INDUSTRY.co.id - JAKARTA, Pemerintah terus memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan masyarakat terdampak bencana mendapatkan dukungan untuk memulihkan kegiatan ekonomi.

Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite di Jakarta, Rabu (11/11).

Dalam rapat tersebut, Komite membahas wacana peningkatan target KUR tahun 2026 menjadi Rp 325 triliun serta usulan Rencana Tahunan Penyaluran (RTP) Kredit Program tahun 2027. Rapat juga membahas relaksasi bagi debitur KUR yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT), termasuk rencana pemberian keringanan suku bunga/marjin KUR pada 2027–2028.

Sepanjang 2026, manfaat Kredit Program semakin dirasakan pelaku usaha di berbagai daerah. Hingga 31 Oktober 2026, realisasi penyaluran Kredit Program mencapai Rp 300,8 triliun, atau 89,2 persen dari plafon yang telah didistribusikan sebesar Rp 337,4 triliun. Dari jumlah tersebut, 68,1 persen disalurkan ke sektor produksi di luar perdagangan.

Kualitas pembiayaan tetap terjaga, tercermin dari rasio kredit bermasalah (NPL) sebesar 2,14 persen per 30 September 2026. Sebagai tulang punggung Kredit Program, KUR mencatat realisasi Rp 271,3 triliun dengan jangkauan 4,2 juta debitur.

Jangkauan KUR juga diperluas melalui KUR Syariah dan KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia (KUR PMI).

Program lainnya turut memperkuat sektor produktif. Hingga 31 Oktober 2026, Kredit Program Perumahan (KPP) telah disalurkan sebesar Rp 29,2 triliun kepada hampir 120 ribu debitur untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah.

Kredit Alsintan senilai Rp 197,8 miliar telah menjangkau 285 debitur, sementara Kredit Industri Padat Karya (KIPK) senilai Rp 146 miliar dimanfaatkan 63 debitur.

“Kredit Program merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam membuka akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Kami berharap semakin banyak usaha rakyat yang tumbuh, menyerap tenaga kerja, dan naik kelas,” ujar Menko Airlangga.

Memasuki 2027, Komite menetapkan target penyaluran Kredit Program sebesar Rp 386,9 triliun. KUR direncanakan memperoleh porsi terbesar, yakni Rp 325 triliun.

Untuk sektor pertanian, Pemerintah menyiapkan Kredit Usaha Pertanian (KUP) dengan target Rp 1,3 triliun, yang terdiri atas KUP Alsintan Rp 300 miliar dan KUP Peternakan Rp 1 triliun.

Target lainnya meliputi KIPK Rp 600 miliar, KPP Rp 30 triliun, dan Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) Rp 30 triliun.

Perhatian Pemerintah juga tertuju pada debitur KUR yang terdampak gempa di NTT. Komite menyepakati relaksasi melalui restrukturisasi kredit berupa masa tenggang dan/atau perpanjangan tenor hingga tiga tahun.

Selain restrukturisasi, suku bunga/marjin KUR bagi debitur terdampak diringankan menjadi 0 persen pada 2027 dan 3 persen pada 2028, dengan dukungan pagu subsidi bunga/subsidi marjin reguler.

“Negara hadir bukan hanya dengan membuka akses permodalan, tetapi juga memastikan setiap rupiah subsidi sampai kepada pihak yang berhak,” pungkas Airlangga.

Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.