Kadin Himbau Pemerintah Dorong Pembangunan Smelter di Papua

Oleh : Ridwan | Selasa, 05 September 2017 - 06:23 WIB

Ilustrasi Smelter
Ilustrasi Smelter

INDUSTRY.co.id - Jayapura- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Wilayah Indonesia Timur (KTI) menilai posisi pemerintah dalam lobi-lobi pengambilalihan PT Freeport Indonesia sangat kuat. Sebab itu, dengan menguasai mayoritas saham PT Freeport, pemerintah sebaiknya mendorong pembangunan smelter di Papua.

"Posisi pemerintah sangat kuat dan getol bangun KTI, sebaiknya smelter di Papua," ungkap Wakil Ketua Umum Kadin Kawasan Timur Indonesia H. Andi Rukman Karumpa melalui keterangan tertulisnya di Jayapura, Papua, Senin (4/9/2017).

Andi mengatakan,  UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 tidak menyebutkan bahwa lokasi smelter harus berada di lokasi tambang. Namun dengan adanya pembangunan smelter di Papua tersebut dapat mendorong pemerataan industri dan kesejahteraan ekonomi ke kawasan timur.

"Jadi, kita dikawasan timur juga butuh industrilisasi. Supaya tidak semua datang ke Pulau Jawa," terangnya.

Lebih lanjut, Andi mengungkapkan, dengan menguasai sebagian besar saham Freeport, maka pemerintah dapat mengontrol kebijakan strategis perusahaan, termasuk pembangunan smelter. "Perhatian Presiden Joko Widodo sangat besar terhadap Papua dan Indonesia timur. Sebab itu, pihaknya meminta agar kementerian terkait mendorong smelter Freeport dibangun di Papua guna menstimulus industrilisasi di kawasan tertinggal itu," kata Andi.

Menurutnya, pembangunan smelter ini dapat diintegrasikan dengan masifnya pembangunan infrastruktur di Papua. "Konektifitas infrastruktur harus diisi dengan pembangunan kawasan-kawasan industri dan ekonomi baru di Papua. Maka smelter Freeport ini sangat relevan," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, saat ini sebanyak 40 persen konsentrat PT Freeport Indonesia dikapalkan dan diserap oleh smelter di Gresik, Jawa Timur. Selain itu, pemerintah tengah berupaya untuk membeli 51 persen saham PT Freeport.

Sesuai kontrak, Freeport tidak otomatis mendapatkan perpanjangan selama 20 tahun sampai 2041, ketika kontraknya habis di 2021. Sebab itu  agar  kontrak tersebut berlanjut, Freeport mesti mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, setiap pemegang IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) berhak mengajukan perpanjangan sebanyak dua kali dengan jangka waktu 10 tahun.

IUPK Freeport berlaku sampai 2021 atau sama dengan berlakunya kontrak karya Freeport. Namun Andi mengingatkan agar isu pengambilalihan PT Freeport sebaiknya dikelola dengan baik. "Pasalnya, puluhan ribu pekerja tambang sudah dirumahkan. Tak hanya itu, jika ini terus berlangsung perekonomian di Papua akan ikut terguncang," ucapnya.

Sebab, lebih dari 90 persen produk domestik bruto regional (PDRB) Kabupaten Mimika, sekitar 37 persen PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Provinsi Papua berasal dari Freeport. "Saya kira dampak-dampak ekonominya dan politik lokal juga harus dipertimbangkan. Makanya kita harap dikelola dengan baik, " pungkas Andi.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Pusdiklat SMSI di cilegon Banten

Sabtu, 04 April 2020 - 01:15 WIB

Bantu perangi Covid 19, SMSI Sulap Pusdiklatnya di Cilegon Menjadi Tempat Istirahat Tenaga Medis

Dalam rangka memerangi covid 19, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, siap mendukung program Pemerintah Pusat dalam penanganan covid 19. Hal ini disampaikan Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus…

Dr Lukmanul Hakim

Sabtu, 04 April 2020 - 00:02 WIB

IHSG Ditutup naik 0,02 persen, Anak Buah Wapres: Kepercayaan Pasar Mulai Tumbuh Kembali Karena Kebijakan Penanganan Covid-19

Staf Khusus Wakil Presiden RI Bidang Ekonomi & Keuangan, Dr. Lukmanul Hakim mengatakan di tengah pandemi virus corona (covid-19) yang sedang fokus diatasi pemerintah, kabar baik muncul dari…

Gerakan Indonesia Pasti Bisa

Jumat, 03 April 2020 - 21:33 WIB

Inisiatif Mekari Melalui Indonesia Pasti Bisa Tanggulangi Penyebaran Covid-19

Mekari sebagai perusahaan Software as a Service (SaaS) di Indonesia, berusaha untuk memberikan kontribusi aktif dalam merespon keadaan ini dengan penerapan work from home (WFH) bagi seluruh…

Serivis Gratis Vespa Piaggio

Jumat, 03 April 2020 - 20:40 WIB

Catat, PT Piaggio Indonesia Hadirkan Layanan Pick-Up Servis Vespa Gratis Hingga 15 April 2020

Untuk menjaga kenyamanan dan ketenangan konsumen, PT Piaggio Indonesia berkomitmen untuk tetap menjaga kenyamanan dan keamanan konsumen dengan memastikan sanitasi fasilitas operasional, memastikan…

Ronsianus B Daur, SE., BKP., M. Ak _Praktisi Perpajakan - tinggal di Jakarta

Jumat, 03 April 2020 - 19:58 WIB

Kelegaan Dunia Pajak dalam Ketidakpastian

Bak tamu yang tak diundang, Corona Viruses Disease (Covid-19) menyergap dunia sejak penghujung tahun 2019 lalu. Awalnya di Provinsi Huabei China, lalu menyebar luas ke seantero dunia.