INDUSTRY.co.id - Jakarta - Ketika bencana terjadi, perhatian pertama hampir selalu tertuju pada tenda, makanan, dan obatobatan. Sanitasi menyusul belakangan — dan justru di situ persoalan berikutnya dimulai.
Polanya berulang di banyak penanganan pengungsian: posko berdiri cepat, dapur umum jalan pada hari pertama, tetapi fasilitas mandi, cuci, dan kakus baru tersedia beberapa hari kemudian. Padahal di titik itulah risiko kesehatan menumpuk. Diare, infeksi kulit, dan penyakit yang menular lewat air adalah keluhan yang paling sering muncul di pengungsian padat, dan sebagian besar berakar pada satu hal yang sama: jumlah jamban yang tidak sebanding dengan jumlah orang.
Acuan angka yang sudah tersedia
Indonesia belum punya rasio baku jumlah jamban per pengungsi yang berlaku umum. Namun untuk tempat kerja sementara — kategori yang secara karakteristik paling dekat dengan posko pengungsian — angkanya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja.
Peraturan yang sama juga mewajibkan toilet laki-laki, perempuan, dan penyandang disabilitas ditempatkan terpisah dengan tanda yang jelas, serta setiap toilet dilengkapi jamban, air bersih yang cukup, alat pembilas, dan tempat sampah.
Angka ini memang disusun untuk konteks ketenagakerjaan, bukan kebencanaan. Tetapi selama acuan khusus pengungsian belum tersedia, tabel di atas memberi titik pijak yang jauh lebih baik daripada perkiraan. Pada posko berisi 200 jiwa, misalnya, selisih antara mengikuti rasio dan menebak bisa berarti selisih belasan unit — jumlah yang tidak mungkin diadakan mendadak jika belum disiapkan sebelumnya.
Di tingkat internasional, standar kemanusiaan yang paling luas dipakai juga mengatur hal serupa: rasio pengguna per jamban, jarak maksimum fasilitas dari hunian, dan pemisahan berdasarkan jenis kelamin.
Kenapa sering meleset di lapangan
Persoalannya jarang terletak pada niat, melainkan pada rantai pengadaan.
Pertama, sanitasi umumnya tidak masuk daftar barang siap kerah. Logistik pangan dan tenda sudah punya jalur baku, sementara jamban darurat masih sering diadakan setelah bencana terjadi — saat harga naik, stok menipis, dan pengiriman terhambat akses jalan yang rusak.
Kedua, sebagian fasilitas darurat dibangun sebagai galian sementara. Cara ini murah dan cepat, tetapi bermasalah pada pengungsian yang bertahan berminggu-minggu, terutama di daerah dengan muka air tanah dangkal atau saat musim hujan.
Ketiga, unit yang tersedia kerap tidak mandiri. Toilet yang bergantung pada sambungan air dan saluran pembuangan setempat menjadi tidak berguna ketika kedua infrastruktur itu justru ikut rusak.
Yang membuat sebuah unit layak pakai di pengungsian
Dari sisi teknis, pembeda utamanya terletak pada kemandirian unit. Fasilitas yang benar-benar bisa dipakai di lapangan membawa tangki air bersih dan tangki penampung limbah sendiri, sehingga tetap berfungsi tanpa jaringan air maupun saluran pembuangan.
Bobot juga menentukan. Lokasi pengungsian kerap berpindah mengikuti perkembangan situasi, sehingga unit perlu dapat dipindahkan tanpa alat berat. Materialnya harus tahan cuaca dan paparan sinar matahari terus-menerus, dan permukaannya mudah dibersihkan berulang kali — di pengungsian, frekuensi pembersihan jauh lebih tinggi daripada pemakaian normal.
Sejumlah produsen dalam negeri memproduksi unit dengan spesifikasi tersebut dalam beberapa pilihan material. PT Surya Utama Fibertek, misalnya, memproduksi toilet portable berbahan fiberglass, HDPE, dan panel EPS. Varian fiberglass tersedia dengan septic tank internal berkapasitas 400 hingga 500 liter dan tangki air 200 hingga 250 liter dalam satu unit, sementara varian ringkas berbobot sekitar 50 kilogram dirancang untuk lokasi yang sulit dijangkau kendaraan besar. Untuk kebutuhan pengungsian yang menuntut fasilitas mandi dan cuci sekaligus, tersedia pula konfigurasi MCK portable yang menggabungkan ketiga fungsi tersebut.
Bergeser dari reaktif ke siap siaga
Yang paling menentukan sebenarnya bukan spesifikasi unit, melainkan kapan pengadaannya dilakukan.
Beberapa pemerintah daerah dan lembaga kemanusiaan mulai memperlakukan sanitasi darurat seperti logistik lain: disiapkan lebih dulu, disimpan di gudang siaga, lalu dikerahkan saat dibutuhkan. Pendekatan ini memindahkan pengadaan dari masa krisis — ketika harga tinggi dan waktu sempit — ke masa tenang, ketika perencanaan masih memungkinkan.
Untuk daerah dengan indeks risiko bencana tinggi, pergeseran cara pandang ini bisa menjadi pembeda antara pengungsian yang terkendali dan pengungsian yang justru melahirkan masalah kesehatan baru.
