INDUSTRY.co.id - JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai mengunci arah pengelolaan fiskal untuk 2027. Pemerintah mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp49,80 triliun untuk menopang lima program utama Kemenkeu sekaligus memperkuat peran APBN sebagai mesin pertumbuhan ekonomi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, usulan anggaran tersebut disusun dengan menjadikan kinerja Kemenkeu pada 2026 sebagai pijakan. Fokus pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan fiskal, tetapi juga mendorong reformasi penerimaan negara dan mempercepat belanja yang memiliki dampak berganda terhadap perekonomian.
“Capaian kinerja Kementerian Keuangan tahun 2026 yang positif menjadi fondasi dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2027. Perbaikan pengelolaan APBN akan terus dilakukan melalui reformasi sistem perpajakan dan bea cukai, percepatan belanja dengan fokus pada program yang memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan dan kesejahteraan, serta menjaga defisit dan utang dalam batas aman,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (7/9/2026).
Lima program yang disiapkan Kemenkeu mencakup Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi; Pengelolaan Penerimaan Negara; Pengelolaan Belanja Negara; Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko; serta Dukungan Manajemen.
Arah kebijakan tersebut menunjukkan Kemenkeu ingin memperkuat sisi penerimaan sekaligus memastikan belanja negara lebih produktif. Pada sisi kebijakan fiskal, misalnya, pemerintah akan mendorong harmonisasi kebijakan untuk menghilangkan hambatan investasi atau debottlenecking, memperkuat kebijakan ekspor sektor strategis, serta mengoptimalkan kebijakan nilai pabean dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor telekomunikasi.
Pemerintah juga akan memperkuat ekosistem profesi penunjang sektor keuangan dan tata kelola kerja sama pembangunan internasional. Langkah ini menjadi bagian dari agenda transformasi ekonomi yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing investasi Indonesia.
Di sektor penerimaan, Kemenkeu akan mengintegrasikan proses bisnis ekspor-impor dan logistik. Pemerintah juga menyiapkan penguatan pencegahan serta penanganan sengketa perpajakan internasional, pembentukan joint task force untuk memberantas peredaran barang ilegal, hingga pengawasan PNBP sumber daya alam minyak dan gas bumi.
Sentralisasi layanan perpajakan dan transformasi pengawasan tempat penimbunan berikat turut masuk dalam agenda. Artinya, reformasi penerimaan tidak hanya diarahkan untuk mengejar tambahan pemasukan negara, tetapi juga mempersempit ruang kebocoran dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak maupun pelaku usaha.
Sementara dari sisi belanja, pemerintah akan memperkuat pengelolaan keuangan negara dan daerah. Modernisasi sistem penganggaran dan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah menjadi bagian penting agar belanja pemerintah semakin efektif dalam menopang aktivitas ekonomi.
Kemenkeu juga menempatkan pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko sebagai salah satu prioritas. Program ini antara lain diarahkan untuk mendukung kemandirian energi melalui penjaminan pemerintah, mempercepat pembangunan infrastruktur melalui pembiayaan kreatif, serta mengoptimalkan layanan lelang dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).
Di tengah tuntutan efisiensi birokrasi, transformasi digital juga mendapat porsi besar. Kemenkeu akan memperkuat Sistem Indonesia National Single Window (SINSW), Sistem Informasi Penilaian Nasional, Core Tax System, sistem penanganan tindak pidana perpajakan, hingga Smart Customs and Excise System.
Digitalisasi juga akan diperluas melalui Office Automation Kemenkeu dan perbaikan pola mutasi pegawai. Dengan demikian, anggaran yang diusulkan bukan hanya untuk menopang operasional kementerian, tetapi juga membiayai transformasi sistem pengelolaan fiskal.
“Alokasi ini diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas fiskal, memperkuat layanan publik, serta mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Purbaya.
Besarnya pagu yang diusulkan menjadi penting di tengah kebutuhan pemerintah menjaga ruang fiskal. Kemenkeu harus menyeimbangkan agenda mendorong pertumbuhan dengan disiplin menjaga defisit dan utang tetap terkendali.
Karena itu, efektivitas belanja menjadi salah satu kunci. Pemerintah menargetkan setiap rupiah yang dialokasikan dapat memberikan dampak lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan lima program tersebut, Kemenkeu menempatkan reformasi fiskal sebagai agenda berkelanjutan pada 2027. Pemerintah tidak hanya mengejar penerimaan yang lebih optimal, tetapi juga berupaya memastikan APBN bekerja lebih efektif sebagai instrumen stabilisasi sekaligus akselerator pertumbuhan ekonomi.
