, Filipina, dan Thailand. Sementara itu, Vietnam juga termasuk dalam cakupan analisis policy paper tersebut.