INDUSTRY.co.id - JAKARTA – Pemerintah kembali mendorong percepatan implementasi sistem pembayaran jalan tol nirsentuh tanpa henti atau Multi Lane Free Flow (MLFF) berbasis Global Navigation Satellite System (GNSS). Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan uji coba tahap kedua akan dilakukan dengan cakupan lebih luas melalui skema setengah komersial.

Langkah ini menjadi bagian dari evaluasi pemerintah untuk memastikan teknologi MLFF dapat diterapkan secara andal sebelum masuk ke tahap komersialisasi penuh. Pengujian lanjutan juga menjadi momentum untuk menilai kesiapan teknologi sekaligus keberlanjutan investasi yang telah ditanamkan pengembang sistem, PT Roatex Indonesia Toll System (RITS).

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pemerintah akan melakukan pengujian secara hati-hati untuk memastikan teknologi MLFF benar-benar sesuai dengan kondisi Indonesia.

“Secara jujur kita harus kaji, apakah MLFF ini memang bagus dan sesuai dengan kondisi kita. Tugas saya mempercepat agar prosesnya jelas dan tidak mengambang terlalu lama,” ujar Dody dalam keterangan tertulis, Senin (28/9/2026).

Pada uji coba tahap kedua, pemerintah akan meningkatkan skala pengujian dengan melibatkan volume kendaraan yang lebih besar serta berbagai pemangku kepentingan. Sejumlah instansi yang direncanakan terlibat antara lain kepolisian, pengelola Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pengujian kembali dilakukan di Jalan Tol Bali Mandara dengan skema setengah komersial. Skema tersebut ditujukan untuk memberikan gambaran lebih nyata mengenai kesiapan sistem apabila diterapkan dalam skala operasional yang lebih besar.

“Sekarang tantangannya melibatkan banyak orang dan instansi. Kita mau tes beneran dalam skala setengah komersial. Nanti dari situ baru kelihatan apakah teknologi ini benar-benar siap atau tidak,” kata Dody.

Di tengah proses evaluasi, RITS disebut telah mengucurkan investasi hingga Rp4 triliun untuk pengembangan sistem MLFF di Indonesia. Nilai investasi tersebut mencerminkan besarnya modal yang telah ditanamkan dalam pembangunan infrastruktur pembayaran tol berbasis teknologi digital.

Namun, pemerintah menegaskan keputusan mengenai kelanjutan proyek akan tetap mengacu pada kelayakan teknologi serta ketentuan kontrak yang berlaku. Dody mengatakan pemerintah akan melakukan audit secara menyeluruh sebelum menentukan langkah lanjutan terkait investasi dan implementasi MLFF.

Pemerintah juga tidak ingin mengambil keputusan secara terburu-buru. Evaluasi akan diarahkan untuk memastikan kepentingan publik, pengelola jalan tol, serta penyedia teknologi tetap terlindungi.

Uji coba tahap kedua sekaligus menjadi titik penting bagi transformasi sistem pembayaran tol nasional. Dengan cakupan kendaraan dan instansi yang lebih luas, pemerintah dapat memperoleh basis evaluasi yang lebih komprehensif sebelum menentukan apakah sistem tersebut dapat dilanjutkan menuju implementasi penuh.

Dari sisi industri transportasi, keberhasilan pengujian MLFF berpotensi mendorong modernisasi sistem pembayaran jalan tol sekaligus memperkuat integrasi ekosistem transportasi digital. Namun, kesiapan teknis dan pemenuhan aspek kontraktual masih menjadi faktor utama sebelum sistem masuk ke tahap komersialisasi.

Pemerintah menyatakan apabila MLFF terbukti siap secara teknis dan memenuhi ketentuan kontrak, proses dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

“Kalau sistemnya terbukti siap dan jujur secara teknis, baru kita bisa melangkah ke tahap berikutnya,” pungkas Dody.