Defisit APBN Capai Rp 379,3 Triliun, Pemerintah Kejar Penerimaan Rp 590 Triliun hingga Akhir Tahun

INDUSTRY.co.id, JAKARTA— Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatatkan defisit sebesar Rp 379,3 triliun hingga akhir Oktober 2026. Angka tersebut setara dengan 1,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), seiring realisasi belanja negara yang masih lebih besar dibandingkan pendapatan.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, realisasi pendapatan negara hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp 2.618 triliun atau sekitar 83 persen dari target APBN tahun ini. Sementara itu, belanja negara telah mencapai Rp 2.997,2 triliun atau 78 persen dari pagu anggaran.

Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp 379,3 triliun antara pendapatan dan belanja negara.

"Defisit APBN 1,47 persen dari PDB dan ini juga on track menuju defisit sebesar 2,85 persen dari PDB," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Meski mencatatkan defisit, kondisi tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada akhir Oktober 2025, defisit APBN tercatat mencapai Rp 479,7 triliun atau 2,02 persen terhadap PDB.

Dari sisi penerimaan, pendapatan negara tumbuh 23,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun belanja negara meningkat 15,6 persen secara tahunan.

Pemerintah kejar penerimaan

Memasuki dua bulan terakhir 2026, pemerintah masih menghadapi pekerjaan untuk memenuhi target pendapatan negara. Kementerian Keuangan mencatat, penerimaan yang perlu dikumpulkan hingga akhir tahun mencapai sekitar Rp 590,1 triliun.

Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak masih harus menyumbang sekitar Rp 514 triliun. Hingga akhir Oktober, realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target tahun ini.

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 267,2 triliun atau 79,5 persen dari target. Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp 551,8 triliun atau telah melampaui target yang ditetapkan.

Di sisi belanja, pemerintah masih memiliki sekitar Rp 945,2 triliun anggaran yang perlu direalisasikan pada November dan Desember.

Suahasil mengatakan, pemerintah akan mempercepat penyelesaian belanja prioritas agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat. Namun, percepatan tersebut tetap harus memperhatikan prinsip efisiensi.

Menjaga ruang fiskal

Selain defisit anggaran, pemerintah juga mencatatkan keseimbangan primer positif sebesar Rp 114,8 triliun hingga Oktober 2026.

Keseimbangan primer merupakan selisih antara pendapatan negara dan belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Indikator ini menjadi salah satu ukuran untuk melihat kemampuan fiskal pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja tanpa memperhitungkan beban bunga utang.

Pemerintah menyatakan akan menjaga defisit APBN agar tetap terkendali dan berada di bawah batas 3 persen terhadap PDB.

Namun, tantangan fiskal pada penghujung tahun tidak hanya terletak pada kemampuan pemerintah meningkatkan penerimaan. Kualitas penyerapan anggaran juga menjadi perhatian, terutama agar percepatan belanja tidak mengorbankan efektivitas penggunaan uang negara.

Dengan kebutuhan penerimaan yang masih cukup besar dan belanja yang harus dipercepat, dua bulan terakhir 2026 akan menjadi periode penting bagi pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan fiskal.

Publik kini menantikan sejauh mana penerimaan negara dapat memenuhi target serta apakah percepatan belanja pemerintah benar-benar mampu memberikan dampak terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.