INDUSTRY.co.id - Jakarta — Industri petrokimia nasional masih menghadapi persoalan serius berupa ketergantungan terhadap bahan baku impor. Kondisi ini membuat industri dalam negeri rentan terkena dampak gejolak harga komoditas global yang pada akhirnya dapat mendorong kenaikan biaya produksi hingga harga barang yang dibayar masyarakat.
Peneliti Center of Industry, Trade and Investment (CITI) INDEF, Ahmad Heri Firdaus mengatakan, ketergantungan impor bahan baku belum dapat sepenuhnya diatasi dalam waktu dekat. Pemerintah dan pelaku industri masih membutuhkan investasi besar untuk meningkatkan kapasitas produksi domestik.
"Ya, ada beberapa komponen yang kita memang masih bergantung sama impor. Jadi memang untuk jangka pendek masih belum memungkinkan. Seperti naptha, itu sudah ada roadmap-nya sampai kita bisa memenuhi kebutuhan bahan baku sendiri, cuma perlu investasi yang lebih besar lagi, perlu peningkatan kapasitas produksi yang lebih besar lagi," kata Heri.
Menurut Heri, upaya substitusi impor juga tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Perubahan sumber bahan baku harus mempertimbangkan rantai pasok yang selama ini digunakan industri pengguna agar peralihan dari produk impor ke produk domestik tidak justru meningkatkan biaya logistik dan menurunkan efisiensi.
"Strategi substitusi impornya itu harus bisa berjalan smooth tanpa mengganggu rantai pasok yang efisien. Rantai pasoknya pasti berubah, tapi berubahnya jangan mengurangi efisiensi. Industri pengguna tentu tidak mau kalau efisiensinya turun. Jadi memang perlu ada investasi besar dulu di situ," ujarnya.
Heri melihat sektor petrokimia masih memiliki prospek investasi yang besar. Selain memiliki pasar domestik yang luas, produk petrokimia menjadi bahan penting bagi berbagai sektor manufaktur, termasuk industri plastik, makanan dan minuman, hingga otomotif.
Namun, investasi di sektor hilir saja dinilai belum cukup. Penguatan industri petrokimia harus dibarengi dengan ketersediaan bahan mentah, energi, infrastruktur, serta tenaga kerja yang kompeten.
"Kalau menurut saya, investasi di sektor petrokimia meningkat, peningkatannya cukup besar. Tapi ketika investasi itu masuk, harus diiringi dengan bagaimana meningkatkan kapasitas produksi. Investasi juga harus didukung ketersediaan bahan mentah, infrastruktur, tenaga kerja yang mumpuni, kemudian pasokan energi yang cukup," kata Heri.
Ia menambahkan, pembangunan fasilitas petrokimia harus diikuti penguatan industri hulu. Pasalnya, kapasitas produksi yang besar tidak akan optimal apabila pasokan minyak dan gas sebagai bahan dasar tidak mencukupi.
"Investasinya enggak cukup di petrokimia saja, tapi harus ada investasi di sisi hulunya untuk meningkatkan atau menyuplai migas atau minyak bumi yang lebih tinggi lagi untuk industri-industri selain energi. Jadi investasinya juga harus ada di sisi hulu," tuturnya.
Heri menilai, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan pemberian insentif fiskal untuk menarik investasi dan memperkuat industri petrokimia nasional.
Menurutnya, yang lebih penting adalah membangun ekosistem industri yang terintegrasi sehingga produsen bahan baku dalam negeri mampu mencapai skala ekonomi, menekan biaya produksi, dan bersaing dengan produk impor.
"Kalau saya rasa dari sisi insentif, kita enggak bisa lagi mengandalkan insentif fiskal. Yang dibutuhkan industri ternyata bukan insentif fiskal semata, tapi bagaimana ekosistem industrinya sudah terbentuk, skalanya sudah besar, bisa lebih efisien dan seterusnya," kata Heri.
Besarnya kebutuhan bahan baku plastik di dalam negeri sebenarnya menjadi peluang bagi Indonesia. Plastik digunakan secara luas dalam berbagai industri, mulai dari makanan dan minuman, kemasan, barang konsumsi hingga otomotif.
Dengan pasar domestik yang besar, pengembangan industri bahan baku plastik dinilai berpotensi mengurangi ketergantungan terhadap impor sekaligus memperkuat struktur industri nasional.
Ketergantungan terhadap bahan baku impor menjadi semakin berisiko ketika terjadi gejolak di pasar global. Fluktuasi harga komoditas dan perubahan kondisi perdagangan internasional dapat langsung meningkatkan biaya produksi industri pengguna.
"Kalau ketergantungan impor bahan baku tidak dikurangi, kita akan bergantung sama kondisi global. Kalau globalnya lagi bergejolak, kita juga ikut bergejolak sehingga industri yang tertekan. Industri makanan dan minuman, misalnya, mereka menggunakan bahan baku plastik sehingga biaya produksinya meningkat," jelas Heri.
Kenaikan biaya produksi tersebut pada akhirnya dapat diteruskan kepada konsumen melalui kenaikan harga jual. Namun, produsen juga menghadapi risiko kehilangan daya beli apabila harga produk dinaikkan terlalu tinggi.
Karena itu, salah satu strategi yang mungkin dilakukan perusahaan adalah mengurangi volume atau ukuran produk tanpa menaikkan harga secara signifikan.
"Kalau biaya produksinya meningkat terus harga jualnya ditingkatkan, risikonya takut enggak laku atau masyarakat beralih. Cara lainnya mereka mengakali dengan volume makanannya atau isinya. Itu kita rasain sebagai konsekuensi akibat kenaikan biaya produksi, salah satunya plastik," pungkas Heri.
Penguatan industri petrokimia nasional pun menjadi semakin penting. Bukan hanya untuk mengurangi impor bahan baku plastik, tetapi juga untuk membangun rantai pasok industri yang lebih tahan terhadap gejolak global dan menjaga harga produk tetap kompetitif bagi masyarakat.
