INDUSTRY.co.id - TANGERANG — Pemerintah mendorong Indonesia menjadi salah satu basis investasi pusat data atau data center di tengah lonjakan kebutuhan energi untuk menopang ekspansi industri digital. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menilai, ketersediaan sumber energi terbarukan menjadi modal penting untuk menarik investasi tersebut.
Bahlil secara khusus menawarkan potensi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di sejumlah wilayah Indonesia kepada investor. Potensi PLTA Sungai Mamberamo di Papua disebut mencapai sekitar 23 gigawatt (GW), sementara Sungai Kayan di Kalimantan memiliki potensi sekitar 12 GW.
Dengan demikian, dua sumber air tersebut memiliki potensi pembangkitan sekitar 35 GW yang dapat menjadi salah satu basis pengembangan pasokan listrik bersih bagi industri digital.
Ajakan itu disampaikan Bahlil saat membuka Electricity Connect 2026 in Partnership with Enlit Asia di ICE BSD, Tangerang, Selasa (22/9). Forum tersebut dihadiri ribuan delegasi, investor, pelaku usaha, serta akademisi dari dalam dan luar negeri.
Bahlil mengatakan, kebutuhan energi di sejumlah negara mulai menghadapi tekanan seiring pertumbuhan industri digital dan meningkatnya permintaan terhadap energi baru terbarukan (EBT). Kondisi tersebut dinilai membuka ruang bagi Indonesia untuk menawarkan sumber energi yang tersedia di dalam negeri.
"Kita tahu bahwa di beberapa negara sekarang kebutuhan terhadap energi sudah mulai ngos-ngosan, apalagi energi baru terbarukan. Data center, wah, ini banyak sekali. Bapak-Ibu semua, tidak perlu ragu para investor kalau membangun data center di Indonesia," ujar Bahlil.
Menurut dia, Indonesia memiliki basis sumber energi yang beragam karena karakter geografisnya sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau. Potensi tersebut mencakup energi surya, air, panas bumi, hingga angin.
"Ada yang membangun di Kalimantan, ada yang membangun di Sumatera. Kalau ada yang mau air, PLTA di Papua, Sungai Mamberamo itu potensinya 23 gigawatt. Kalau di Kalimantan, di Kayan, kurang lebih sekitar 12 gigawatt. Banyak sekali," katanya.
Besarnya potensi energi tersebut menjadi semakin relevan bagi industri data center yang membutuhkan pasokan listrik dalam jumlah besar dan stabil. Di sisi lain, tekanan global untuk menggunakan energi yang lebih bersih membuat ketersediaan listrik berbasis EBT menjadi salah satu pertimbangan dalam pengembangan pusat data.
Pemerintah pun tengah menyiapkan kapasitas pembangkit baru melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. Dalam rencana tersebut, tambahan pembangkit ditargetkan mencapai 69,5 GW dengan sekitar 70% berasal dari energi baru terbarukan.
Selain itu, pemerintah menjalankan program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 GW yang ditargetkan rampung dalam tiga tahun.
"Ini bukan hanya tema, langsung dibuat program konkret," tegas Bahlil.
Dari sisi ekonomi, pemerintah juga melihat Indonesia memiliki basis pasar yang besar untuk menopang ekspansi industri digital. Bahlil menyebut ekonomi Indonesia pada kuartal II tetap tumbuh di atas 5%, dengan inflasi sekitar 3% di tengah ketidakpastian geopolitik.
Dengan populasi hampir 300 juta jiwa, kebutuhan terhadap layanan digital dan energi diperkirakan terus meningkat. Kondisi tersebut membuat pembangunan infrastruktur energi dan pusat data berpotensi berjalan beriringan, sekaligus mendorong investasi di sektor kelistrikan.
Namun, pengembangan data center tidak hanya membutuhkan kapasitas listrik, melainkan juga kepastian pasokan energi bersih dalam jangka panjang. Karena itu, pengembangan potensi PLTA, PLTS, dan sumber EBT lainnya menjadi bagian penting dari strategi pemerintah untuk meningkatkan daya tarik investasi industri digital.
Bahlil pun meminta investor memanfaatkan momentum tersebut untuk masuk ke Indonesia.
"Kalau mau investasi, ini momennya sekarang. Ini timing yang pas. Sekarang jangan tanya sumber daya alam, tapi saya tanya kepada Bapak-Ibu semua, apakah serius atau tidak untuk melakukan investasi di Indonesia?" tegasnya.
Electricity Connect 2026 mengusung tema "Powering Regional Sovereignty, Securing Energy Systems Resilience". Forum tersebut menjadi ajang untuk memperkuat keandalan, keterjangkauan, dan kebersihan sistem kelistrikan nasional di tengah ekspansi industrialisasi, hilirisasi, dan digitalisasi.
