INDUSTRY.co.id, JAKARTA – Pemerintah menghadapi pekerjaan besar dalam mengamankan penerimaan negara menjelang akhir 2026. Hingga Oktober, penerimaan pajak baru mencapai Rp1.796,8 triliun. Artinya, masih ada Rp514 triliun yang harus dihimpun dalam dua bulan terakhir tahun ini.
Besarnya kebutuhan penerimaan tersebut diungkapkan Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Suahasil mengatakan, pemerintah masih harus mengumpulkan penerimaan sebesar Rp590,1 triliun dari sektor perpajakan, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga Desember 2026.
"Untuk sisa November-Desember, seluruh teman-teman penerimaan pajak, kepabeanan cukai dan PNBP masih harus mengumpulkan Rp590,1 triliun, termasuk pajak di dalamnya adalah Rp514 triliun," kata Suahasil.
Ia menegaskan, penerimaan pajak memiliki peran penting dalam menopang pembiayaan belanja negara. Karena itu, pemerintah meminta dukungan masyarakat agar kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan terus meningkat.
"Rp514 triliun dipakai buat apa? Untuk belanja negara. Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat, seluruh media untuk kita bisa mengumpulkan penerimaan pajak karena itu akan digunakan untuk belanja negara juga," ujarnya.
Realisasi Pajak Baru 76,2 Persen
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penerimaan pajak hingga 31 Oktober 2026 tercatat sebesar Rp1.796,8 triliun atau sekitar 76,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun.
Sementara itu, proyeksi penerimaan pajak hingga akhir tahun berada di kisaran Rp2.310,8 triliun. Dengan demikian, pemerintah masih harus mengejar sekitar Rp514 triliun dalam sisa waktu dua bulan.
Di sektor lain, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp267,2 triliun atau 79,5 persen dari target.
Berbeda dengan pajak dan kepabeanan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) justru telah melampaui target. Hingga Oktober, PNBP mencapai Rp551,8 triliun atau 120,2 persen dari target.
"PNBP sudah di atas target, ini karena beberapa PNBP termasuk penertiban kawasan hutan dan surplus BI," kata Suahasil.
DJP Siapkan Sejumlah Strategi
Tantangan mengejar penerimaan pajak tersebut sebelumnya juga disampaikan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto.
Dikutip dari CNN Indonesia, Kamis (12/11/2026), Bimo menyebut Direktorat Jenderal Pajak masih membutuhkan sekitar Rp500 triliun untuk mengamankan penerimaan pajak hingga akhir tahun.
Untuk mengejar target tersebut, DJP menyiapkan sejumlah strategi, termasuk optimalisasi pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 melalui marketplace, pemungutan pajak transaksi digital luar negeri, serta penerapan pajak minimum global.
Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas basis pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak, baik individu maupun badan usaha.
Tantangan Penerimaan Negara Menjelang Akhir Tahun
Besarnya kebutuhan penerimaan dalam waktu relatif singkat menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah.
Pasalnya, penerimaan pajak tidak hanya bergantung pada kebijakan pemungutan, tetapi juga berkaitan dengan aktivitas ekonomi, kemampuan dunia usaha, konsumsi masyarakat, serta tingkat kepatuhan wajib pajak.
Dalam pemberitaan detikFinance, Jumat (13/11/2026), Suahasil juga menegaskan bahwa penerimaan pajak yang masih harus dihimpun tersebut akan digunakan untuk membiayai belanja negara.
Dengan sisa waktu November dan Desember, pemerintah kini berpacu mengoptimalkan penerimaan agar proyeksi akhir tahun dapat tercapai.
Keberhasilan mengumpulkan tambahan Rp514 triliun akan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kemampuan APBN membiayai berbagai program pemerintah dan kebutuhan pembangunan nasional.
