INDUSTRY.co.id - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mempercepat penerapan pendidikan gratis di seluruh sekolah negeri sebagai upaya memperluas akses pendidikan. Kebijakan tersebut mencakup jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD/TK) hingga SMA/SMK dengan total sekitar 164.000 sekolah negeri di Indonesia.
Kebijakan percepatan pendidikan gratis dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana, Rabu (23/9/2026).
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden memberikan arahan agar pendidikan gratis diterapkan di semua jenjang sekolah negeri.
“Penerapan pendidikan gratis di sekolah negeri, mulai dari PAUD/TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 164 ribu sekolah negeri pada jenjang tersebut di seluruh Indonesia,” ujar Teddy.
Tak hanya pendidikan dasar dan menengah, pemerintah juga menyiapkan perluasan akses ke pendidikan tinggi. Dalam waktu dekat, pemerintah akan mematangkan rencana pembebasan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN), termasuk uang kuliah tunggal (UKT) dan uang pangkal.
“Dalam 2–4 minggu ke depan, pemerintah akan mematangkan rencana penerapan Pendidikan Tinggi Negeri bebas biaya kuliah, termasuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan uang pangkal,” ungkap Teddy.
Di sisi lain, pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada pondok pesantren. Melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026, pemerintah membentuk Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama sebagai wadah khusus penanganan urusan pesantren.
Teddy menegaskan pembentukan Ditjen Pesantren menjadi bagian dari upaya memastikan pendidikan pesantren mendapat dukungan dalam penguatan pendidikan nasional.
“Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah untuk membuka akses pendidikan seluas-luasnya, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta memastikan setiap jalur pendidikan mendapat perhatian dan dukungan yang dibutuhkan,” tutur Teddy.
