INDUSTRY.co.id, JAKARTA - Ketika Wakil Presiden yang pernah menawarkan 19 juta lapangan kerja mengundurkan diri, persoalan ketenagakerjaan tidak ikut selesai. Jutaan pencari kerja masih menunggu jawaban pemerintah.
Ada sesuatu yang perlu direnungkan dari peristiwa politik yang terjadi pada November 2026. Gibran Rakabuming Raka, sosok yang pernah berdiri di panggung debat Pilpres 2024 dengan membawa janji 19 juta lapangan kerja, kini dikabarkan telah mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Pengunduran diri itu dikonfirmasi Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi pada Rabu, 11 November 2026. Sejumlah media nasional, termasuk ANTARA, CNN Indonesia, dan Tirto, memberitakan perkembangan tersebut.
Di tengah dinamika politik yang menyertai keputusan itu, ada satu persoalan yang tidak boleh tenggelam: bagaimana nasib janji 19 juta lapangan kerja yang pernah ditawarkan kepada rakyat?
Gibran boleh meninggalkan jabatan. Peta politik boleh berubah. Bahkan komposisi kepemimpinan nasional mungkin akan mengalami penyesuaian. Namun, persoalan pengangguran tidak mengenal pergantian pejabat. Mereka yang belum memperoleh pekerjaan tetap harus menjalani kehidupan, membayar kebutuhan sehari-hari, dan menggantungkan harapan pada kebijakan negara.
Janji politik, bagaimanapun, tidak semestinya berakhir bersama perjalanan jabatan seseorang.
Janji yang lahir dari panggung debat
Publik tentu masih mengingat pernyataan Gibran dalam debat calon wakil presiden menjelang Pemilu 2024. Ketika itu, ia menawarkan penciptaan 19 juta lapangan pekerjaan sebagai salah satu agenda ekonomi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Janji tersebut bukan sekadar angka untuk memperindah program kampanye. Ia menyentuh persoalan mendasar bangsa: pekerjaan, penghasilan, kesejahteraan keluarga, dan kesempatan bagi generasi muda untuk membangun masa depan.
Gibran ketika itu mengaitkan penciptaan pekerjaan dengan hilirisasi industri, pemerataan pembangunan, ekonomi kreatif, dan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). ANTARA pada 22 Desember 2023 memberitakan gagasan tersebut sebagai bagian dari penjelasan Gibran dalam debat cawapres.
Kini, setelah perjalanan pemerintahan mengalami perubahan politik, masyarakat berhak mengajukan pertanyaan yang sama: sudah berapa banyak pekerjaan yang benar-benar tercipta?
Lebih jauh lagi, siapa yang akan memastikan target tersebut tetap menjadi agenda pemerintahan?
Pertanyaan ini penting karena janji 19 juta lapangan kerja disampaikan dalam kontestasi politik oleh pasangan Prabowo-Gibran. Dengan demikian, janji itu merupakan bagian dari mandat politik bersama, bukan semata-mata janji pribadi seorang calon wakil presiden.
Angka pengangguran masih menyimpan cerita
Data Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan gambaran bahwa persoalan ketenagakerjaan masih membutuhkan perhatian serius.
Dalam rilis 5 November 2026 mengenai kondisi ketenagakerjaan Agustus 2026, BPS mencatat terdapat 7,38 juta penganggur di Indonesia. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada pada angka 4,75 persen.
Memang, dibandingkan Agustus 2025, jumlah pengangguran turun sekitar 77.000 orang. Jumlah penduduk bekerja juga meningkat sekitar 1,44 juta orang.
Angka tersebut patut dicatat sebagai perkembangan positif. Namun, ia sekaligus menunjukkan bahwa jutaan orang masih belum memperoleh pekerjaan.
Ada hal lain yang perlu diperhatikan. Tidak semua orang yang tercatat bekerja otomatis menikmati pekerjaan yang layak. BPS juga mencatat 35,295 juta orang merupakan pekerja paruh waktu dan 12,844 juta orang masuk kategori setengah pengangguran pada Agustus 2026.
Dengan kata lain, persoalan ketenagakerjaan tidak cukup diukur dari banyaknya orang yang bekerja. Kualitas pekerjaan, kepastian pendapatan, perlindungan sosial, dan keberlanjutan pekerjaan juga harus menjadi ukuran.
Inilah tantangan yang seharusnya tetap menjadi perhatian pemerintah setelah Gibran mengundurkan diri.
Janji politik tidak boleh bergantung pada satu orang
Di sinilah letak persoalan yang lebih besar.
Jika penciptaan 19 juta lapangan kerja hanya dipahami sebagai janji yang melekat pada sosok Gibran, pengunduran dirinya berpotensi menimbulkan kesan bahwa agenda tersebut kehilangan penanggung jawab.
Padahal, dalam sistem pemerintahan presidensial, kebijakan penciptaan lapangan kerja merupakan tanggung jawab pemerintahan secara keseluruhan. Presiden, kementerian terkait, pemerintah daerah, serta seluruh lembaga yang memiliki kewenangan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan mempunyai peran masing-masing.
Karena itu, mundurnya Gibran tidak dapat dijadikan alasan untuk menghentikan, mengurangi, atau mengabaikan target yang pernah ditawarkan kepada rakyat.
