INDUSTRY.co.id, JAKARTA. Wakil presiden (wapres) baru yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto menghadapi pekerjaan rumah besar di bidang ekonomi. Di tengah ambisi pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027, masyarakat dan pelaku usaha membutuhkan bukti nyata, bukan sekadar janji atau program populis.
Pergantian posisi orang nomor dua di Indonesia setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada Kamis (12/11/2026) berlangsung ketika pemerintah tengah berupaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Reuters melaporkan, pengunduran diri Gibran terjadi di tengah meningkatnya tekanan politik dan kekhawatiran investor terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Nilai tukar rupiah bahkan sempat menyentuh rekor terlemah Rp 18.255 per dollar AS pada hari yang sama.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi wapres pengganti. Selain menjaga stabilitas politik, wakil presiden baru harus mampu memperkuat kepercayaan pasar dan memastikan agenda ekonomi pemerintah berjalan sesuai sasaran.
Target Ekonomi 6% Bukan Pekerjaan Ringan
Pemerintah telah memasang target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada 2027. Untuk mencapai sasaran tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut investasi perlu tumbuh hingga 7%.
Namun, target investasi tersebut bukan satu-satunya pekerjaan rumah. Pemerintah juga harus memperkuat konsumsi rumah tangga, industri manufaktur, ekspor, dan produktivitas tenaga kerja.
Mengutip pemberitaan dan data Bank Indonesia (BI) pada 5 November 2026, ekonomi Indonesia pada kuartal III-2026 tumbuh 5,47% secara tahunan atau year on year (yoy). Angka ini meningkat dibandingkan pertumbuhan kuartal II-2026 sebesar 5,29%.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,04%, sedangkan investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh 6,06%. Sementara itu, konsumsi pemerintah tumbuh 8,95% dan ekspor tumbuh 4,59%.
Data tersebut menunjukkan bahwa permintaan domestik masih menjadi penopang utama perekonomian. Namun, untuk mencapai pertumbuhan 6%, pemerintah membutuhkan akselerasi yang lebih kuat, terutama dari sektor investasi dan aktivitas produktif dunia usaha.
Investasi Harus Lebih dari Sekadar Angka
Tantangan berikutnya adalah memastikan investasi benar-benar menciptakan nilai tambah bagi perekonomian.
Dalam pemberitaan mengenai strategi pertumbuhan ekonomi 2027 pada 17 Oktober 2026, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut pemerintah menargetkan investasi sebesar Rp 2.258 triliun. Investasi perlu tumbuh 8%-9% untuk menopang target pertumbuhan ekonomi 6%.
Pemerintah juga menempatkan ekonomi digital sebagai salah satu sumber pertumbuhan baru. Tiga prasyarat yang ditekankan adalah peningkatan investasi, produktivitas pekerja, serta penguatan ekspor bernilai tambah.
Artinya, pekerjaan wapres baru bukan sekadar mengawal proyek strategis nasional atau menghadiri peresmian investasi. Lebih penting lagi, memastikan investasi tersebut terealisasi, menyerap tenaga kerja, dan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri.
Dunia Usaha Butuh Kepastian, Bukan Janji
Bagi kalangan pengusaha, pertumbuhan ekonomi yang tinggi membutuhkan iklim usaha yang mendukung. Kepastian hukum, konsistensi regulasi, kemudahan perizinan, serta stabilitas nilai tukar menjadi sejumlah faktor penting dalam pengambilan keputusan investasi.
Associated Press (AP) dalam pemberitaannya mengenai pengunduran diri Gibran pada 12 November 2026 juga menyoroti dinamika politik Indonesia dan potensi dampaknya terhadap stabilitas pemerintahan Prabowo.
Situasi tersebut menjadi pengingat bahwa stabilitas politik dan kepastian arah kebijakan merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan investor.
Wapres baru karena itu harus mampu menjadi penghubung efektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Jangan sampai program ekonomi hanya bagus di atas kertas, tetapi tersendat ketika masuk tahap implementasi.
Perlu Ukuran Kinerja yang Jelas
Pengamat ekonomi menilai, keberhasilan pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi perlu dilihat dari kualitas pertumbuhan itu sendiri. Pertumbuhan yang hanya ditopang belanja pemerintah tanpa diikuti peningkatan produktivitas dan investasi swasta berisiko tidak berkelanjutan.
Karena itu, wapres baru perlu memiliki indikator kinerja yang terukur.
Setidaknya ada empat indikator yang patut menjadi perhatian.
Pertama, realisasi investasi harus meningkat dan tidak berhenti pada komitmen penanaman modal.
Kedua, penyerapan tenaga kerja harus membaik, terutama di sektor industri pengolahan yang memiliki efek berganda terhadap perekonomian.
Ketiga, daya beli masyarakat harus terjaga agar konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang pertumbuhan.
Keempat, ekspor produk bernilai tambah harus meningkat sehingga Indonesia tidak terus bergantung pada komoditas mentah.
Pada akhirnya, jabatan wakil presiden bukan sekadar posisi politik. Di tengah target ekonomi yang semakin ambisius, wapres baru harus mampu memberikan kontribusi nyata terhadap arah pembangunan nasional.
Target pertumbuhan 6% pada 2027 tentu bisa menjadi modal optimisme. Namun, tanpa investasi yang terealisasi, produktivitas yang meningkat, dan lapangan kerja yang bertambah, angka tersebut berisiko hanya menjadi target di atas kertas.
Pasar dan masyarakat tidak membutuhkan lebih banyak omon-omon. Yang dibutuhkan adalah hasil kerja yang bisa diukur.
