INDUSTRY.co.id - Jakarta – Industri pusat data (data center) di Indonesia berpeluang menjadi salah satu magnet investasi terbesar dalam pengembangan ekonomi digital nasional. Namun, ambisi tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari ketersediaan listrik dan air, kesiapan teknologi, kepastian regulasi, hingga sumber daya manusia (SDM).
Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin), Faisol Riza mengungkapkan, berbagai persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam rapat perdana Tim Nasional (Timnas) Data Center yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, PT PLN (Persero), serta pelaku industri data center di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurut Faisol, pertemuan tersebut bertujuan mengidentifikasi berbagai hambatan yang berpotensi muncul, baik dalam proses investasi maupun operasionalisasi industri pusat data di Indonesia.
"Rapat pertama ini kita membahas dan mengidentifikasi beberapa persoalan yang muncul nanti ketika operasionalisasi data center dan investasi data center mungkin banyak," kata Faisol.
Dia menjelaskan, persoalan yang dibahas tidak hanya menyangkut regulasi, tetapi juga kesiapan infrastruktur pendukung. Pasokan listrik dan air menjadi perhatian utama mengingat operasional data center membutuhkan dukungan infrastruktur yang andal dan berkelanjutan.
Selain itu, pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional serta kesiapan SDM juga menjadi bagian dari agenda pembahasan.
Faisol menambahkan, rapat perdana tersebut akan ditindaklanjuti melalui sejumlah pertemuan teknis untuk membahas lebih mendalam persoalan yang telah teridentifikasi.
Dalam pembahasan tersebut, Kementerian Perindustrian juga mengusulkan pengembangan pusat data di sejumlah wilayah yang memiliki kawasan industri.
Terdapat sekitar 10 provinsi yang diusulkan untuk dikaji sebagai lokasi potensial pengembangan data center. Wilayah tersebut mencakup sejumlah kawasan di Jawa Tengah dan Jawa Timur serta beberapa daerah di luar Pulau Jawa.
Meski demikian, penentuan lokasi belum diputuskan. Pemerintah masih akan mempertimbangkan masukan dari kementerian dan lembaga terkait, termasuk kesiapan infrastruktur serta potensi masing-masing daerah.
Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Ichsan Zulkarnaen mengatakan, pembahasan selanjutnya akan diarahkan pada perumusan solusi atas berbagai tantangan pengembangan industri data center.
Menurutnya, persoalan energi, ketersediaan listrik, teknologi, hingga SDM akan menjadi materi pembahasan dalam pertemuan teknis berikutnya.
Dia menambahkan, pemerintah juga menjadikan pengembangan industri pusat data di negara tetangga sebagai referensi.
"Sementara ini kita masih juga melihat beberapa data center yang besar di Singapura dan juga Malaysia, itu menjadi salah satu benchmark kita," ujarnya.
Dari sisi infrastruktur, Direktur Retail dan Niaga PLN M. Fahrur Rozy menyatakan kesiapan perusahaan dalam mendukung peluang investasi industri data center di Indonesia.
Namun, pemenuhan kebutuhan listrik untuk industri tersebut tetap harus memperhitungkan ketersediaan pasokan bagi masyarakat. Dengan demikian, peningkatan kebutuhan energi untuk pusat data tidak sampai mengganggu pelayanan listrik kepada publik.
Sementara itu, Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Kartika Listriana menyatakan dukungan terhadap pengembangan industri data center, termasuk melalui penyelarasan perizinan pemanfaatan ruang laut.
Dukungan lintas kementerian dan lembaga dinilai penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus memastikan pembangunan infrastruktur pusat data berjalan sesuai ketentuan.
Besarnya peluang investasi industri ini juga tercermin dari proyeksi peningkatan kebutuhan kapasitas data center nasional.
Direktur Utama Telkom Neutra DC Rakhmad Tunggal Affirudin mengungkapkan, kapasitas data center yang saat ini beroperasi di Indonesia mencapai sekitar 600 megawatt (MW).
Angka tersebut diperkirakan meningkat signifikan seiring pertumbuhan ekonomi digital, pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), serta kebutuhan penyimpanan dan pengolahan data.
Berdasarkan proyeksi industri, kebutuhan kapasitas data center di Indonesia berpotensi mencapai 3 gigawatt (GW) hingga 11,7 GW pada 2030.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pembangunan infrastruktur pusat data membutuhkan investasi yang tidak sedikit.
Rakhmad memperkirakan kebutuhan belanja modal (capital expenditure/capex) pembangunan data center di Indonesia berkisar US$7 juta hingga US$9 juta per MW.
Besarnya kebutuhan investasi tersebut menunjukkan potensi ekonomi yang dapat ditangkap Indonesia apabila mampu mempercepat pembangunan ekosistem pusat data nasional.
Menurutnya, pengembangan industri data center juga memiliki peran strategis dalam memperkuat ekosistem digital dan AI sekaligus mendukung kedaulatan digital nasional.
Dengan potensi lonjakan kebutuhan kapasitas hingga 2030, pemerintah kini dituntut mempercepat penyelesaian berbagai persoalan mendasar. Kepastian regulasi, ketersediaan energi, infrastruktur pendukung, dan kesiapan SDM akan menjadi faktor penentu apakah Indonesia mampu menjadi salah satu pusat industri data center di kawasan Asia Tenggara.