Presiden Prabowo Subianto tetap memegang tanggung jawab memimpin pemerintahan. Kementerian yang menangani ketenagakerjaan, perindustrian, investasi, perdagangan, dan UMKM juga harus menjelaskan kontribusi kebijakannya terhadap penciptaan pekerjaan.
Pemerintah perlu menjawab secara terbuka: apakah target 19 juta itu tetap dipertahankan, bagaimana tahap pencapaiannya, dan siapa yang bertanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaannya?
Jangan sampai pergantian atau pengunduran diri pejabat justru membuat janji besar kehilangan arah.
Ekonomi tumbuh, tetapi pekerjaan harus ikut tumbuh
Persoalan berikutnya adalah kualitas pertumbuhan ekonomi.
Ekonom dan peneliti kebijakan publik selama ini mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Nailul Huda, ekonom yang pandangannya dikutip DetikFinance pada 6 Juni 2025 ketika membahas target 19 juta lapangan kerja, menyoroti tantangan daya serap tenaga kerja dan fenomena deindustrialisasi dini.
Pandangan tersebut relevan untuk dibaca kembali. Sebab, investasi besar tidak otomatis menghasilkan banyak pekerjaan apabila industri yang dibangun lebih mengandalkan mesin, teknologi, dan modal dibandingkan tenaga manusia.
Hilirisasi, misalnya, memang dapat meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Namun, keberhasilannya juga harus dilihat dari berapa banyak tenaga kerja lokal yang terserap, bagaimana kompetensi mereka meningkat, serta seberapa besar manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat sekitar.
Demikian pula pengembangan ekonomi digital dan kecerdasan buatan. Keduanya membuka peluang baru, tetapi juga menuntut keterampilan yang tidak dimiliki semua pencari kerja.
Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya memamerkan nilai investasi atau jumlah proyek yang diresmikan. Harus ada laporan terukur mengenai pekerjaan yang benar-benar tercipta.
Siapa yang kini memikul tanggung jawab?
Pengunduran diri Gibran menghadirkan pertanyaan tentang pertanggungjawaban politik.
Dalam demokrasi, jabatan dan mandat memang dapat berubah. Namun, janji yang disampaikan kepada masyarakat tidak otomatis gugur karena pejabat yang menyampaikannya tidak lagi berada dalam pemerintahan.
Ada perbedaan antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab politik. Ketika Gibran tidak lagi menjabat, kewenangan konstitusionalnya sebagai wakil presiden tentu mengikuti proses ketatanegaraan. Akan tetapi, janji yang disampaikan bersama Prabowo tetap menjadi bagian dari catatan politik pemerintahan yang memperoleh mandat rakyat pada 2024.
Di sinilah Presiden Prabowo perlu memberikan penjelasan.
Apakah target 19 juta lapangan kerja masih menjadi sasaran pemerintahan? Jika tetap dipertahankan, bagaimana pemerintah membagi target itu berdasarkan tahun, sektor, dan jenis pekerjaan? Jika terdapat perubahan strategi, apa dasar perubahannya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan upaya memperpanjang polemik politik. Justru itulah bagian dari pengawasan publik yang sehat.
Rakyat berhak memperoleh informasi, bukan sekadar penjelasan normatif bahwa pemerintah sedang bekerja.
Jangan biarkan rakyat kehilangan harapan
Pada akhirnya, perdebatan mengenai mundurnya Gibran mungkin akan terus memenuhi ruang pemberitaan. Ada persoalan konstitusi, dinamika partai politik, hubungan antarelite, dan masa depan pemerintahan.
Namun, di luar hiruk-pikuk tersebut, ada jutaan orang yang tidak mempunyai kemewahan untuk menunggu konflik politik selesai.
Seorang sarjana yang telah berbulan-bulan mengirimkan lamaran pekerjaan tidak bisa membayar kebutuhan hidup dengan berita politik. Seorang buruh yang kehilangan pekerjaan tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya dengan janji investasi. Seorang anak muda di daerah tidak cukup hanya mendengar bahwa pembangunan sedang berlangsung jika kesempatan kerja di lingkungannya tidak kunjung tersedia.
Mereka membutuhkan pekerjaan yang nyata.
Karena itu, pengunduran diri Gibran semestinya menjadi momentum untuk menguji kembali keseriusan pemerintahan dalam memenuhi janji penciptaan 19 juta lapangan kerja.
Tidak perlu ada upaya saling melempar tanggung jawab. Tidak perlu pula menjadikan perubahan politik sebagai alasan untuk menghapus target yang sudah pernah disampaikan.
Jika target itu masih realistis, pemerintah harus menyusun peta jalan yang transparan. Jika menghadapi kendala, sampaikan secara terbuka. Jika kebijakan yang ditempuh belum efektif, lakukan evaluasi.
Yang paling penting, masyarakat perlu mengetahui hasilnya.
Sebab, demokrasi tidak berhenti ketika pemilu selesai. Demokrasi justru memasuki tahap pembuktian ketika para pemimpin mulai menjalankan mandatnya.
Gibran mungkin telah mengakhiri perjalanannya di kursi wakil presiden. Tetapi 19 juta lapangan kerja bukan milik Gibran, bukan pula milik Prabowo atau partai politik pengusungnya.
Janji itu telah disampaikan kepada rakyat.
Dan rakyat tetap berhak menagihnya.
Jabatan boleh berganti, pemimpin boleh mundur, tetapi tanggung jawab terhadap harapan masyarakat tidak boleh ikut mengundurkan diri.
