INDUSTRY.co.id - JAKARTA – Ancaman perang siber atau cyber warfare mulai menjadi risiko strategis bagi dunia usaha. Serangan digital tidak hanya berpotensi mengganggu keamanan data, tetapi juga dapat melumpuhkan operasional perusahaan, menghambat rantai pasok, membocorkan rahasia dagang, hingga mengancam keberlangsungan bisnis.

Risiko tersebut menjadi perhatian dalam Talk Show Praktisi Bicara bertema “Mitigasi Perang Siber pada Dunia Usaha” yang diselenggarakan Gema Bela Negara berkolaborasi dengan SyaREA World di Sentul, Bogor, Kamis (12/11). Kegiatan ini dihadiri sekitar 50 pengusaha, akademisi, praktisi, dan mahasiswa dengan menghadirkan empat narasumber dari bidang teknologi informasi, intelijen, hukum, serta pengembangan teknologi digital.

Founder SyaREA World, Syamsul Safin, mengatakan perubahan lanskap ancaman digital, terutama di era kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), menuntut pelaku usaha untuk meningkatkan kesiapan dalam melindungi aset digital perusahaan.

Menurutnya, ketahanan bisnis ke depan tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan finansial, kualitas produk, dan strategi pemasaran. Perusahaan juga harus memiliki kemampuan melindungi sistem informasi, data, serta infrastruktur operasional dari berbagai ancaman siber.

Diskusi yang dimoderatori Ketua Umum Gema Bela Negara Juniawan tersebut mengangkat pendekatan kolaborasi tiga pilar atau triple helix dengan mempertemukan perspektif dunia usaha, akademisi, dan praktisi keamanan. Kolaborasi ini diharapkan dapat mendorong mitigasi ancaman siber menjadi bagian dari kebijakan dan praktik nyata di lingkungan perusahaan.

Rektor Institut Teknologi Indonesia sekaligus Guru Besar Sistem Informasi Manajemen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Syopiansyah Jaya Putra, menilai transformasi digital telah membuat berbagai fungsi bisnis semakin terhubung. Sistem penjualan, pembayaran, persediaan, logistik, hingga aplikasi mitra kini menjadi satu kesatuan ekosistem operasional.

Keterhubungan tersebut memang meningkatkan efisiensi bisnis, tetapi sekaligus memperluas potensi serangan. Celah pada akun administrator, koneksi antaraplikasi, maupun akses vendor dapat menjadi pintu masuk serangan yang berdampak terhadap berbagai layanan perusahaan.

Karena itu, menurut Syopiansyah, keamanan siber tidak bisa hanya dibebankan kepada divisi teknologi informasi. Direksi perlu terlibat dalam menentukan layanan bisnis yang paling kritis, menetapkan batas toleransi gangguan, memperjelas kewenangan ketika terjadi insiden, serta memastikan prosedur pemulihan berjalan efektif.

“Keamanan harus menjadi bagian dari perencanaan inovasi sejak awal (security by design), bukan ditambahkan setelah aplikasi atau layanan diluncurkan,” demikian salah satu pesan yang disampaikan Syopiansyah.

Ia merekomendasikan tiga langkah dasar untuk memperkuat ketahanan siber perusahaan, yakni mengenali dan melindungi aset digital, melakukan pemantauan serta merespons anomali, dan memastikan kemampuan pemulihan melalui pengujian pencadangan data serta simulasi insiden secara berkala.

Dari perspektif keamanan nasional, akademisi sekaligus pakar intelijen dan keamanan nasional Wawan Hari Purwanto mengingatkan bahwa dinamika geopolitik global telah memperluas medan konflik ke ruang digital. Persaingan antarnegara, spionase industri, pencurian kekayaan intelektual, hingga serangan terhadap infrastruktur energi dan keuangan berpotensi membawa dampak langsung terhadap sektor swasta.

Wawan memaparkan, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat sekitar 5,5 miliar anomali trafik ancaman siber sepanjang 2025. Sementara itu, pemantauan FortiGuard Labs pada November 2026 menunjukkan tingginya aktivitas serangan yang menyasar Indonesia, termasuk sektor perbankan, keuangan, dan asuransi.

Menurut dia, perusahaan perlu mengubah pendekatan pertahanan siber dari sekadar bereaksi setelah serangan terjadi menjadi sistem deteksi dini melalui pemantauan anomali, intelijen ancaman, dan pertukaran informasi antarpelaku industri.

“Pertahanan negara tidak lagi bisa dipisahkan dari keamanan bisnis. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, dan sektor swasta pun tidak akan sanggup menghadapi aktor negara sendirian,” tegas Deputi VII Badan Intelijen Negara (BIN) tersebut.

Selain mengancam operasional, serangan siber juga membawa konsekuensi hukum dan berpotensi memengaruhi kepercayaan investor terhadap perusahaan. Akademisi Business Law Department Universitas Bina Nusantara, Bambang Pratama, menyoroti bahwa kebocoran data bukan sekadar persoalan reputasi, melainkan dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelaku usaha.

Ia mengingatkan pentingnya kepatuhan perusahaan terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Kewajiban tersebut mencakup seluruh siklus pemrosesan data, mulai dari pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, pengiriman, hingga penghapusan.

Perusahaan juga perlu membangun tata kelola data atau data governance yang mencakup penilaian risiko, pengamanan sistem, pembatasan akses, dokumentasi pemrosesan, serta mekanisme pemberitahuan apabila terjadi kebocoran data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bambang menekankan bahwa fungsi legal dan teknologi informasi harus terintegrasi dalam satu sistem pengendalian risiko perusahaan. Dengan demikian, aspek kepatuhan hukum dapat berjalan beriringan dengan penguatan infrastruktur digital.

Sementara itu, Ketua Umum Indonesia Real World Asset Tokenization Association (IRWATA) sekaligus Co-Founder dan COO Nusantara.finance, Moch. Sabdo Yusmintiarto, memperkenalkan konsep The Sovereign Cyber Defense Triad. Konsep tersebut mengintegrasikan Honeycomb Database, AI Sentinel otonom, serta Sovereign Intranet dan Distributed Ledger Technology (DLT).

Menurut Sabdo, ketergantungan terhadap arsitektur digital yang terlalu terpusat dapat menciptakan single point of failure, yakni satu titik kegagalan yang berpotensi melumpuhkan banyak layanan sekaligus.

Oleh sebab itu, perusahaan perlu mempertimbangkan arsitektur digital yang lebih tangguh dan terdistribusi, sekaligus memiliki kemampuan mendeteksi serta merespons ancaman secara otomatis.

“Kedaulatan siber bukan sekadar membeli perangkat lunak antivirus termahal, melainkan merombak fondasi. Mulai dari siapa yang menguasai data, siapa yang memegang kendali algoritma AI, dan di mana buku besar kekayaan bangsa ini dicatat,” ujar Sabdo.

Berbagai perspektif dalam diskusi tersebut menunjukkan bahwa mitigasi perang siber membutuhkan pendekatan menyeluruh. Penguatan teknologi harus berjalan bersama tata kelola perusahaan, kepatuhan hukum, kesiapan sumber daya manusia, serta kolaborasi dengan pemerintah dan perguruan tinggi.

Bagi pelaku usaha, langkah mitigasi dapat dimulai dengan memetakan layanan dan data paling kritis, mengevaluasi akses karyawan maupun vendor, menerapkan autentikasi multifaktor, menguji pencadangan data, serta menyusun prosedur respons darurat.

Perusahaan juga perlu meningkatkan kompetensi karyawan secara berkelanjutan agar mampu mengenali ancaman seperti phishing, rekayasa sosial, dan berbagai bentuk manipulasi digital lainnya.

Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan pelaku industri juga dinilai dapat mempercepat kesiapan perusahaan melalui pengembangan talenta digital, laboratorium simulasi, hingga pengujian bersama terhadap berbagai skenario gangguan operasional.

Melalui forum tersebut, SyaREA World dan Gema Bela Negara mendorong agar keamanan siber ditempatkan sebagai bagian dari strategi bisnis dan investasi jangka panjang. Sebagai bentuk dukungan kepada pelaku usaha, SyaREA World juga menyediakan program bertajuk “AI for Business Owners”.

Program tersebut diarahkan untuk membantu pemilik bisnis memahami pemanfaatan kecerdasan buatan sekaligus menghadapi perubahan risiko dalam ekosistem digital.

Di tengah semakin terdigitalisasinya aktivitas ekonomi, kemampuan perusahaan menjaga keamanan dan keandalan sistem menjadi faktor penting dalam mempertahankan daya saing. Ketahanan bisnis tidak lagi hanya diukur dari kemampuan perusahaan mencetak pertumbuhan, tetapi juga dari kesiapan menjaga operasional tetap berjalan ketika serangan siber terjadi.